TATA KOTA

Upaya menertibkan ratusan papan reklame di Jakarta

| Antyo /Beritagar.id

Di podium itu Anies Baswedan dan Laode M. Syarif berdiri. Mereka memimpin upacara di sebidang lahan di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Anies adalah gubernur DKI Jakarta. Syarif adalah wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jumat pekan lalu itu (19/10/2018) mereka tak menceritakan pencidukan koruptor. Di depan Satpol Polisi Praja, petugas pemadam kebakaran, dan personel militer serta polisi, Anies dan Syarif mencanangkan penertiban papan reklame (bilbor, billboard).

Setelah upacara, Anies, Syarif, dan para pemimpin regu melakukan tos seperti tim voli akan bertanding.

Hasil siang itu, Pemprov DKI menyegel 60 bilbor di Kuningan. Ada bilbor yang menyalahi lokasi. Ada pula yang menunggak pajak reklame. Total sejauh ini tercatat 135 bilbor di Jakarta bermasalah.

Malam harinya petugas DKI membongkar bilbor di Jalan Buncit Raya, Jakarta Selatan. Bilbor itu terpasang di badan jembatan penyeberangan orang (JPO).

Lalu pertautan bilbor dengan KPK?

Kata Syarif, sejak sebelum Gubernur Anies, KPK sudah bekerja sama dengan DKI dalam mengawal pendapatan daerah yang antara lain untuk menggaji pegawai. Soal penyedotan air tanah hingga reklame termasuk dalam ranah itu.

"Tadi Pak Gubernur mengatakan ada hampir Rp 1 triliun per tahun dari reklame saja di DKI Jakarta. Kami yakin itu potensinya lebih besar, dibanding tadi Rp 964 miliar lebih, tapi kalau ditertibkan akan jauh lebih banyak mendatangkan pendapatan," ujar Syarif (h/t detikcom).

Aturan yang lumrah

Sebenarnya, seperti daerah lain, ada aturan dengan reklame. Untuk DKI, cakupannya sejak stiker, spanduk, hingga bilbor. Ada aturan soal perizinan pemasangan hingga pajak.

Di Bogor, Jawa Barat, September lalu misalnya. Tulisan dan logo Burger King pada bagian atas kedai di pelataran Botani Square, tertutup kain hitam. Pemerintah kota yang memasangnya, dengan teks "reklame tidak berizin/tidak membayar pajak".

Di DKI ada sejumlah payung hukum. Yang mendasar adalah Peraturan Daerah DKI No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Perda DKI 9/2014). Lantas Djarot Saiful Hidayat saat menjadi gubernur menerbitkan Peraturan Gubernur DKI No. 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Pergub DKI No.148/2017).

Kedua payung hukum menjadi rujukan infografik dalam artikel ini. Adapun penetapan sejumlah lokasi sebagai kawasan tanpa penyelenggaraan reklame (KTPR) adalah buah teknis dari kedua payung tadi.

Bilbor di dinding gedung

Termasuk dalam KTPR adalah Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H. Thamrin, Jalan H.R. Rasuna Said, Jalan S. Parman, dan Jalan Gatot Subroto. Anies akan membereskan bilbor di kawasan tersebut.

"Dalam waktu enam bulan hingga satu tahun kedepan, Jakarta bebas dari papan tiang reklame," kata Anies (h/t SindoNews.com)

Reklame bertiang, menurut siaran pers Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta pekan lalu, berbeda dari bilbor yang menempel pada dinding gedung.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR