PERANG DAGANG

Upaya merajut keretakan dagang di G20 Osaka

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe duduk bersama Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari pertama KTT G20, Osaka, Jepang, 28 Juni 2019.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe duduk bersama Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari pertama KTT G20, Osaka, Jepang, 28 Juni 2019. | Kim Kyung-Hoon /AntaraFoto/Reuters

Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping menjadi momen yang paling dinantikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang, 28 dan Juni 2019.

Para kepala negara yang hadir—maupun dunia di luarnya—berharap sebuah kompromi atas permainan tarif dagang muncul dari pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) dan Presiden Tiongkok itu.

Keduanya dijadwalkan bertemu pada Sabtu pagi. “Kita lihat apa yang akan terjadi dan apa hasilnya nanti. Besok akan menjadi hari yang sangat menarik. Banyak orang yang membicarakan itu,” kata Trump, Jumat.

Kendati begitu, Xi disebut-sebut sudah mengantisipasi pertemuan itu dengan menyiapkan sederet prasyarat yang harus dipenuhi Trump sebelum segala negosiasi dagang disepakati. The Wall Street Journal menyebut salah satunya adalah pencabutan larangan penjualan Huawei di AS.

Tidak ada yang bisa menjamin kesepakatan positif muncul. Namun, bujuk rayu untuk mencapai hal tersebut mulai dilakukan sejumlah kepala negara jelang pertemuan tersebut.

Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Presiden Uni Eropa Jean-Claude Juncker kompak menyampaikan misi itu dalam pertemuan bilateral dengan Trump.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo, sebelum berangkat ke Osaka, Kamis (27/6/2019) malam, berharap para kepala negara-negara anggota G20 berlaku arif atas situasi yang terjadi saat ini sehingga tidak menjadi beban berkelanjutan.

“Bagaimana pun cara mengukurnya, transaksi perdagangan sebaiknya tetap harus sejalan dengan perjanjian WTO. Aku menyimpan keprihatinan yang serius akan situasi perdagangan global saat ini,” kata Abe saat memberikan pidato pembuka KTT.

Abe menyadari G20 memiliki peran besar untuk menurunkan tensi perang dagang yang telah merembet ke banyak hal, termasuk politik. Dirinya tak segan mengatakan bahwa diplomasi saling balas (tit-for-tat) tak akan menguntungkan bagi siapapun.

Jepang memang jadi salah satu sasaran tembak Trump. Beberapa saat sebelum KTT G20 berlangsung, Trump mengancam Jepang atas pemberlakuan tarif yang tak adil atas produk-produk AS yang masuk ke Negeri Matahari Terbit tersebut.

Maka untuk meredakan kekesalan Trump, Abe telah menyiapkan sebuah brosur berisi panduan atas lima investasi baru yang ditanamkan perusahaan Jepang di AS hanya dalam jangka waktu satu bulan saja.

Trump berhasil melunak. Dalam pertemuannya dengan Abe, Trump menyatakan bahwa dirinya siap bernegosiasi dengan Jepang terkait banyak hal, mulai dari perdagangan hingga kerja sama militer.

Trump juga melunak ketika berbicara dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Politisi Partai Republik itu tak lagi berkoar-koar soal tarif tinggi yang diberlakukan India atas produk-produk AS.

Sebaliknya, Trump justru menyatakan bakal mengumumkan hal yang sangat penting terkait perjanjian dagang dengan India.

Berada di persimpangan

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bersama kepala negara anggota G20 dan delegasi berpose pada sesi foto bersama di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019).
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bersama kepala negara anggota G20 dan delegasi berpose pada sesi foto bersama di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019). | Kim Kyung-Hoon /AntaraFoto/Reuters

Butuh upaya yang luar biasa keras untuk mengembalikan hubungan AS dan Tiongkok ke situasi sebelum terjadinya perang dagang.

Huiyao (Henry) Wang, Presiden dan Pendiri Center for China and Globalization mengatakan skenario terbaiknya adalah Trump dan Xi duduk bersama, membuat kesepakatan, dan menghentikan semua tarif yang saling dilemparkan satu sama lain.

Tapi itu hanya skenario. Kenyataannya mungkin lebih sulit dari itu. Tekanan politik yang membebani Trump kemungkinan besar menjadi penghambat atas terwujudnya skenario yang dimaksud. Di luar dari itu, ekonomi AS, suka tidak suka, membaik lantaran kondisi ini.

“Hubungan keduanya kini ada di persimpangan,” kata Wang dalam sebuah seminar perdagangan internasional di Universitas Hong Kong, Hong Kong, 20 Juni 2019.

Sementara, hal yang paling mungkin akan terjadi adalah perang dagang akan terus berlanjut. Sistem ekonomi global akan tetap dalam ketidakpastian sampai setiap negara yang terdampak menemukan titik keseimbangannya masing-masing, termasuk Indonesia.

Tapi Wang tetap yakin, pemutusan hubungan (decoupling) AS dan Tiongkok--seperti yang banyak diasumsikan banyak pihak--tidak akan pernah terjadi.

Decoupling akan menjadi bencana mahadahsyat bagi 70.000 perusahaan multinasional AS yang menghasilkan sekitar $700 miliar pendapatan di Tiongkok,” tukas Wang, yang juga menjabat sebagai penasihat senior pemerintahan Tiongkok.

Senada dengan Wang, Stephen Olson, peneliti Hinrich Foundation di Hong Kong menyatakan AS dan Tiongkok tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Meski begitu, mereka tidak akan pernah benar-benar bercerai.

Olson menganalisis, perang dagang yang terjadi saat ini adalah manifestasi dari tantangan sistemis yang jauh lebih besar. Sebab tidak mungkin kita bisa mendamaikan dua negara dengan sistem ekonomi yang sangat berbeda secara fundamental dan mengubahnya dalam satu arsitektur perdagangan yang selaras.

“AS didorong oleh pasar ekonomi yang secara tradisional mengejar kebijakan perdagangan bebas; sementara ekonomi Tiongkok menganut sistem kapitalisme yang sangat dikontrol oleh negara,” kata Olson, dalam seminar yang sama.

Sistem perdagangan yang berjalan sebelum perang dagang dimulai menguntungkan bagi Tiongkok. Kondisi ini tanpa disadari telah memunculkan sentimen anti-Tiongkok yang semakin dieksploitasi saat Trump menjabat.

Pada kenyataannya, sambung Olson, desakan untuk membuat Tiongkok berlaku terbuka dan transparan dalam melakukan perdagangan secara bilateral dan multilateral tak hanya disuarakan kubu Republik, tetapi juga Demokrat.

“Saya benar-benar berharap Beijing memahami bahwa sentimen ini tidak diciptakan oleh Trump. Dia hanya gejala, bukan penyebabnya. Sentimen ini akan bertahan lebih lama dari pemerintahan Trump,” tukas Olson.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR