KASUS NOVEL BASWEDAN

Tudingan Adrianus bisa lukai perasaan Novel dan keluarga

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala (kiri) berjalan keluar gedung seusai mendatangi Polda Metro Jaya, di Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala (kiri) berjalan keluar gedung seusai mendatangi Polda Metro Jaya, di Jakarta, Kamis (25/1/2018). | Reno Esnir /ANTARAFOTO

Setelah sepuluh bulan berlalu, pihak kepolisian belum juga mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Di tengah ketidakjelasan itu, seorang anggota komisioner Ombudsman Republik Indonesia (RI) muncul dengan tudingan yang diarahkan kepada Novel lantaran terlalu irit bicara sehingga menyulitkan polisi untuk melakukan penyelidikan lebih jauh.

"Kalau ditanya berbagai hal, selalu bilangnya nanti diserahkan ke TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta). Jadi kesan saya tidak kooperatif," ucap Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala, usai menyambangi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metropolitan Jaya, Idham Azis, Selasa (13/2/2018).

Adrianus pun menganggap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Novel yang ditunjukkan penyidik terlalu tipis, hanya sekitar dua sampai tiga lembar. Bagi Adrianus, lembaran BAP itu terasa tak lazim mengingat Novel adalah korban dan sejatinya ingin pengungkapan kasusnya cepat tuntas.

Tak hanya kepada Novel, Adrianus juga menyebut KPK menunjukkan sikap yang seolah tak mempercayai kepolisian. Padahal, menurutnya Polda Metro Jaya telah menegrahkan sekitar 160 penyidik sejak awal kasus ini terjadi.

"Bahkan Pak Kapolda juga guyon, 'kalau dihitung dengan uang, sudah berapa duit untuk kasus ini?'" sambung Adrianus dalam Tempo.co. Jika pun kepolisian belum juga berhasil menangkap dan menyeret pelaku, hal tersebut merupakan fakta yang sebenarnya terjadi sejalan dengan pengembangan kasus ini.

Demi memberi kejelasan atas kasus ini, Adrianus menyarankan agar Novel untuk diperiksa ulang.

Pada hari yang sama, juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono menuturkan, pemeriksaan terhadap Novel sudah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku pada Agustus 2017 di Singapura.

Saat itu Novel dimintai keterangan perihal banyak hal seperti kronologis penyerangan dirinya. Argo pun belum bisa memastikan apakah akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap Novel atau tidak.

Di Singapura, kakak Novel, Taufik Baswedan, menolak tudingan Adrianus yang menyebut Novel tak kooperatif saat diperiksa penyidik. Sebab menurut sepengetahuannya, pemeriksaan terhadap sang adik berjalan lama.

Dalam lansiran ANTARA, Taufik menduga Adrianus hanya melihat sebagian dari BAP saja.

Pernyataan senada juga muncul dari salah satu tim penasihat hukum Novel, Alghifari Aqsa. Alghifari menyebut tudingan yang dialamatkan Adrianus sebagai hal yang tidak mungkin.

Keyakinannya atas hal itu bisa dibuktikan dengan menanyakan saksi-saksi yang turut hadir dalam pemeriksaan saat itu, termasuk dirinya, dua anggota KontraS; Haris Azhar dan Yati Andriani, biro hukum KPK, dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Meski begitu, Alghifari mengakui bahwa Novel enggan menjawab soal dugaan seorang jenderal yang terlibat karena hal itu tidak mungkin diselesaikan oleh kepolisian melainkan TGPF yang independen.

Lebih jauh, Alghifari mempertanyakan maksud Komisioner Ombudsman itu yang menyebut kliennya tidak kooperatif. Padahal, salah satu tugas Ombudsman adalah menyoroti buruknya pelayanan publik di kepolisian.

"Apakah tindakannya merupakan keputusan lembaga? Jangan sampai Ombudsman justru yang melakukan maladministrasi," sebut Alghifari.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan sepatutnya seorang komisioner Ombudsman tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu. Sebab, hal itu bisa melukai hati dan perasaan Novel beserta keluarganya.

"Bagaimana mungkin korban yang bahkan sampai hari ini masih harus menjalani operasi berulang-ulang terhadap matanya, terpisah dari keluarganya, sementara pelaku penyerangan belum ditemukan, justru jadi pihak yang disalahkan," ujar Febri, dalam Liputan6.com.

Terkait pemeriksaan ulang, Febri mengatakan kewenangan tersebut tidak bisa dikeluarkan oleh Polri saja, melainkan harus dengan koordinasi KPK.

BACA JUGA