Toko ngecas kartu kredit, bank bisa kena cubit

© Antyo /Beritagar.id

Sudah jelas, Bank Indonesia (BI) melarang pedagang memungut biaya tambahan terhadap pembeli yang membayar dengan kartu kredit. Namun kenyataannya hari ini masih terjadi.

Surcharge, umumnya 2,5 sampai 3 persen, itu tak hanya terjadi di toko biasa. Lapak daring juga ada yang melakukannya. Bahkan ada lapak yang menerapkan surcharge untuk pembayaran dengan cara instan (instant pay).

Padahal kartu kredit, pun kartu debit, sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), oleh BI dilarang dijadikan sasaran penerapan biaya tambahan.

Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 memasukkan surcharge sebagai tindakan merugikan. Bank penerbit kartu dilarang bekerja sama dengan pedagang curang macam itu.

Peraturan itu kemudian diubah oleh Peraturan Bank IndonesiaNo. 14/2/PBI/2012. Di dalamnya ada ancaman bagi bank penerbit kartu yang membiarkan produknya jadi sasaran pemungutan biaya tambahan.

Rentang ancaman tindakan oleh BI itu meliputi teguran, denda, setop kegiatan sementara APMK, hingga pencabutan izin penyelenggaraan APMK.

Perihal surcharge itu, Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityawaswara, berujar, "Larangan masih berlaku, tinggal kami melakukan enforcement dan sosialisasi kepada pengguna kartu dan merchant." (CNN Indonesia, 8/9/2017)

Ihwal sanksi, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, menyatakan pihaknya tak berwenang menindak pedagang. BI hanya berwenang mengatur bank penerbit kartu.

Maka konsumen yang dirugikan oleh pungutan biaya tambahan itu Agusman persilakan mengadu kepada BI, melalui telepon 131.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.