PENINDAKAN KORUPSI

Tujuh petinggi parpol yang kesandung korupsi

Ketum PPP Romahurmuziy alias Romy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).  Romy menjadi petinggi ketujuh parpol yang kesandung korupsi.
Ketum PPP Romahurmuziy alias Romy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Romy menjadi petinggi ketujuh parpol yang kesandung korupsi. | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Partai politik di Indonesia tampaknya memang banyak dipimpin oleh pencuri uang publik. Penangkapan Romahurmuziy alias Romy, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jumat pekan lalu di Surabaya, Jawa Timur, memperpanjang daftar petinggi parpol yang doyan mengembat duit rakyat. Entah itu ketua umum atau sekretaris jenderal.

Romahurmuziy, sependek penelusuran kami, menjadi petinggi parpol ketujuh yang kesandung kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikannya tersangka Sabtu pekan lalu karena Romy diduga memperdagangkan pengaruh, untuk pengisian jabatan di Kementerian Agama.

Romy tak sendiri, Beberapa pendahulunya sudah melakukan hal yang sama. Berikut kami ringkaskan enam kasus petinggi parpol selain Romy.

Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP)

Menteri Agama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini merugikan penyelenggaraan ibadah haji 2010 hingga 2013. Akibat perbuatannya negara dirugikan Rp27,28 miliar dan 17,9 juta riyal Saudi.

Pada Januari 2016, Suryadharma dihukum 6 tahun penjara. Ia tak terima dan banding ke Pengadilan Tinggi. Nahas, dalam putusan sidang Juni 2016, hukumannya malah diperberat menjadi 10 tahun. Kapok, ia tak mengajukan kasasi. Tapi ia memilih langsung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasusnya. Hasil PK ini belum keluar.

Setya 'Setnov' Novanto (Ketua Umum Partai Golkar)

Setnov dikenal licin. Namanya disebut dalam banyak kasus tapi tak membuatnya masuk bui. KPK pernah menjadikannya tersangka dalam kasus korupsi E-KTP tahun anggaran 2011-2013. Tapi dia sempat melawan dan menang pada September 2017. KPK menyeretnya lagi, Setnov mencoba lari, hingga terhenti oleh tiang listrik.

KPK berhasil menyeretnya ke pengadilan. April tahun lalu, majelis hakim menghukumnya dengan penjara 15 tahun dan denda Rp500 juta, serta uang pengganti sekitar Rp101 miliar. Setya menerima hukuman ini dan tak mengajukan banding.

Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat)

Nasib sial menimpa Anas. Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, pada September 2014 menghukumnya 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta karena terlibat korupsi pembangunan wisma atlet Hambalang dan proyek APBN lainnya. Anas tak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Beruntung hakim Pengadilan Tinggi memotong hukumannya setahun menjadi 7 tahun penjara dengan denda yang sama. Ia masih tak puas dan mengajukan kasasi pada Maret 2015. Di sinilah peruntungannya kandas. Tiga bulan kemudian, Mahkamah Agung justru justru menggandakan hukumannya dua kali lipat: penjara 14 tahun dan denda Rp5 miliar. Juni tahun lalu, ia mengajukan Peninjauan Kembali. Hingga berita ini ditulis, putusan kasusnya belum ada.

Luthfi Hassan Ishaaq (Presiden PKS)

Pada Desember 2013, Pengadilan Negeri Tipikor menghukum Luthfi penjara 16 tahun karena terbukti menerima suap Rp1,3 miliar terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Luthfi juga terbukti menyembunyikan kekayaan dan cuci uang.

Vonisnya lebih ringan dari tuntutan jaksa, 18 tahun. Tapi Luthfi tetap tak terima dan mengajukan banding. Di Pengadilan Tinggi, hakim menolaknya dan mengganjar hukuman yang sama, 16 tahun. Ia tetap tak terima dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. September 2014, MA menetapkan hukuman sesuai tuntutan jaksa, 18 tahun.

Idrus Marham jelang menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/11/2018). Idrus Marham diperiksa sebagai tersangka terkait kasus menerima dugaan suap Rp4,8 miliar proyek PLTU Riau-1.
Idrus Marham jelang menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/11/2018). Idrus Marham diperiksa sebagai tersangka terkait kasus menerima dugaan suap Rp4,8 miliar proyek PLTU Riau-1. | Reno Esnir /Antara Foto

Idrus Marham (Sekretaris Jenderal Partai Golkar)

Menteri Sosial Kabinet Kerja Presiden Jokowi ini mundur dari jabatannya Agustus tahun lalu. Sebab, KPK menyematkan status tersangka kasus suap PLTU-1 di Riau.

KPK menilai, Idrus berperan mendorong proses penandatanganan purchase power agreement (PPA) alias jual-beli dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1. Dengan peran itu, ia diduga menerima janji pemberian uang sebesar 1,5 juta dolar AS atau setara Rp22 miliar. Penyuap Idrus, Johanes B Kotjo, dihukum 4,5 tahun.

Idrus masih menjalani sidang. Saat didakwa jaksa, ia tak keberatan, bahkan malah memuji-muji jaksa. Sidang kasus Idrus, masih tahap pemeriksaan saksi. Hingga berita ini ditulis, pengadilan belum menjatuhkan vonis buatnya.

Patrice Rio Capella (Sekretaris Jenderal Partai Nasdem)

Patrice terlibat suap terkait penanganan perkara dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kasus ini, pada Desember 2015, Patrice dihukum penjara 1,5 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima duit sebesar Rp200 juta, dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Setelah menjalani hukuman sepanjang 1 tahun 2 bulan, Patrice bebas dan kembali mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR