Tugas sulit Djarot di Sumatra Utara

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) menyerahkan surat rekomendasi partai kepada Bacagub Sumatra Utara Djarot Saiful Hidayat dalam acara penetapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP di Jakarta, Kamis (4/1).
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) menyerahkan surat rekomendasi partai kepada Bacagub Sumatra Utara Djarot Saiful Hidayat dalam acara penetapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP di Jakarta, Kamis (4/1).
© Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akhirnya menunjuk Djarot Syaiful Hidayat sebagai calon Gubernur Sumatra Utara (Sumut).

Mega, mengaku sempat pusing mencari kandidat yang tepat untuk diusung dalam Pilkada Sumut.

Sebab, Sumut adalah daerah yang genting. Sebab, hampir semua gubernur Sumut yang terpilih melalui pilkada langsung kerap tersandung kasus korupsi.

Mega bercerita, bingung menentukan jagonya di Pilkada Serentak Juni nanti, tiba-tiba terpikir kenapa tidak mencari calon dari internal partai.

Djarot adalah kader PDIP. Setelah lengser dari kursi Gubernur DKI Jakarta dua bulan lalu, Djarot belum ada aktivitas atau menempati jabatan publik.

"Kasihan masih muda disuruh nganggur," kata Mega di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (4/1/2018) seperti dikutip dari Kompas.com.

Mega lantas menyampaikan kehendaknya itu kepada Djarot walau mengaku tak enak.

Akhirnya, Mega menggunakan strategi dengan mendudukkan Djarot sebagai petugas partai yang harus selalu siap menjalankan tugas.

Sehari sebelumnya, Djarot menyatakan siap maju, "Kalau diperintahkan partai saya siap," kata Djarot, Rabu (3/1) saat menyambangi Kantor DPP PDIP di Jakarta, seperti dinukil dari CNN Indonesia.

Di DPRD Sumut, PDIP hanya memiliki 16 kursi dari 100 kursi DPRD. Untuk bisa mengajukan di Sumut, PDIP membutuhkan 4 kursi tambahan.

Sehingga kemungkinan akan berbagi dengan partai politik lain untuk menentukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut.

Selama ini, Djarot dikenal bersih. Saat menjadi wali kota Blitar, Jawa Timur, wakil gubernur hingga gubernur DKI Jakarta, kinerja Djarot mengkilap. Dia dinilai cocok membersihkan Sumut yang dikenal lekat dengan korupsi.

Pada 2016, KPK menetapkan Sumut sebagai salah satu daerah rawan korupsi. Dua Gubernurnya terjerat kasus korupsi. Syamsul Arifin, sudah divonis enam tahun. Sedangkan Gatot Pujo Nugroho, terjerat empat kasus korupsi.

Tapi, usungan Mega ini, bukan berarti kepala daerah yang selama ini diusung PDIP bersih dari korupsi. Bahkan, Djarot malah bisa tak sesuai dengan internal partainya.

Dua anggota DPRD Sumut, Muhammad Afan dan Budiman Nadapdap, telah ditahan KPK karena terlibat kasus korupsi di Sumut yang menyeret Gatot.

September tahun lalu, wali kota Batu, Jawa Timur Eddy Rumpoko yang diusung PDIP menggenakan rompi oranye. Selain itu, bupati Nganjuk, Jawa Timur, juga diduga menggarong duit publik dan ditahan KPK.

Pada 2016, bahkan PDIP menjadi partai dengan kader terbanyak yang kena kasus korupsi.

Tahun itu anggota DPR RI Damayanti Wisnu Putranti, tersangkut korupsi pembangunan jalan. Lalu Yan Anton Ferdian, bupati Banyuasin, Sumatra Selatan dicokok karena meminta suap.

Tutup tahun, KPK menangkap Sri Hartini, bupati Klaten, Jawa Tengah, yang meminta uang suap untuk pegawai negeri.

Megawati tak membantah dan langsung memecat kadernya yang kena korupsi. "Kalau dikatakan bahwa itu dari PDI Perjuangan saya tidak membantah," kata Mega seperti dinukil dari Metrotvnews.com, Sabtu, (23/4/2016).

PDIP juga jadi partai yang getol mendukung Hak Angket DPR terhadap KPK. Bahkan, salah satu anggotanya Henry Yosodiningrat meminta KPK dibekukan.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.