PELEMAHAN KPK

Tolak RUU KPK, Pimpinan antirasuah surati presiden

Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah.
Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. | Sigid Kurniawan /ANTARA FOTO

Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk menolak Revisi Undang-Undang (RUU) KPK yang diajukan DPR. Beleid ini dianggap mengamputasi kewenangan lembaga antirasuah.

Menurut komisioner KPK, revisi beleid bertentangan dengan Konvensi PBB soal pemberantasan korupsi tahun 2003 yang menegaskan lembaga antikorupsi harus independen.

"Di piagam PBB jelas menyebutkan poinnya setiap negara harus mendirikan satu insitusi yang bebas dari kepentingan apapun. Bahasanya di situ tidak boleh ada pengaruh-pengaruh yang tidak penting," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di kantor KPK, Jumat (6/9/2019), seperti dilaporkan cnnindonesia.com.

Dalam RUU KPK yang diteken DPR, sejumlah kewenangan diubah. Misalnya, perekrutan penyelidik dan penyidik. Penyelidik harus bersumber dari Kepolisian.

Selain itu, KPK juga tidak diperkenankan merekrut penyidik independen dari pegawai sendiri. Di tingkat penuntutan, KPK juga mesti berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Menanggapi revisi tersebut, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rahman, menilai modus DPR justru melemahkan kewenangan lembaga antirasuah.

"Kalau disahkan, KPK hilang independensi dan mengancam secara kelembagaan. KPK jadi bergantung sepenuhnya 100 persen terhadap Kejaksaan dan Kepolisian," kata ujar Zaenur ketika dihubungi Beritagar.id.

Poin lain yang menjadi pertimbangan adalah kewenangan Dewan Pengawas KPK. Sebelum menyadap, KPK harus meminta perizinan dari Dewan Pengawas. Menurut Zaenur, aturan ini salah kaprah, tidak lagi menjalankan fungsi pengawasan.

"Dengan begitu, kalau ada OTT (Operasi Tangkap Tangan), kerja KPK akan terhambat," katanya.

Langkah KPK untuk menyurati presiden dinilai sebagai bentuk peringatan kepada kepala negara untuk tidak meneruskan RUU KPK. Menurut Zaenur, ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh legislator yang tiba-tiba mengetok beleid ini tanpa ada pembahasan dengan publik sehingga melanggar transparansi.

Terlebih, UU KPK tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional. Pun, revisi dilakukan di akhir masa jabatan legislator. Ini memang usulan dating tiba-tiba tanpa ada kejelasan asal-usulnya.

"Ada ketakutan DPR kalau KPK menindak legislator. DPR dan DPRD paling banyak jadi pesakitan KPK. Misalnya, Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR yang ditetapkan (sebagai tersangka kasus korupsi)," katanya.

Menurut data Indonesia Corruption Watch, setidaknya 22 anggota DPR periode 2014-2019 terjerat kasus korupsi. Golkar adalah partai yang paling korup yakni sebanyak 8 politisi terjerat kasus korupsi. Meski demikian, perlu dicatat, Golkar penguasa parlemen kedua terbanyak dibandingkan PDIP, dengan 91 kursi pada 2014.

Kader PDIP yang terjerat rasuah sebanyak 2 orang. Pada periode ini, sebanyak 109 kader partai banteng menduduki kursi parlemen di Senayan.

Lebih jauh, alih-alih merevisi beleid KPK secara kelembagaan, Zaernur berpendapat UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jauh lebih mendesak untuk direvisi.

"Kalau DPR ingin membantu pemberantasan korupsi, seharusnya merevisi UU Tipikor. Dari penjelasan pimpinan KPK, mereka tidak membutuhkan RUU KPK untuk sekarang ini," katanya.

"Yang dibutuhkan UU Tipikor untuk memperbaiki hukum materil, misal memperbaiki ketentuan Pasal 2, 3, dan 5, untuk masukkan trading in influence (delik memperdagangkan pengaruh) sebagai tindak pidana korupsi."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR