UJARAN KEBENCIAN

Tri Susanti tersangka rasisme dan hoaks di Surabaya

Foto ilustrasi. Massa yang tergabung dalam Mahasiswa Papua melakukan aksi di Jalan Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/8/2019). Mereka menolak pernyataan rasisme terhadap orang Papua serta meminta pemerintah untuk menangkap pelaku pengepungan asrama Papua di Surabaya.
Foto ilustrasi. Massa yang tergabung dalam Mahasiswa Papua melakukan aksi di Jalan Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/8/2019). Mereka menolak pernyataan rasisme terhadap orang Papua serta meminta pemerintah untuk menangkap pelaku pengepungan asrama Papua di Surabaya. | Raisan Al Farisi /Antara Foto

Setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Markas Polda Jatim di Surabaya hingga Selasa (27/8/2019) dini hari, Tri Susanti alias Susi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka rasisme dan hoaks.

Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Susi terkena pasal ujaran kebencian bermuatan SARA, penghasutan, dan atau hoaks.

Polisi menjerat Susi dengan Pasal 45 A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Rasis dan Etnis dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan atau ayat 2 dan atau Pasal 15 KUHP.

Susi menjadi tersangka pertama dalam kasus yang ditangani oleh para penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jawa Timur ini. Secara keseluruhan, polisi sudah memeriksa 16 orang saksi, termasuk bertanya kepada tujuh ahli yang antara lain terdiri pakar bahasa, ahli pidana, ahli informatika dan transaksi elektroknik (ITE).

"Barang bukti yang diamankan adalah konten video elektronik berita di televisi tertanggal 19 Agustus terkait pernyataan TS, rekam jejak digital, dan konten-konten video narasi yang viral di berbagai platform Facebook, Twitter, dan WhatsApp group," ujar Dedi, Rabu (28/8), di Jakarta.

Kasus dugaan ujaran rasisme dan hoaks terjadi di Surabaya pada 16 Agustus. Ratusan massa dari organisasi gabungan mengepung asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan. Mereka hadir karena ada kabar para mahasiswa mematahkan tiang bendera dan membuang bendera merah putih ke selokan.

Insiden ini berakhir dengan pengamanan 43 orang mahasiswa asal Papua meski kemudian dilepaskan lagi. Sementara di Papua dan Papua Barat, muncul gelombang unjuk rasa untuk memprotes insiden rasisme di Surabaya , termasuk berakhir dengan kerusuhan.

Amuk massa antara lain terjadi di Manokwari, Sorong, dan Fakfak di Papua Barat. Gelombang unjuk rasa mahasiswa Papua sebagai wujud solidaritas juga muncul di berbagai kota di pulau lain, termasuk di Jawa.

Pernyataan Tri Susanti

Susi dikenal sebagai mantan calon legislatif dari Partai Gerindra meski gagal terpilih pada Pemilu 2019. Walau demikian, dirinya bukan kader Gerindra dan sempat menjadi relawan calon presiden Prabowo Subianto serta saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Tri Susanti alias Susi
Tri Susanti alias Susi | Metro TV

Saat menjadi koordinator lapangan aksi di depan asrama mahasiswa Papua, Susi mengaku tidak mewakili organisasi apapun walau dirinya adalah anggota Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI).

"Ini panggilan jiwa untuk NKRI, bila ada sesuatu yang bisa menghancurkan NKRI, kita siap di barisan terdepan," ujar Susi dalam wawancara dengan Tribun Jatim, Senin (26/8).

Susi menjelaskan dirinya mengundang massa untuk berkumpul di depan asrama mahasiswa Papua hanya dengan aplikasi pesan instan WhatsApp (WA). Dalam undangan, Tri menggunakan nama Susi Rohmandi.

Wali Laskar Front Pembela Islam ( FPI ) Surabaya, Agus Fachrudin alias Gus Din, yang ikut mengerahkan massa ke Jalan Kalasan, mengaku mendapat undangan dari Susi. Dalam pesan undangannya, aksi menentang dugaan pembuangan bendera merah putih ke selokan.

"Kemarin itu memang banyak yang hadir karena menerima broadcast dan undangan yang dikirim dari Mbak Susi," katanya pekan lalu (22/8).

Sementara dalam berita yang dilansir iNews TV (17/8), Susi menjelaskan latar kehadiran ratusan orang datang ke depan asrama mahasiswa Papua.

"Setelah ditinggal ternyata bendera tersebut dirobek dan dimasukkan ke selokan dan dipatah-patahkan. Ini yang akhirnya menimbulkan amarah ormas dan masyarakat Surabaya,” kata Susi.

Belakangan, Selasa (20/8), Susi meminta maaf jika ada umpatan rasisme dalam peristiwa di Jalan Kalasan. "Kami atas nama masyarakat Surabaya dan dari rekan-rekan ormas menyampaikan permohonan maaf apabila ada masyarakat atau pihak lain yang sempat meneriakkan itu," katanya seperti dilansir Antara (h/t CNN Indonesia).

Sementara FKPPI merasa terusik dengan aksi Susi. FKPPI Jawa Timur melalui Pengurus Cabang 1330 pun mencabut status keanggotaan Susi.

"FKPPI tidak pernah keluarkan instruksi," kata Ketua FKPPI Jawa Timur, Gatot Sudjito, di Surabaya, Kamis (22/8).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR