KERUSAKAN LINGKUNGAN

Upaya KLHK menutup 362 lubang bekas tambang ilegal

Masyarakat berada di bekas pertambangan batu bara liar di Sanga Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Minggu (7/4/2019).
Masyarakat berada di bekas pertambangan batu bara liar di Sanga Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Minggu (7/4/2019). | Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan program pemulihan kerusakan lahan akses terbuka. Program ini diterapkan terhadap lubang bekas tambang rakyat atau ilegal sebanyak 362 titik di seluruh Indonesia.

"Selama tiga tahun terakhir ini tercatat 362 lokasi area bekas tambang ilegal bekas batu bara, bauksit, tembaga, emas dan lainnya. Kami dalam proses pemulihan lahan rusak akses terbuka bekas tambang rakyat," kata Direktur Pemulihan Kerusakan Akses Terbuka KLHK, Sulistyowati, di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (8/4/2019).

Sulistyowati menjelaskan, pertambangan ilegal meninggalkan dampak kerusakan lingkungan berupa lubang galian seluas 300 hingga 6.000 hektare. Citra satelit LAPAN bahkan mengidentifikasi 8.000 titik lokasi bekas pertambangan di Indonesia.

Pemerintah, dalam hal ini KLHK, sambung Sulistyowati, berkomitmen memulihkan kerusakan lahan bekas tambang. Mereka mengusung konsep peningkatan sumber daya manusia (SDM) setempat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Tujuan utamanya agar masyarakat berdaya sehingga tidak melakukan pertambangan liar lagi," ujarnya.

Kasubdit Pemulihan Kerusakan KLHK Edy Nugroho menambahkan, pihaknya telah memulihkan sebanyak 20 area bekas tambang liar selama tiga tahun terakhir. Satu di antaranya adalah tambang emas liar di Batu Butok, Kabupaten Paser, Kaltim.

"Selain itu ada juga di Gunung Kidul (Yogyakarta), Jambi, dan lainnya," ungkapnya.

Pemerintah membangun pusat pemberdayaan masyarakat Batu Butok dengan anggaran Rp1,5 miliar. Bangunan ini dijadikan balai latihan kerja bekas penambang emas Batu Butok. "Agar mereka punya keterampilan dan meninggalkan aktivitas tambang liarnya," ujar Edy.

Sekarang ini, masyarakat mandiri menanggung operasional pengelolaan sarana pelatihan penambang emas Batu Butok. Warga memberdayakan BUMDes untuk mengelola sarana pelatihan kerja bagi penambang.

Terkait hal ini, Edy menyebutkan, warga Batu Butok sejak awal memang aktif mewujudkan pemulihan area terbuka bekas tambang liar. Warga melayangkan proposal konsep pengelolaan areanya yang rusak pada KLHK.

"Kami pelajari dan kemudian memperoleh persetujuan. Sekarang sudah berjalan proyeknya," ungkapnya.

Pemerintah provinsi, menurut Edy, semestinya mampu memfasilitasi dengan mengkalkulasi sejumlah areanya akibat tambang. Apalagi Kaltim memiliki 632 lubang bekas tambang yang sebagian di antaranya menelan korban jiwa.

"Provinsi yang mengumpulkan daerah terdampak bisa memperoleh bantuan dan disampaikan pada KLHK,” ungkapnya.

Uniknya, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim tidak mengetahui program pemberdayaan masyarakat di lubang bekas tambang. Mereka belum pernah menerima pemberitahuan program dari KLHK.

"Kami tidak pernah menerima pemberitahuan soal ini,” ungkap Kepala Distamben Kaltim, Wahyu Widhi, kepada Beritagar.id.

Pemulihan lokasi bekas tambang rakyat, sambung Wahyu, adalah kewajiban bersama antara pemerintah daerah dan pusat. Jadi, menurutnya, harus ada koordinasi antara masing-masing instansi terkait soal pelaksanaan di lapangan.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam mensejahterakan rakyat ini. Harus ada kerja sama yang baik antar masing-masing lembaga," ujarnya.

Selanjutnya, Wahyu berjanji meningkatkan koordinasi membahas soal ini dengan KLHK. Menurunya, permasalahan terjadi di lapangan hanyalah soal minimnya komunikasi antara KLHK dengan pemerintah daerah.

"Atau mereka kan bisa menyurati kami langsung membahas soal ini. Kalau peruntukannya bagi masyarakat akan memperoleh respons positif dari kami," tegasnya.

Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM pun berusaha meningkatkan harmonisasi antarlembaga guna memperlancar pembangunan. Pemerintah daerah berulang kali menghadiri pelatihan bertujuan mempererat komunikasi antarinstansi daerah dan pusat.

"Kita ini kan sama-sama aparat negara yang bertugas mensejahterakan masyarakat. Anggarannya juga sama sama berasal dari negara sehingga harus semakin erat kerjasamanya. Tidak boleh lagi ada ego sektoral," tuturnya.

Provinsi Kaltim mencatatkan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) sebanyak 1.404 di beberapa kota/kabupaten. Sedangkan kota/kabupaten setempat serampangan menerbitkan IUP selama 15 tahun terakhir.

Hingga kini, area pertambangan di Kaltim mencapai luas 12,7 juta hektare atau 43 persen dari total luas wilayah daratan. Imbasnya muncul dampak negatif akibat 632 lubang bekas tambang ilegal dan sebagian di antaranya menewaskan 32 warga.

Pertambangan memang menjadi komoditas utama Kaltim. Hingga 2016, misalnya di Kabupaten Kutai Kertanegara, pertambangan memberi kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Meski demikian, trennya terus turun. Per 2016, kontribusi nilainya Rp82,68 triliun.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR