OTT KPK

Uang ketok miliaran rupiah di Jambi berkode undangan

Anggota DPRD Jambi Fraksi PAN Supriyono (tengah) dan Plt Kepala Dinas PUPR Jambi Arfan (kanan belakang) dikawal petugas ketika tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/11).
Anggota DPRD Jambi Fraksi PAN Supriyono (tengah) dan Plt Kepala Dinas PUPR Jambi Arfan (kanan belakang) dikawal petugas ketika tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/11). | Reno Esnir /Antara Foto

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah pejabat dan anggota DPRD di Jambi kian menguatkan praktik kongkalikong antara lembaga eksekutif dan legislatif itu. Ada uang ketok untuk memuluskan anggaran seharga miliaran rupiah berkode undangan.

Pada Kamis (30/11/2017) KPK menahan empat tersangka, yaitu anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN 2014-2019 Supriono; Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik; Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan; serta Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifuddin.

Dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Selasa (28/11/2017), penyidik KPK menyita Rp4,7 miliar. Jumlah itu baru sebagian dari total uang yang akan diberikan sebesar Rp6 miliar untuk memuluskan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

Uang miliaran itu adalah "uang ketok" alias "uang pelicin" agar para anggota DPRD menghadiri rapat pengesahan RAPBD. Suap diberikan karena ada dugaan para wakil rakyat ini tidak akan menghadiri rapat untuk menghambat pengesahan.

"Sebelumnya, diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan melalui Antaranews.

Uang untuk menyuap anggota DPRD tersebut diduga berasal dari pihak swasta yang sudah biasa menjadi rekanan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.

Basaria mengatakan, tim KPK mendapat informasi bahwa pada Selasa (28/11/2017) siang, akan terjadi penyerahan uang di sebuah restoran di Jambi. Pertemuan itu antara Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saifuddin dan anggota DPRD Supriono.

"Pada pukul 14.00 terjadi pertemuan dalam rangka penyerahan uang dengan kode undangan," ujar Basaria melalui Kompas.com.

Dalam pertemuan itu, Supriono keluar dari restoran dan masuk ke dalam mobil milik Saifuddin. Saat keluar dari mobil, Supriono membawa kantong plastik hitam berisi uang Rp400 juta yang baru diserahkan Saifuddin.

Tim KPK membawa Saifuddin ke rumah pribadinya di Jambi. Di rumah pribadinya ditemukan uang Rp1,3 miliar. Diduga uang tersebut akan diberikan ke anggota DPRD lintas fraksi untuk memuluskan pengesahan RAPBD 2018.

KPK kemudian menangkap Plt Kepala Dinas PU Prov Jambi, Arfan, di rumah pribadinya. Di rumah tersebut tim KPK membawa dua koper dan menyita Rp3,2 miliar.

KPK juga menangkap Erwan Malik, Plt Sekretaris Provinsi Jambi di sebuah apartemen di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Operasi tangkap tangan KPK itu seakan mengonfirmasi bahwa APBD masih menjadi titik rawan korupsi di daerah. Modus persekongkolan antara DPRD, pemerintah, dan pengusaha di daerah selama ini kerap terjadi.

Jambi merupakan daerah yang telah didatangi KPK untuk menjadi wilayah koordinasi dan supervisi pencegahan. Karena itu, Basaria memperingatkan kepada seluruh daerah agar program supervisi dan pencegahan dari KPK dilakukan dengan serius, bukan sekedar seremonial.

KPK menelusuri keterlibatan Gubernur Jambi Zumi Zola dalam kasus dugaan suap itu. "Apakah kasus ini ada perintah gubernur, masih dalam pengembangan apa ada perintah khusus atau tidak. Tapi segera mungkin akan ada kepastian ada perintah atau tidak," ujar Basaria.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR