KESEHATAN

Upaya menurunkan Angka Kematian Ibu

Petugas Surveilans Kesehatan Ibu Anak (Gasurkes KIA) memeriksa tekanan darah salah satu ibu hamil di Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (25/10/2018).
Petugas Surveilans Kesehatan Ibu Anak (Gasurkes KIA) memeriksa tekanan darah salah satu ibu hamil di Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (25/10/2018). | Aditya Pradana Putra /ANTARA FOTO

Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih terlalu tinggi. Mengingat penyebabnya yang kompleks, diperlukan upaya bersama untuk menekan angka ini.

Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 1990, ada 450 ibu meninggal pada setiap 100 ribu kelahiran di Indonesia. Angka tersebut turun perlahan hingga 228 pada 2007, meningkat signifikan menjadi 359 pada 2012, dan kembali menurun sampai 305 kematian pada 2015.

Laporan evaluasi Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015, memberi Indonesia rapor merah karena angka itu jauh dari target MDGs, menurunkan rasio hingga sekitar 110 kematian ibu per 100 ribu kelahiran. Pun target PBB yang cuma 102 kematian.

Nyatanya, tiap tahun sekitar 20 ribu perempuan Indonesia meninggal akibat komplikasi dalam persalinan. Ini menunjukkan tren yang tak beda jauh dari seabad lalu, saat perdarahan dan hipertensi masih sering merenggut nyawa ibu.

Malaysia telah menurunkan AKI hingga 45 persen dalam 20 tahun terakhir.

Tak mengherankan laporan statistik MDGs Asean 2017 menunjukkan angka kematian ibu di Indonesia masih di atas rata-rata angka kematian ibu di negara-negara ASEAN sebesar 197 per 100 ribu kelahiran hidup, juga terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara setelah Laos.

Berkurangnya kasus kematian ibu di kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada 2018--dari 14 menjadi tiga kematian pada 2015, bisa dijadikan pelajaran.

Menukil Kompas, Dinas Kesehatan di sana berinovasi menekan angka kematian. Dua di antaranya yaitu program Madu Bulin (Masyarakat Peduli Ibu Hamil dan Bersalin), dan kemitraan antara bidan dan dukun setempat.

Dalam program Madu Bulin, Dinkes membentuk tim rujukan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang mempermudah proses rujukan dan administrasi pasien. Ada pula tim pendonor darah, dan keterlambatan pelayanan pasien diminimalkan dengan meningkatkan kesiagaan tim rujukan di tingkat kabupaten.

Kemitraan bidan dan dukun adalah solusi Dinkes. Padahal, ada Perda yang melarang dukun membantu persalinan.

Namun, banyak ibu lebih memilih bersalin dengan bantuan dukun ketimbang bidan. Sebab, dukun juga memijat dan membantu mencuci pakaian.

"Jadi kalau ada ibu-ibu yang melakukan pemeriksaan dengan dukun, mereka akan kasih tahu ke bidan kita agar datang ke rumah dan melakukan pemeriksaan kehamilan," ujar Harisson, Kepala Dinkes Kapuas Hulu.

Kemitraan serupa juga telah digalakkan di Kabupaten Bekasi setidaknya sejak 2004. Agar lebih aman Dinkes setempat kini telah melarang adanya penambahan jumlah dukun beranak yang sampai saat ini berjumlah 208 orang.

Harisson menambahkan tantangan lain di Kapuas adalah adanya kepercayaan lokal bahwa perdarahan seusai melahirkan itu baik. Masyarakat sengaja memanaskan uterus menggunakan batu panas agar terjadi perdarahan.

Meski begitu, Dinkes telah berhasil mengurangi hal ini lewat sosialisasi melalui camat atau tokoh-tokoh masyarakat.

MDGs memang mencatat tingginya angka kematian ibu lantaran sekitar 60 persen persalinan di Indonesia berlangsung di rumah. Bidan desa yang membantu pun kebanyakan kurang terlatih, bukan kurang secara jumlah.

Masalah lain, lebih banyak keluarga memilih bantuan tenaga tradisional macam paraji atau dukun lantaran lebih nyaman karena sudah dikenal atau percaya, dan lebih murah.

Ini cukup lazim mengingat kemiskinan masih terdapat di seluruh pulau Indonesia. Per semester I 2018, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan paling tinggi berada di Maluku dan Papua, disusul Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Dari sisi jumlah, penduduk miskin tertinggi berada di Jawa (13,3 juta orang).

Sementara, berdasarkan studi Evidence Summit yang diinisiasi AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia), ada setidaknya enam faktor pemicu kematian ibu.

Yakni kualitas pelayanan kesehatan, sistem rujukan kesehatan, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional, kebijakan pemerintah daerah terkait kesehatan, juga faktor budaya dan pernikahan dini yang dinilai masih sarat ketimpangan gender.

"Ini yang soal culture, satu-satunya evidence yang high (validitasnya). Faktor budaya ini banyak daerah yang perempuannya enggak bisa memutuskan apakah dia mau ke rumah sakit rujukan atau tidak. Kadang keputusan di suami. Kalau suami enggak bisa, lalu keluarga besar," jelas ketua tim peneliti, Akmal Taher.

Lalu, terkait implementasi jaminan kesehatan, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi telah berupaya agar ibu melahirkan berisiko tinggi pemilik BPJS mendapatkan kemudahan pelayanan dengan dirawat dulu tanpa perlu menghadapi regulasi dan administrasi.

Sayangnya, meski hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik tahun 2015-2018 menunjukkan peningkatan persentase kepemilikan jaminan kesehatan pada ibu, sebanyak 33,48 persen ibu tidak memiliki jaminan kesehatan apapun pada 2018.

Padahal, persalinan bagaimanapun harus dianggap sebagai kondisi darurat. Karena kita tidak pernah tahu kapan kondisi normal bisa berubah fatal.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR