PELESTARIAN LINGKUNGAN

Uni Eropa segera larang penggunaan plastik sekali pakai

Ilustrasi limbah plastik
Ilustrasi limbah plastik | Teerasak Ladnongkhun /Shutterstock

Lebih kurang dalam waktu dua tahun mendatang, Uni Eropa bakal menjadi zona bebas plastik sekali pakai.

Sebanyak 28 negara yang tergabung dalam Uni Eropa telah menyepakati larangan pemakaian sedotan, peralatan makan, cangkir, dan tongkat balon yang terbuat dari plastik.

Negara-negara anggota juga akan menerapkan insentif seperti skema pengembalian uang dengan tujuan mendapatkan tingkat pengembalian 90 persen botol plastik pada tahun 2021.

Lalu, pada tahun 2030, semua botol plastik harus mengandung 30 persen bahan yang bisa didaur ulang.

Perjanjian tersebut mencakup komitmen lanjutan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya membuang sampah plastik sembarangan dan bagaimana mendaur ulang produk.

Perusahaan yang memproduksi wadah makanan sekali pakai, pembungkus, cangkir, balon, tisu basah, kantong plastik tipis, dan "produk tembakau dengan filter" seperti puntung rokok akan diminta untuk membayar uang kebersihan produk-produk tersebut dari tanah Uni Eropa.

"Industri ini juga akan diberikan insentif untuk mengembangkan alternatif yang kurang polutif untuk produk-produk pengganti," menurut pernyataan dalam siaran pers Komisi Eropa.

Terobosan ini berawal dari usulan Komisi Eropa pada bulan Mei 2018. Tujuannya tentu saja untuk mengurangi jumlah sampah plastik secara signifikan, terutama produk-produk pembungkus makanan dan minuman.

Rancangan Undang-Undang yang sedang dipersiapkan masih harus disetujui secara formal oleh negara-negara anggota.

Aturan ini diperkirakan bakal mengubah kebiasaan konsumen secara drastis. Selain itu, juga berdampak pada industri plastik yang pada tahun 2015 telah meraup omset sebanyak 340 miliar Euro.

Total karyawan yang dipekerjakan dalam industri plastik mencapai 1,5 juta orang.

Kebijakan baru yang segera diresmikan, berdasarkan laporan Komisi Eropa, bisa mereduksi emisi CO2 sampai dengan 3,4 juta ton dan mengurangi cemaran sampah di lautan.

Sekarang ini, lebih kurang 70 persen sampah yang mencemari laut terbuat dari plastik.

Limbah plastik yang berada di lautan sangat sulit dan nyaris mustahil untuk dibersihkan. Masalah lain yang berkembang adalah sampah plastik tersebut dimakan oleh hewan laut sehingga mencemari sistem makanan yang dikonsumsi manusia.

"Kami melihat situasi, satu tahun ini Anda membawa ikan dalam plastik, tahun berikutnya Anda bisa saja membawa plastik dalam ikan. Jadi, kami harus bekerja keras dan cepat," ujar Karmenu Vella, Komisaris Lingkungan Uni Eropa.

Eleman penting dalam implementasi kebijakan ini adalah melibatkan pihak produsen untuk turut menanggung biaya pembersihan sampah.

Kemudian, industri tembakau nantinya juga harus dibebani biaya pengumpulan puntung rokok.

Gerakan yang sama semestinya juga diadaptasi oleh Indonesia. Mengingat Negara kita merupakan salah satu penyumbang limbah plastik terbesar di dunia.

Menurut hasil riset tim peneliti pada tahun 2015 yang berjudul Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean, Indonesia adalah negara nomor dua sebagai penyumbang sampah plastik di dunia setelah Tiongkok.

Pada tahun 2010, limbah plastik Indonesia mencapai 3,2 juta ton. Nantinya, pada tahun 2025, diprediksi Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan jumlah mencapai 7,4 ton.

Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, pernah menyebutkan mengenai informasi tersebut.

“Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia, sampah plastik sangat berbahaya," ujar Susi dalam sebuah keterangan tertulis yang dinukil oleh Kompas.com.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR