REFORMASI BIROKRASI

Transaksi politik dalam jual beli jabatan

Tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy (kanan) berjalan seusai menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/3/2019).
Tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy (kanan) berjalan seusai menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/3/2019). | Reno Esnir /AntaraFoto

Kongkalikong jual beli jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, alias Romy, membuka momok transaksi politik yang masih membelenggu transparansi sistem pemerintahan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan, selama ini jabatan-jabatan strategis di kementerian maupun lembaga diperlakukan sebagai komoditas yang dimafhumkan dalam politik.

Tak ayal, jabatan yang dipilih baik melalui pemilihan umum maupun pemilihan tidak langsung menjadi lahan yang sangat basah bagi praktik kecurangan.

“Tanpa disadari, jabatan administrasi juga jadi komoditas yang diperebutkan. Sementara, sikap budaya kita terhadap jabatan belum langsung berubah,” kata Jimly dalam agenda diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Persoalan itu makin rumit manakala budaya institusi pemerintahan masih menganut sistem primordial yang kental. Hal tersebut disokong faktor nonmerit seperti sikap kedaerahan maupun sentimen agama.

“Misalnya kalau dulu ada pejabat dari Jabar (Jawa Barat), maka terjadi “PenJabaran”. Kalau dari Padang, “di-Padangkan”. Terutama beberapa kementerian yang khas,” sambung Jimly.

Upaya perbaikan masih mungkin dilakukan, tegas Jimly. Selama, pemerintah mau membenahi kepatuhan terhadap hukum (rule of law) maupun kode etik (rule of ethic) pemerintahan.

Catatan World Justice Project menunjukkan, indeks penegakan hukum di Indonesia tahun 2017-2018 berada pada posisi ketiga di Asia Tenggara dengan skor 0,52. Indonesia berada di bawah Singapura dan Malaysia. Sementara di dunia, posisi Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 133 negara yang diukur

World Justice Project mencatat delapan faktor dalam indeks penegakan hukum yakni pembatasan kekuasaan pemerintah (constraints on government powers), ketiadaan korupsi (absence of corruption), dan pemerintahan yang terbuka (open government).

Selain itu, hak-hak dasar (fundamental rights), tatanan dan keamanan (order and security), penegakan peraturan (regulatory enforcement), keadilan sipil (civil justice), dan keadilan kriminal (criminal justice).

Kuatnya transaksi politik dalam administrasi pemerintahan disebut Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi menjadi salah satu tantangan terbesar menghalau praktik jual beli jabatan.

Sebagai contoh pada kasus yang terjadi di Kementerian Agama. Sofian mengklaim pihaknya telah mengendus adanya kongkalikong tersebut dua tahun sebelum operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Romy.

Ketika itu, KASN telah mengantongi rekam jejak beberapa calon pejabat yang bakal masuk ke dalam Kementerian Agama. Nama itu diajukan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama untuk selanjutnya dipertimbangkan lantaran calon-calon yang maju itu mempunyai rekam jejak tak bersih.

Sofian tidak menyebut nama. Namun, setidaknya dari 18 nama calon, dua di antaranya memiliki rapor merah. Apa daya, seleksi itu tetap dilakukan Kementerian Agama. Satu dari 2 nama oknum yang disebut Sofian berhasil mendapatkan posisi tinggi.

“Ada permainan. Kami terima surat dari Kemenag, mereka bilang tidak bisa menerima pandangan kASN,” tegas Sofian.

Sofian tak gentar menyebut praktik itu lazim terjadi, bahkan sejak lama. Praktik ini bahkan terjadi nyaris di semua kementerian.

Setidaknya ada tiga kementerian yang menurutnya paling bobrok dalam hal ini, yakni Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan.

Praktik yang paling lazim adalah jual beli jabatan serta lahan basah pengadaan barang dan jasa.

Setidaknya ada 13 kementerian yang kini berada dalam pemeriksaan ketat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami duga, bukan tidak mungkin dalam waktu yang akan datang kasus yang sama juga akan terjadi,” tukas Sofian.

KPK memerinci, sejak tahun 2004 hingga 2018, jumlah tindak pidana korupsi yang melibatkan instansi berjumlah 887 unit. Paling banyaknya adalah kementerian/lembaga dengan 321 kasus, disusul pemerintah daerah sebanyak 295 kasus.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR