UPAH BURUH

UMP 2020 naik 8,51 persen

Sejumlah pekerja membungkus teh di Pabrik teh Poci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (12/10/2019). Pemerintah, melalui SE Menaker No. B-m/308/HI.01.00/X/2019, telah menetapkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen.
Sejumlah pekerja membungkus teh di Pabrik teh Poci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (12/10/2019). Pemerintah, melalui SE Menaker No. B-m/308/HI.01.00/X/2019, telah menetapkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. | Oky Lukmansyah /Antara Foto

Kenaikan upah minum provinsi (UMP) tahun depan telah diumumkan. Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) menetapkan UMP 2020 lebih besar 8,51 persen dari sebelumnya.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2019.

Sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional.

Pasal tersebut, pada intinya, berbunyi formula kenaikan upah mengacu hasil dari penambahan upah minimum 2019 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional.

Sedangkan tingkat inflasi bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 tanggal 2 Oktober 2019.

Berdasarkan data BPS, inflasi nasional pada September 2019 mencapai 3,39 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen. Sehingga, UMP 2020 naik sebesar 8,51 persen atau lebih besar dari nilai kenaikan UMP 2019 yang hanya 8,03 persen dari UMP 2018.

Dalam SE Menaker itu juga disebutkan UMP 2020 ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing Gubernur secara serentak pada 1 November 2019, serta selambat-lambatnya pada 21 November 2019.

Selain itu, gubernur dapat menetapkan UMK untuk Kabupaten/Kota tertentu yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP.

"UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020," tulis SE tersebut, seperti dilansir Liputan6.

Buruh ingin UMP berdasarkan KHL

Sebenarnya, cara perhitungan dengan menggunakan PP No. 78/2015 ini sudah ditentang para kelompok buruh, pun untuk kenaikan pada 2020. Pasalnya, penentuan UMP tidak berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), tapi inflasi tahunan.

Agar sesuai KHL, para buruh menginginkan acuan kenaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.

"Kita lebih memilih penetapan sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan" kata Said kepada CNBC Indonesia.

Ia menjelaskan, jika mengacu pada UU 13/2003, keputusan upah minimum ditentukan berdasarkan survei KHL di pasar yang kemudian didiskusikan di dewan pengupahan daerah Kota/Kabupaten.

Sebelumnya, rata-rata UMP 2019 untuk 34 provinsi berada di angka Rp2,46 juta. Nilai ini mengalami pertumbuhan sebesar 8,23 persen dibanding 2018. Namun, pertumbuhan rata-rata UMP ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,39 persen.

Hal ini dikarenakan inflasi tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2018. Selama 12 tahun terakhir, rata-rata UMP terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berat bagi pengusaha

Kenaikan upah, berapapun jumlah dan bagaimanapun mekanismenya, akan menjadi beban tersendiri bagi pengusaha. Apalagi, jika melihat bayang-bayang ekonomi global yang saat ini tengah di ambang resesi.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, saat menghadiri forum Investasi dan Perdagangan Indonesia, pada Selasa (15/10).

"Walau belum resesi, tapi kami mesti siap-siap. Kenaikan bukan hal yang mudah dan dari sisi pekerja sudah melihat hal itu. Bukan hal mudah bagi pengusaha (kenaikan itu), tapi kami harus menghargai apa yang kami sepakati," ucap Shinta dalam Antaranews.

Maksud kalimat Shinta "yang telah kami sepakati" adalah kenaikan upah berdasarkan PP Nomor 78/2015. Jika para buruh bersikukuh menolak beleid tersebut sebagai acuan kenaikan upah, menurut Shinta, hal itu harus didiskusikan terlebih dahulu.

Menurut dia, apabila ada revisi peraturan, maka pihaknya akan melihat lebih dahulu struktur pengupahan tersebut. Dan, bila tak puas dengan kenaikan yang berdasarkan PP Nomor 78/2015, Shinta berharap ada pembicaraan bilateral antara pemberi kerja dan pekerja.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR