UU ITE

Unggahan kertas menu Garuda Indonesia berbuntut panjang

Foto Ilustrasi: Pesawat maskapai Garuda Indonesia lepas landas di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (15/3/2019).
Foto Ilustrasi: Pesawat maskapai Garuda Indonesia lepas landas di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (15/3/2019). | Muhammad Iqbal /Antara Foto

Langkah PT Garuda Indonesia melaporkan dua penumpangnya Rius Vernandes dan Elwiyana Monica lantaran mengunggah foto kartu menu kelas bisnis yang hanya ditulis tangan ke polisi berbuntut panjang.

Sejumlah pihak anggap langkah Garuda Indonesia itu sebagai ancaman kebebasan berekspresi warga, termasuk konsumen pemakai jasa. Kapolresta Bandara Soekarno Hatta Kombes Victor Togi Tambunan membenarkan PT Garuda Indonesia melaporkan dua orang tersebut atas dugaan pelanggaran UU Informasi Transaksi Eletronik (ITE).

Kedua terlapor, Rius dan Elwiyana, akan segera dipanggil. "Benar. Ada laporan dari Garuda dan saat ini kami mengundang para saksi untuk didengar keterangannya," ungkap Victor, Selasa (16/7/2019).

Dia menyebutkan dua orang itu dilaporkan dengan Pasal 27 Ayat 3 jo Pasal 45 Ayat 3 dan/atau Pasal 28 Ayat 1 jo Pasal 45A Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP.

Menyikapi langkah maskapai nasional itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) meminta polisi segera menghentikan proses pemeriksaan.

"Pasal-pasal karet UU ITE kembali terbukti mengancam kebebasan berekspresi warga, termasuk konsumen pemakai jasa," ungkap Koordinator Regional SAFEnet Damar Juniarto dalam keterangan tertulis kepada Beritagar.id, Rabu (17/7) siang.

Menurut SAFEnet, UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Catatan SAFEnet, terdapat 245 kasus pelanggaran UU ITE sejak tahun 2008-2018.

Jenis pelanggaran paling banyak pada kasus pencemaran nama baik (174 kasus), kedua yakni menyebarkan kebencian sebanyak 41 kasus, dan posisi ketiga yakni pencemaran nama baik dan menyebarkan kebencian sebanyak 12 kasus.

Damar mengungkapkan, pasal-pasal karet di UU ITE sebelumnya sempat menjerat sejumlah konsumen, seperti pada kasus Prita Mulyasari dan juga stand up komedian Muhadkly alias Acho.

Ia mengisahkan, Prita dituduh mencemarkan nama baik RS OMNI Batavia setelah menceritakan kejadian yang dialaminya ke sejumlah teman melalui surat elektronik. Begitu juga Acho, dituding mencemarkan nama baik Apartemen Green Pramuka lantaran menceritakan pengalamannya sebagai pembeli apartemen dalam blog miliknya.

Kali ini, Rius dan Elwiyana menjadi korban. Keduanya dilaporkan Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) pada (15/7) karena diduga telah mencemarkan nama baik maskapai tersebut.

Kasus itu, jelas Damar, tidak memenuhi unsur pencemaran nama Baik. Muatan pencemaran nama baik di UU ITE mesti dikorelasikan dengan Pasal 310 KUHP, yaitu dengan makna menuduh melakukan sesuatu.

Sedangkan dalam unggahan Rius, menurutnya, bukan upaya menuduh apalagi memfitnah. Hal yang dilakukan Rius hanya mendokumentasikan kejadian yang dialaminya.

Damar menandaskan, begitu juga dengan tuduhan perbuatan memuat kabar bohong mengandung unsur yang tidak berdasar dari kenyataan dan fakta, melainkan dari sebuah peristiwa yang tidak benar-benar terjadi.

Perbuatan Rius sebutnya, tidak bisa dikatakan memuat kabar bohong lantaran dilakukan berdasarkan pada peristiwa yang terjadi pada dirinya sebagai penumpang kelas bisnis Garuda.

Atas pertimbangan itu, SAFEnet kata Damar, meminta Kepolisian Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, segera menghentikan pemeriksaan terhadap dua terlapor. Selain itu, Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) dan Garuda sebaiknya mencabut aduan dan menempuh jalan mediasi untuk mencari jalan keluar dari persoalan itu.

Tak hanya itu, SAFEnet juga meminta para pembuat kebijakan, yaitu Kemkominfo dan Komisi I DPR RI, untuk segera mencabut isi pasal 27 hingga pasal 29 UU ITE agar tidak terus-menerus disalahgunakan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan untuk melakukan pemberangusan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara.

Garuda salah langkah

Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, menilai Garuda Indonesia salah langkah dalam perkara ini. "Konsumen punya hak menggunakan Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik (mengunggah)," tegas Erasmus.

Dia juga menyoroti respons kepolisian yang langsung memanggil Rius selaku terlapor untuk dimintai keterangan. Menurutnya, tidak semua laporan kepolisian perlu memanggil terlapor.

Jika hasil penyelidikan menunjukan ada dugaan tindak pidana, kepolisian baru memanggil terlapor. "Polisi bisa meneliti sendiri di tahap penyelidikan. Kenapa dipanggil? Itu menebarkan ketakutan di masyarakat," tegasnya.

Pendapat berbeda diungkapkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua harian YLKI Tulus Abadi menghimbau para konsumen untuk tidak langsung mengunggah postingan berbau kritik terhadap suatu badan usaha ke media sosial.

Tulus menjelaskan, kritik di media sosial bisa diterjemahkan berbeda oleh pihak yang dikritik. Dampaknya, konsumen bisa terjerat UU ITE. "Konsumen bisa aja mendalilkan review atau apa, itukan alasan konsumen. Namun, pelaku usaha juga punya alasan yang cukup rasional untuk mengartikan seperti apa, karena kan Undang-Undang ITE jelas," ujar Tulus.

Apabila memiliki keberatan terhadap suatu pelayanan pelaku usaha lanjutnya, konsumen baiknya langsung disampaikan langsung kepada pelaku usaha tersebut.

Jika aduan tersebut tidak mendapat respons baik dari si pelaku usaha tambah Tulus, konsumen dapat mengadu ke YLKI. "YLKI akan menanggapi pengaduan kalau sudah ada tanggapan dari pelaku usaha tapi responsnya kurang baik," tandasnya.

Setelah itu, sebutnya, YLKI bisa bertindak sesuai dengan prosedur untuk menindaklanjuti aduan tersebut. Cara ini menurutnya lebih ideal ketimbang menyebarkan kritik tersebut melalui media sosial.

Hingga artikel ini diterbitkan, upaya Beritagar.id untuk mengonfirmasi Garuda Indonesia belum mendapat tanggapan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR