PENINDAKAN KORUPSI

Uang e-KTP mengalir ke mantan mendagri hingga anggota DPR

Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari mengikuti sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari mengikuti sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8/2019). | Puspa Perwitasari /Antara Foto

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut aliran uang hasil korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) mengalir ke sejumlah pihak, mulai mantan menteri dalam negeri (mendagri), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga korporasi.

Aliran uang tersebut diungkapkan jaksa penuntut umum KPK dalam sidang dakwaan atas anggota DPR periode 2009-2014, Markus Nari, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Markus didakwa memperkaya diri senilai 1,4 juta dollar AS atau setara Rp19,94 miliar. Dia didakwa korupsi dalam perkara pengadaan kartu tanda penduduk elektronik yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Tak hanya itu, Markus juga didakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana selaku anggota Badan Anggaran dan Anggota Komisi II DPR dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket penerapan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013.

Selain memperkaya diri sendiri, jaksa menyebut Markus memperkaya sejumlah orang dan korporasi dengan rincian:

  1. Setya Novanto, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR (saat menjabat), menerima sejumlah 7,3 juta dolar AS atau setara Rp103,98 miliar.
  2. Irman, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, menerima sebesar Rp2,37 miliar, 877.700 dolar AS atau setara Rp12,50 miliar, dan 6.000 dolar Singapura atau setara Rp61,68 juta.
  3. Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011-2012, menerima uang sejumlah 3,47 juta dolar AS atau setara Rp49,49 miliar.
  4. Andi Agustinus alias Andi Narogong, penyedia barang/jasa pada Kementerian Dalam Negeri, menerima sejumlah 2,5 juta dolar AS atau setara Rp35,62 miliar dan Rp1,19 miliar.
  5. Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri (saat menjabat), menerima Rp50 juta, 1 unit ruko di Grand Wijaya, dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya III.
  6. Diah Anggraini, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, menerima sejumlah 500.000 dolar AS atau setara Rp7,12 miliar dan Rp22,5 juta.
  7. Drajat Wisnu Setyawan, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, menerima sejumlah 40.000 dolar AS atau setara Rp569,89 juta dan Rp25 juta.
  8. Anggota panitia pengadaan barang/jasa sebanyak enam orang masing-masing sejumlah Rp10 juta.
  9. Johannes Marliem menerima sejumlah 14,88 juta dolar AS atau setara Rp211,99 miliar dan Rp25,24 miliar.
  10. Miryam S Haryani, anggota DPR, sejumlah 1,2 juta dolar AS atau setara Rp17,09 miliar.
  11. Ade Komarudin, anggota DPR, sejumlah 100.000 dolar AS atau setara Rp1,42 miliar.
  12. M Jafar Hafsah, anggota DPR, sejumlah 100.000 dolar AS atau setara Rp1,42 miliar.
  13. Beberapa anggota DPR periode 2009-2014 sejumlah 12,46 juta dolar AS atau setara Rp177,46 miliar dan Rp44 miliar.
  14. Husni Fahmi sejumlah 20.000 dollar AS atau Rp284,95 juta dan Rp10 juta.
  15. Tri Sampurno sejumlah Rp2 juta.
  16. Beberapa anggota Tim Fatmawati, yakni Yimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Supriyantono, Setyo Dwi Suhartanto, Benny Akhir, Dudy Susanto, dan Mudji Rachmat Kurniawan, masing-masing senilai Rp60 juta.
  17. Wahyudin Bagenda, Direktur Utama PT LEN Industri, sejumlah Rp2 miliar.
  18. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku Direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1 miliar serta untuk kepentingan gathering dan SBU masing-masing sejumlah Rp1 miliar.
  19. Mahmud Toha sejumlah Rp3 juta.
  20. Manajemen Bersama Konsorsium PNRI sejumlah Rp137,98 miliar.
  21. Perum PNRI sejumlah Rp107,71 miliar.
  22. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp145,85 miliar.
  23. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan perusahaan induk PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148,86 miliar.
  24. PT LEN Industri sejumlah Rp3,42 miliar.
  25. PT Sucofindo sejumlah Rp8,23 miliar.
  26. PT Quadra Solution sejumlah Rp79 miliar.

Merintangi peradilan

Selain itu, Nari juga didakwa dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas saksi Miryam S Haryani dan terdakwa Sugiharto.

"Terdakwa telah sengaja mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi Miryam S Haryani dan terdakwa Sugiharto dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Irman dan Sugiharto pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Register Perkara Nomor: 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST," ujar jaksa Ahmad Burhanudin.

Akibat perbuatannya, ia diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 22 Juncto Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR