DANA DESA

Upaya membentuk desa mandiri di Kaltim

Aktivitas anak sekolah di perkampungan pinggiran Blok Mahakam di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Jumat (16/11/2018).
Aktivitas anak sekolah di perkampungan pinggiran Blok Mahakam di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Jumat (16/11/2018). | Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id

Alokasi dana desa belum cukup optimal dalam meningkatkan kesejahteraan warga pedalaman di Kalimantan Timur (Kaltim). Hingga kini tercatat hanya dua desa di Kaltim yang bisa mencapai kategori mandiri. Masing-masing terletak di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar).

"Hanya dua saja yang menjadi desa mandiri selama empat tahun ini," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kaltim, M Jauhar Effendi, Jumat (16/11/2018).

Jauhar mengatakan, Kaltim menerima gelontoran alokasi dana desa sebesar Rp 2,2 triliun selama empat tahun terakhir ini. Alokasi dana desa ini pun kemudian langsung diteruskan kepada 841 pemerintahan desa di provinsi setempat.

Kebetulan, 382 atau 45,4 persen desa di Kaltim memiliki status tertinggal. Adapun lima parameter penilaian status desa menurut pemerintah adalah; sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan terakhir mandiri.

"Mayoritas desa desa di Kaltim memang masih terbilang tertinggal," ungkapnya.

Namun itu semua disebabkan permasalahan cakupan wilayah antardesa yang sangat luas. Apalagi, hampir infrastruktur seluruh wilayah Kaltim disebut memang terlanjur jauh tertinggal dibanding kota/kabupaten di Jawa.

"Bahkan ada satu desa di Kaltim yang luasan wilayahnya sama dengan kabupaten di Jawa. Tentunya hal ini juga menjadi pertimbangan," ungkap Jauhar.

Sehubungan fakta ini, Jauhari pun bisa memaklumi bahwa dana desa tetap belum bisa maksimal bagi kesejahteraan warganya. Sebaliknya, mantan Kabag Humas Pemprov Kaltim ini justru mengapresiasi peralihan desa tertinggal menjadi berkembang.

Selama empat tahun ini tercatat lonjakan jumlah desa berkembang di Kaltim menjadi 288 desa dari sebelumnya 140 desa. Mereka ini merupakan peralihan desa yang dulunya masuk katagori tertinggal.

Sebaliknya, penurunan signifikan jumlah desa sangat tertinggal di Kaltim menjadi 137 desa dari sebelumnya 301 desa. Status berbagai desa ini naik ke tertinggal hingga mencapai 382 desa.

Kini, fokus utama Pemprov Kaltim adalah meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana. Mereka harus lebih menguasai transparansi laporan pemanfaatan dana desa.

"Jangan dibandingkan dengan desa lain di Jawa dan lainnya. Saya sempat kaget mengetahui ada desa di Kabupaten Badung yang mengelola kas Rp16 miliar. Itu karena daerahnya sudah kaya. Kaltim saja kesulitan untuk membantu alokasi dana desa," ujarnya..

Meskipun begitu, Jauhar meyakini potensi dan kemampuan desa-desa di Kaltim nantinya mampu sejajar dengan daerah lain. Ia mencontohkan desa Berau yang memiliki potensi bermodalkan keindahan alam lautnya.

"Saya selalu menekankan mereka agar fokus industri pariwisata Berau. Desa di Pulau Derawan bisa memaksimalkan dana untuk layanan wisata penyewaan perahu, rumah singgah atau lainnya," katanya.

Perkampungan nelayan di Loa Duri Ilir, Kukar, merupakan contoh desa bertransformasi menjadi desa mandiri di Kaltim. Mereka merasakan dampak langsung pengalokasian dana desa bagi kampungnya.

"Kampung kami sangat terbantu dengan dana desa ini," kata Kepala Desa Loa Duri Ilir, Fakhri Arsyad.

Empat tahun terakhir, Fakhri mengaku menerima alokasi dana desa bertahap sebesar Rp 600 juta, Rp 700 juta, Rp 800 juta, dan terbaru Rp 970 juta. Desa Loa Duri Ilir memprioritaskan dana untuk mendongkrak potensi perekonomian asli masyarakat.

"Membangun potensi ekonomi warga tambak ikan dan kerajinan tangan warga. Kami juga melibatkan kaum disabilitas dalam pembuatan kerajinan tangan ini," paparnya.

Ke depannya, Fakhri akan memfokuskan pembangunan sarang burung walet yang lazim di Kukar. Lokasi sarang burung walet merupakan aset donasi terbesar pada pendapatan rutin kas desa.

"Tanah dan bangunan harus 100 persen milik desa. Saat ini sudah ada dua lokasi sarang walet desa yang menghasilkan. Setidaknya kami menargetkan punya tujuh lokasi sarang burung walet," paparnya.

Sarang burung walet merupakan potensi pendapatan asli desa menggiurkan pada masa mendatang. Dengan tujuh lokasi sarang burung walet, Fakhri memperkirakan desanya akan memiliki pemasukan sekitar Rp50 juta per bulan.

"Satu lokasi sarang burung walet bisa menghasilkan pendapatan Rp7 juta per bulan. Ini merupakan peluang menguntungkan pada masa mendatang," tuturnya.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Samarinda, Cornell Syarief menyatakan, bukan perkara mudah melakukan audit pemanfaatan dana desa. Aparat auditor lapangan tentunya memiliki keterbatasan personel dalam menjangkau 841 lokasi pemerintahan desa Kaltim.

"Tidak mungkin kami menjangkau semua lokasi desa di Kaltim," paparnya.

BPK Kantor Samarinda dalam proses audit alokasi dana desa di Kaltim melakukannya secara acak berdasarkan laporan pemerintah desa.

Apalagi soal dana desa ini, kata Cornel, BPK pun punya peran mengedukasi agar pemanfaatan dana sesuai potensi kemampuan masing masing daerah. Dalam beberapa kasus, BPK bahkan mendampingi perumusan perencanaan penggunaan dana desa.

“Dalam kasus ini, kami tidak mencari permasalahan yang terjadi. Tujuan kami agar dana desa mampu terserap maksimal sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR