POLEMIK PAPUA

Tokoh agama desak aparat hentikan pendekatan militeristik di Papua

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) bersama Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom (kedua kiri), pengurus KWI Romo Heri Wibowo (kiri), rohaniawan Franz Magnis Suseno (kedua kanan) dan Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid memberikan pernyataan sikap bersama terkait Papua di kantor PBNU, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) bersama Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom (kedua kiri), pengurus KWI Romo Heri Wibowo (kiri), rohaniawan Franz Magnis Suseno (kedua kanan) dan Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid memberikan pernyataan sikap bersama terkait Papua di kantor PBNU, Jakarta, Senin (9/9/2019). | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Upaya penyelesaian konflik di Papua dan Papua Barat, usai kerusuhan yang terjadi menyusul tindak rasisme terhadap warga asal pulau paling timur di Indonesia itu, terus menjadi perhatian banyak pihak. Terbaru, tokoh lintas agama berkumpul di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Senin (9/9).

Hasil pertemuan itu adalah pernyataan sikap bersama untuk perdamaian di Papua. Pada intinya, mereka menyampaikan keprihatinan atas terjadinya serangkaian aksi kekerasan dan jatuhnya korban masyarakat dan aparat di Papua.

Para tokoh itu juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam mengambil langkah dan tindakan agar tidak menimbulkan gejolak dan permasalahan baru. Mereka meminta pemerintah menghentikan pendekatan militeristik di Papua dan mengutamakan dialog.

Pendekatan yang salah, kata Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj, hanya akan menimbulkan gejolak serta permasalahan baru.

"Kami juga menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada jajaran pemerintah serta seluruh kalangan masyarakat di Papua, khususnya tokoh agama dan tokoh adat yang dengan sungguh-sungguh berusaha menjaga situasi sosial agar tidak mengarah ke kerusuhan yang memperkeruh suasana dan mengganggu keamanan," ujar Said Aqil, dikutip CNN Indonesia.

Selain Ketua Umum PBNU sebagai tuan rumah, dalam pertemuan itu juga hadir Pendeta Gomar Gultom (PGI), Romo Heri Wibowo (KWI), Prof Dr Romo Frans Magnis Suseno, Ronald Rischardt dari Biro Papua PGI, Antie Sulaiman (UKI), Alissa Wahid (Jaringan Gusdurian), dan Usman Hamid (Amnesty International Indonesia).

Para tokoh yang hadir tersebut bergantian membacakan seruan untuk perdamaian di Papua. Ada lima poin yang mereka sampaikan, yaitu (h/t Kompas.com):

  1. Mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Papua.
  2. Mendorong pemerintah agar mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam menciptakan perdamaian di Papua dan sejauh mungkin menghindari pendekatan militeristik yang justru cenderung membuat keadaan semakin buruk.
  3. Meminta kepada segenap tokoh bangsa, pemuka agama, tokoh adat dan segenap elemen bangsa untuk membantu bahu-membahu merajut dialog guna merekatkan bangunan kebersamaan antar masyarakat.
  4. Meminta kepada pemerintah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus, yang antara lain pembentukan Komisi HAM, pengadilan HAM, dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua.
  5. Meminta segenap pihak dan seluruh komponen bangsa untuk menahan diri dari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan (di segala ruang publik, termasuk di media sosial) dan mari kita ciptakan suasana yang sejuk, tenang, dan damai.

Pendeta Gomar Gultom, yang merupakan Sekretaris Umum PGI, berharap pemerintah menyelesaikan permasalahan Papua hingga ke akarnya. Kalau tidak, menurutnya, polemik Papua tidak akan selesai dan kemungkinan akan terus berulang.

"Kita bisa selesaikan masalah sekarang, tapi kalau masalah mendasar tidak diselesaikan ini akan berulang, hanya soal waktu, nanti ada celetukan kecil saja itu akan meledak lagi. Jadi, menurut saya, pemerintah membuka road map Papua itu, saya tidak mengatakan hanya itu, itu salah satu bahan studi, pintu masuk masalah Papua," tuturnya dalam detikcom.

Dia juga mengusulkan agar dibentuk tim independen gabungan pemerintah dan masyarakat sipil mengusut kasus yang belakangan terjadi. Menurut dia, selama ini informasi yang diterima masih simpang siur.

"Tim itu penting untuk menyelesaikan kasus belakangan ini. Kalau informasi dari warga sipil dibilang melebih-lebihkan, tapi juga tidak bisa dari aparat saja. Karena itu perlu tim independen gabungan untuk menyelesaikan masalah," kata Gomar Gultom.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR