TARIF TOL

Tol gratis sulit terwujud di Indonesia

Sejumlah pengendara kendaraan melintasi gerbang Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/2/2019). Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyatakan akan melakukan penyesuaian tarif 15 ruas jalan tol di sepanjang tahun 2019 diantaranya ruas tol Jakarta-Bogor-Ciawi, Padalarang-Cileunyi, dan Cikampek-Palimanan.
Sejumlah pengendara kendaraan melintasi gerbang Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/2/2019). Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyatakan akan melakukan penyesuaian tarif 15 ruas jalan tol di sepanjang tahun 2019 diantaranya ruas tol Jakarta-Bogor-Ciawi, Padalarang-Cileunyi, dan Cikampek-Palimanan. | Yulius Satria Wijaya /Antara Foto

Mimpi masyarakat Indonesia untuk menikmati fasilitas jalan tol secara gratis dinilai terlalu sulit terwujud. Masalahnya, batas waktu konsesi para investor tol di Tanah Air umumnya baru akan berakhir lebih dari 30 tahun.

Konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Model konsesi umum diterapkan pada kemitraan pemerintah swasta (KPS) atau kontrak bagi hasil.

Di Indonesia, skema pembangunan jalan tol dilakukan oleh perusahaan swasta, termasuk BUMN, yang mengeluarkan investasi. Data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyebutkan kebutuhan investasi rata-rata membangun jalan tol di Indonesia mencapai Rp80 miliar hingga Rp100 miliar per kilometer.

Meski dibangun oleh swasta, sebenarnya jalan tol tersebut merupakan milik negara. Sang operator hanya mendapatkan konsesi untuk mengelola jalan tol dalam jangka waktu tertentu, misalnya sekitar 30 tahun hingga 50 tahun.

Pendapatan operator diperoleh lewat penarikan tarif tol selama masa konsesi dan digunakan untuk pengembalian investasi. Agar investasi yang telah dikeluarkan bisa balik modal selama masa konsensi, maka sesuai dengan pasal 48 ayat (3) Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan operator bisa menaikkan tarif tol setiap dua tahun apabila memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimum).

Setelah masa konsensi selesai, para operator wajib mengembalikannya ke negara. Dari situ, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan menentukan nasib jalan tol tersebut.

Pengamat ekonomi dari Perbanas Institute, Profesor Hermanto Siregar, menilai wacana penerapan tol cuma-cuma di Indonesia tergantung pada dua faktor. Pertama, tergantung dari keikhlasan perusahaan yang membina dan mengelola jalan tol yang telah menerbitkan modal serta biaya, apakah mau memasarkan jalan tolnya.

"Faktor kedua yaitu tergantung pada perkiraan pemerintah, apakah terdapat anggarannya untuk melakukan pembelian atau memungut alih pengelolaan jalan tol tersebut,” ujar Hermanto dikutip dari Antaranews, Kamis (28/2/2019).

Ia mengatakan, bila jalan tol inginkan digratiskan, maka butuh kajian bagaimana mekanisme pengembalian modal atau biayanya yang bakal diterima pengusaha jalan tol.

Mungkin saja jalan tol diambil alih oleh pemerintah, kemudian pengusaha menerima penggantian seluruh modal dan ongkos yang telah dikeluarkan, ditambah keuntungan yang wajar.

Apabila jalan tol diambil alih oleh pemerintah dengan teknik seperti itu, maka wacana tol gratis mungkin akan lebih mudah diwujudkan.

Namun, menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, tidak semudah itu. Ia menilai, meski investor telah mengembalikan hak konsensinya ke pemerintah, belum tentu tol nantinya bisa gratis.

Hal ini karena, pertama, setelah investor mengembalikan konsesinya ke pemerintah maka pemerintah bisa mengambil alih dengan melakukan perawatan dengan dana sendiri sehingga tidak ada pengenaan tarif tol alias gratis, ataupun jika dikenakan tarif maka dengan biaya murah.

Kedua, pemerintah bisa menjualnya kembali ke swasta dengan harapan bisa mendapatkan dana segar untuk bisa digunakan membangun tol baru di lokasi lain.

Namun dari segi bisnis, tol gratis tidaklah efisien. Andai jalan tol digratiskan maka akan membutuhkan ongkos pemeliharaan yang paling tinggi. Semakin besar volume kendaraan yang melintas, maka jalan akan semakin rentan rusak.

"Soal menggratiskan itu, tergantung pemerintahnya. Seperti di Malaysia begitu selesai konsesinya langsung digratiskan. Tapi kalau di Indonesia, tergantung kalau sudah kaya pemerintahnya kemungkinan digratiskan jadi pemerintah bisa memelihara sendiri," jelasnya.

Malaysia tidak sepenuhnya gratis

Wacana tol cuma-cuma di Indonesia hadir bersangkutan dengan kabar bakal digratiskannya empat ruas tol di Malaysia. Penghapusan tarif tol itu merupakan salah satu janji Pekatan Harapan--koalisi pendukung Mahathir Mohamad--saat berkampanye pada Pemilihan Umum 2018.

Pekatan Harapan menang, Mahathir menjadi perdana menteri, dan para pemilih pun menagih janji tersebut.

Mahathir mencoba mewujudkannya. Empat ruas yang jadi awal penerapan kebijakan baru tersebut adalah Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), Lebuhraya Shah Alam (KESAS), dan terowongan SMART di pusat kota Kuala Lumpur.

Saat ini ada 30 jalur tol di seluruh wilayah Malaysia, yang total panjangnya mencapai 1.821 km.

Namun kebijakan itu tidak sepenuhnya menggratiskan jalan tol. Pemerintahan Mahathir menggantinya dengan "biaya kemacetan".

Ada tiga skema yang diterapkan. Pada jam sepi (off-peak hours)--pukul 11 malam hingga 5 pagi--pengguna kendaraan bisa melalui keempat ruas tol tersebut tanpa membayar, alias gratis. Sementara pada jam sibuk (peak hours), yang bakal ditetapkan berlangsung selama enam jam, pengemudi harus membayar sesuai dengan tarif tol saat ini.

Terakhir, pengemudi yang melalui jalan tol di antara off-peak hours dan peak hours tetap diharuskan membayar tol, tetapi mendapat diskon 30 persen.

Rincian kebijakan ini akan diumumkan Kementerian Keuangan Malaysia pada waktu yang tepat.

Namun, pada Senin (25/2), Mahathir menyatakan pemerintah Malaysia tak mungkin menghapus tarif di seluruh ruas tol dengan membayar seluruh pemilik konsesi karena pemerintah tetap butuh biaya untuk pengelolaannya.

"Rakyat harus paham bahwa meski mereka tak membayar jalan tol, pemerintah akan harus membayar tol, dan pemerintah akan membayar jalan tol dari uang yang dikumpulkan dari rakyat," ujar Mahathir dikutip dari Malay Mail.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR