Undangan Obama untuk Jokowi pun dibeberkan

Menlu Retno Retno Lestari Priansari memberikan keterangan pers soal isu "miring" kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, di Jakarta (7/11/2015)
Menlu Retno Retno Lestari Priansari memberikan keterangan pers soal isu "miring" kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, di Jakarta (7/11/2015) | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Isu tak sedap menyebar seputar kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat (AS) akhir Oktober silam. Pemerintah Indonesia dituding menyewa jasa konsultan agar bisa bertemu Presiden AS, dan hasil kunjungan itu pun dikritik keras.

Pengritiknya, Dr Michael Buehler, pengajar politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies, di London, Inggris.

Soal jasa konsultan, Buehler mempertanyakan, untuk apa pemerintah Indonesia membayar USD80 ribu (sekitar Rp1,13 miliar) supaya kunjungan itu mulus. Ia pun merujuk berita yang menyatakan perseteruan pihak Kementerian Luar Negeri -- dalam hal ini Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi -- dengan Luhut Pandjaitan, yang kala itu masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Pak Dosen menengarai buruknya hubungan anak buah Jokowi itu muncul sejak rencana pengaturan kunjungan itu digulirkan. Dalam berita JPNN (6/3/2015) yang ditautkan itu, pakar komunikasi politik, Tjipta Lesmana, menyebut Luhut "menampar" Menlu Retno karena intervensi Luhut terlalu dalam. Seharusnya, Kementerian Luar Negeri lah yang mengurusi kunjungan itu.

Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, membantah tuduhan bahwa pihaknya menggunakan makelar dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden AS Barack Obama di Gedung Putih. Dalam laporan Liputan6.com Sabtu (7/11) kemarin, Menlu Retno bahkan mengutip langsung isi surat dari Pemerintah AS berisi undangan resmi mereka untuk Presiden Jokowi.

"Surat resmi tersebut yaitu, I'm very pleased to invite you to the White House in 2015. And I'm confident your visit will provide and important, perhaps even a historic opportunity to strenghten US-Indonesia comprehensive partnership," jelas Retno mengutip surat resmi Presiden Obama bertanggal 16 Maret 2015.

Kepada Detikcom (7/11), Sekretaris Pertama KBRI Washington, Achmad Rizal Purnama, juga membeberkan lima agenda kunjungan yang dinilai penting bagi Indonesia dan AS. Kelima agenda tersebut adalah perubahan iklim, menjadikan Indonesia menjadi tujuan investasi AS, mengatasi radikalisme dan ektremisme global, kerja sama pertahanan dan keamanan, serta kerja sama di bidang maritim sesuai visi maritim Presiden Jokowi.

Surat itu, menurut Menlu Retno dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (7/11), disampaikan Pemerintah AS dalam kunjungan Asisten Presiden Obama, Dr Evan Mediros, pada Maret 2015 lalu. Undangan resmi tersebut berawal dari undangan lisan Obama pada 10 November 2014, di sela-sela pertemuan tingkat tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Beijing, Tiongkok, akhir 2014.

Menlu Retno juga menjelaskan, persiapan kunjungan tersebut paling tidak telah direncanakan sejak September, oleh pejabat dan menteri terkait secara resmi melalui berbagai rapat, baik dengan Pemerintah AS maupun di internal Pemerintah RI.

"Saya sendiri memimpin rapat persiapan kunjungan selama tiga kali pada level menteri pada 17 September, 7 Oktober dan 17 Oktober. Jadi, ada tiga kali persiapan pada tingkat menteri," ujar menteri bernama lengkap Retno Lestari Priansari Marsudi itu, seperti dilansir Antaranews (7/11).

Kepastian tanggal kunjungan lalu diumumkan setelah Menlu RI bertemu langsung dengan Menlu AS, John Kerry, pada 22 September 2015. Kunjungan itu akhirnya sepakat dilakukan pada 26 Oktober 2015. Hasilnya, antara lain kesepakatan bisnis senilai lebih dari USD20 miliar (sekitar Rp273 triliun).

Berdasarkan fakta yang dibeberkannya tersebut, Menlu Retno kembali menegaskan bahwa kunjungan itu telah direncanakan secara resmi, tanpa melalui makelar, broker, atau lobbyist, seperti yang dipaparkan buktinya oleh Buehler.

Misteri kontrak pelobi

Tulisan Dr Buehler pada 6 November 2015 yang kontroversial ini dimuat di New Mandala, situs yang dikelola Australian National University's (ANU), sebuah universitas negeri di Australia. Dalam tulisan tersebut, terlampir kontrak konsultansi yang menjadi dasar tudingan Buehler.

Kontrak itu mengikat lembaga konsultan R&R Partners (sebagai konsultan) dari Colorado, AS, dan Pereira International (sebagai klien), sebuah lembaga konsultansi kehumasan yang berdomisili di Singapura. Dalam kontrak disebutkan (berkas pdf), pihak R&R Partners akan menyediakan konsultansi dan layanan lobby kepada Pereira International, untuk klien Pereira yaitu (pemerintah) Republik Indonesia.

Layanan dimaksud adalah mengatur dan menghadiri pertemuan dengan para pengambil kebijakan kunci dan anggota Kongres, termasuk lembaga pemerintah sebagai cabang lembaga eksekutif di AS, seperti Departemen Luar Negeri.

Pihak konsultan juga akan mengusahakan forum pertemuan (joint session) dengan Kongres AS saat kunjungan Presiden Joko Widodo di AS. Selain itu, konsultan akan mengidentifikasi dan bekerja sama dengan orang-orang penting, media, organisasi privat maupun publik dan afiliasinya di AS, untuk menyukseskan kunjungan Jokowi tersebut.

Atas layanan-layanan tersebut, pihak Pereira sebagai klien harus membayar total USD80.000 kepada R&R Partners. Pembayaran dilakukan dalam empat tahap, masing-masing senilai USD20.000. Pembayaran pertama paling lambat dilakukan tujuh hari setelah kontrak ditandatangani, yaitu 8 Juni 2015.

Pihak Kemenlu, dalam pernyataan tertulisnya (7/11) mengakui bahwa penggunaan jasa lobi merupakan hal yang lazim di dunia perpolitikan di negara Paman Sam itu. Namun mereka membantah pernah mengeluarkan anggaran kementerian untuk jasa pelobi.

"... (pihak Kemenlu) memahami bahwa penggunaan jasa pelobi merupakan bagian nyata dari dunia politik di Amerika Serikat dan seringkali digunakan oleh pemangku kepentingan dan pemerintah negara-negara lain di dunia untuk memajukan kepentingan mereka di Amerika Serikat," sebut Kemenlu dalam pernyataan tertulis itu.

Lalu siapa yang disebut "Republik Indonesia" sebagai klien Pereira International dalam kontrak? Hingga artikel ini dibuat, pihak Pereira International yang dihubungi Beritagar.id lewat surat elektronik belum memberi penjelasan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR