PELANTIKAN ANIES-SANDI

Ucapan Anies soal pribumi berujung di polisi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, seusai menyampaikan orasi politik di halaman Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (16/10/2017).
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, seusai menyampaikan orasi politik di halaman Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (16/10/2017). | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Baru sehari bekerja sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, langsung dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polda Metro Jaya. Dasar laporan mempersoalkan penyampaian istilah "pribumi" yang diucapkan Anies saat pidato selepas pelantikan jabatan di halaman Balai Kota DKI, Senin (16/10/2017) malam.

Pada pidato selama kurang lebih 20 menit itu, Anies mengucapkan istilah "pribumi" pada menit 06,30-08,00.

"Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Anies.

Ucapan itu kemudian memicu perdebatan dan polemik warganet. Namun keriuhan tidak berhenti di sana.

Pada Selasa (17/10) malam WIB, Gerakan Pancasila melaporkan Anies ke polisi karena dituduh melakukan tindak pidana diskriminatif ras dan etnis sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Huruf B ayat 1 dan 2 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Laporan beserta bukti video pidato Anies diajukan Jack Boyd, anggota Gerakan Pancasila, ditemani organisasi Banteng Muda Indonesia (BMI). Antaranews melansir laporan terdaftar dengan nomor berkas LP1072/X/2017/Bareskrim tertanggal 17 Oktober 2017.

Sebagai informasi, BMI adalah sayap pemuda PDI-Perjuangan. Ini adalah partai yang mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang dikalahkan Anies-Sandiaga Uno dalam pilkada pada awal 2017 lalu.

Jack mengatakan "pribumi" yang diungkap Anies telah melanggar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26/1998 yang melarang penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi untuk menyebut warga negara Indonesia.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Bidang Hukum BMI DKI Jakarta, Ronny Talapessy. Inpres tersebut juga melarang penggunaan kata "pribumi dan nonpribumi" dalam penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Jadi, menurut Jack, istilah itu tak boleh digunakan lagi. Selain itu, Jack ingin mencari klarifikasi yang dimaksud "pribumi" oleh Anies. "Ini pribumi yang mana, pribumi Arab, China atau pribumi yang betul asli Indonesia," ujar Jack.

Selain Inpres tersebut, BMI melaporkan dengan dugaan pelanggaran pasar UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Bagi Anies, ini adalah "sambutan" kedua dalam masa kerjanya yang baru satu hari. "Sambutan" pertama, meski tidak bersentuhan dengan hukum, adalah unjuk rasa untuk menagih janji menolak reklamasi di Teluk Jakarta yang pernah dilontarkan Anies saat kampanye silam.

Kelompok pendemo yang unjuk rasa pada Selasa pagi itu menyebut dirinya Aliansi Korban Reklamasi Jakarta. Mereka berdemo di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Sejauh ini Anies memang belum banyak komentar soal reklamasi. Ketika ditanyakan soal itu, bekas menteri pendidikan dan kebudayaan ini selalu berkelit.

Bagaimana soal pelaporan terhadap ke polisi? Anies kembali "pelit bicara". Diberitakan Kompas.com, Rabu (18/10), Anies sambil tersenyum hanya mengatakan; "No comment."

Demikian pula sang Wakil Gubernur, Sandiaga. "Saya tidak mau berkomentar," katanya.

Sementara PKS, partai pendukung Anies-Sandi, tak mempermasalahkan pelaporan tersebut. Mantan Ketua Tim Pemenangan Anies sekaligus politisi PKS, Mardani Ali Sera, menyerahkan seluruhnya ke ranah hukum.

"Ini negara hukum dan warga dapat secara transparan menilai," kata Mardani melalui pesan singkat kepada detikcom.

PKS sebenarnya sudah menyampaikan pembelaan. Ucapan Anies soal "pribumi", menurut Wakil Ketua Majelis Dewan Kehormatan PKS Hidayat Nur Wahid, tak perlu diributkan.

Bahkan menurut Hidayat, bukan hanya Anies yang mengatakan itu. "Pak Jokowi juga bicara pribumi, Bu Mega juga pidato tentang pribumi dalam konten yang positif. Jadi mestinya permasalahan seperti ini didudukkan dan diproporsionalkan," katanya.

Anies juga sudah mengklarifikasi. "Oh, istilah itu (pribumi) digunakan untuk konteks pada era penjajahan karena saya menulisnya juga pada era penjajahan dulu," ungkapnya.

Pembelaan juga sempat dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut JK, pidato itu perlu dilihat konteksnya dan Anies bicara dalam konteks kolonialisme --bukan rasisme.

"Dia bicara dalam konteks sejarah. Kalian bisa dengar ulang, pada zaman kolonial pribumi terpuruk sekarang jangan lagi, harus maju," tutur JK.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR