PERANG DAGANG

Trump dan Xi sepakat tunda tarif impor

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat pertemuan bilateral kedua negara pada KTT pemimpin negara G20 di Osaka, Jepang, Sabtu (29/6/2019).
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat pertemuan bilateral kedua negara pada KTT pemimpin negara G20 di Osaka, Jepang, Sabtu (29/6/2019). | Kevin Lamarque /AntaraFoto/Reuters

Makan malam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019) malam, membuahkan kesepakatan yang melegakan. Setidaknya untuk beberapa waktu ke depan.

Kepada jurnalis di sana, Trump mengaku bahwa AS bakal menunda penetapan tarif impor lanjutan bagi produk-produk asal Tiongkok yang belum dikenakan tarif.

“Aku berjanji, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan, tidak akan menerapkan tarif tambahan untuk Tiongkok. Kita masih punya barang asal Tiongkok senilai total $300 miliar AS yang belum dikenakan tarif, belum dipajaki. Kita tidak akan melakukan itu,” kata Trump, menutup pertemuan KTT G20, Sabtu (29/6/2019).

Untuk selanjutnya, Trump mengaku akan melakukan negosiasi lanjutan dengan Tiongkok yang sudah berkali-kali tertunda itu.

Deutsche Welle melansir, salah satu prasyarat yang dipenuhi Tiongkok hingga terjadi kesepakatan ini adalah tambahan pembelian produk pertanian dari AS. Sebaliknya, Trump disebut sepakat untuk menghentikan sementara sanksi yang dijatuhkan untuk Huawei.

Xi di sisi lain, hanya mengungkap bahwa hubungan dagang AS-Tiongkok telah terjalin lebih dari 40 tahun silam, dan selama perjalanan itu banyak hal baik dan buruk yang terjadi.

“Satu fakta mendasar tetap tidak berubah. Tiongkok dan AS sama-sama mengambil untung dari kerja sama yang sudah terjalin dan sama-sama rugi karena konfrontasi,” kata Xi, dalam laporan CNN.

Menteri Luar Negeri Tiongkok menyatakan, dalam pertemuan itu Xi mengungkapkan kepada Trump tentang harapannya akan perdagangan yang lebih adil. Lebih tepatnya Xi meminta Trump memperlakukan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berbisnis di AS dengan adil.

“Tiongkok sangat bersungguh-sungguh dalam melanjutkan negosiasi dagang dengan AS…tetapi negosiasi ini harus setara dan menunjukkan rasa saling menghormati,” sebut pernyataan tersebut.

Sedikit gambaran, ketegangan dua negara adidaya ini berawal dari ketidaksukaan AS atas cara dagang Tiongkok yang diklaim penuh kecurangan. Ketidaksukaan itu memuncak manakala Xi mengumumkan target “Made in China 2025”, dua tahun silam.

Dari situ, AS yang baru dipimpin oleh Trump mengulas ulang semua perjanjian dagang dengan Tiongkok. Bukan hanya itu, AS turut melakukan investigasi atas regulasi, kebijakan, praktik, dan aksi Tiongkok yang menyangkut kekayaan intelektual, inovasi, dan teknologi.

Hasilnya, Tiongkok disangkakan melanggar hukum perdagangan AS, tepatnya Pasal 301 Undang-undang (UU) Perdagangan Tahun 1974. Selain itu, AS mengklaim menderita defisit perdagangan yang sangat besar dengan Tiongkok.

Untuk itu, sanksi dan denda dijatuhkan AS kepada Tiongkok, termasuk pelanggaran penggunaan teknologi yang kemudian menjerat Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou.

AS kemudian menuntut Tiongkok untuk mengubah cara berdagangnya untuk menjadi lebih terbuka dan transparan. Di sisi lain, AS turut meminta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk berlaku adil dengan segera mengubah status Tiongkok dari negara berkembang menjadi negara maju.

Dengan status sebagai negara berkembang, maka Tiongkok akan terus mendapatkan keistimewaan salah satunya dalam hal tarif. Sementara menurut AS, pasar dan kekuatan ekonomi Tiongkok sudah seharusnya selevel dengan negara maju.

Napas bagi Huawei

Pemerintah AS pada dasarnya menuduh perusahaan teknologi raksasa asal Tiongkok ini memata-matai warga negara AS melalui produk-produk gawainya.

Oleh karenanya, Departemen Perdagangan AS telah mengeluarkan larangan bagi seluruh perusahaan AS melakukan bisnis dengan Huawei, termasuk Google untuk penggunaan sistem operasi Android-nya.

Melalui kesepakatan yang diraih Trump-Xi di Osaka, maka boleh jadi pembatasan tersebut dilonggarkan oleh pemerintah AS. Dengan begitu, Huawei memiliki kesempatan untuk kembali membeli sejumplah suplai untuk gawainya dari perusahaan AS.

Tentu saja, langkah ini tidak hanya menguntungkan bagi Huawei. Bisnis Google bisa turut terbantu dari kebijakan ini. CEO Huawei Ren Zhengfei sebelumnya memprediksi Google bisa kehilangan 700-800 juta penggunanya jika berhenti berbisnis dengan Huawei.

Hal ini lantaran Huawei tengah mempersiapkan sistem operasi untuk menggantikan Android, Hongmeng, sebagai antisipasi dari pembatasan yang tidak diketahui ujungnya ini.

Di sisi lain, di tengah persoalan ini Huawei tetap berhasil membuat bisnisnya berjalan seperti biasanya. Pada kuartal IV/2018, Huawei tercatat menjual 59 juta ponsel pintarnya. Penjualan itu turut memberi andil pada pendapatan hingga $107,4 miliar pada tahun anggaran 2018.

Kendati situasi terlihat membaik, sejatinya tidak ada yang bisa menjamin kondisi ini dapat bertahan lama. Pada awal 2019, Trump dan Xi pernah sampai pada kesepakatan serupa.

Namun kesepakatan itu runtuh ketika AS menganggap Tiongkok tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan negosiasi.

Mei 2019, AS pun memberlakukan kenaikan tarif atas produk-produk Tiongkok senilai total $200 miliar AS dari 10 persen menjadi 25 persen.

Sanksi balasan dilakukan Tiongkok terhadap produk AS senilai total $60 miliar AS dengan besaran tarif sebesar 25 persen.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR