HARI SANTRI NASIONAL

Upaya meredam dampak insiden pembakaran bendera di Garut

Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kiri), didampingi mantan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin (ketiga kanan), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Agil Siradj (kedua kanan), Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir (kedua kiri), Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) Indonesia Hamdan Zoelva (kiri) dan Menteri Agama Lukman Hakim (kanan) menyampaikan hasil pertemuan para ormas terkait peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid, di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (26/10/2018).
Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kiri), didampingi mantan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin (ketiga kanan), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Agil Siradj (kedua kanan), Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir (kedua kiri), Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) Indonesia Hamdan Zoelva (kiri) dan Menteri Agama Lukman Hakim (kanan) menyampaikan hasil pertemuan para ormas terkait peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid, di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (26/10/2018). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Kasus pembakaran bendera hitam bertuliskan aksara Arab oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Kabupaten Garut terus terus bergulir. Polemik kasus ini dikhawatirkan akan berkembang menjadi perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia.

Untuk meredam dampak yang kian melebar, para pimpinan ormas Islam menyampaikan pernyataan bersama setelah bertemu Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla Jumat (26/10/2018).

"Para pimpinan ormas yang hadir menyesalkan terjadinya pembakaran bendera di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, dan sepakat untuk menjaga suasana kedamaian, serta berupaya meredam situasi agar tidak terus berkembang ke arah yang tidak diinginkan," ujar Kalla melalui Kompas.com.

Pernyataan bersama itu dihadiri Ketua MUI Ma'ruf Amin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar, dan Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva.

Hadir juga Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abas, Sekjen PB NU Helmy Faishal, Wakil Ketua MUI Zainud Tauhid, Cendekiawan Muslim Azzyumardi Azra, dan Dewan Penasihat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Indonesia (Persis) Maman Abdurahman.

Pernyataan bersama juga dihadiri Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto.

Kalla mengatakan pentingnya rakyat Indonesia untuk bersatu dan menolak segala upaya yang dapat memecah belah bangsa. Kalau ditemukan pelanggaran dalam kasus ini, kata Kalla, dapat diproses hukum.

Peristiwa pembakaran bendera berlangsung saat pelaksanaan Hari Santri Nasional oleh Banser, di Lapangan Alun-Alun Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat pada Senin (22/10/2018) pagi.

Banser merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang bertugas dalam bidang pengamanan dan menjalankan misi kemanusiaan di berbagai daerah di Indonesia.

Saat aksi berlangsung ada seseorang yang memegang bendera hitam dengan huruf Arab. Secara refleks tiga orang yang menggunakan pakaian Banser merebut bendera tersebut. Ketiga orang itu membakar bendera berwarna hitam itu.

Aksi pembakaran tersebut direkam lalu diunggah ke media sosial sehingga menjadi viral. Peristiwa di Garut itu memunculkan berbagai aksi mengecam pembakaran itu di beberapa daerah.

"Para pimpinan ormas Islam yang hadir menyesalkan terjadinya pembakaran bendera di Kecamatan Limbangan, Garut, dan sepakat untuk menjaga suasana kedamaian, serta berupaya meredam situasi agar tidak terus berkembang ke arah yang tidak diinginkan," kata Kalla.

Pelaku pembakaran dan GP Ansor telah meminta maaf atas insiden itu. Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas akhirnya meminta maaf jika peristiwa pembakaran bendera itu menimbulkan kegaduhan publik.

Pengibar bendera tersangka

Polda Jabar menetapkan Uus Sukmana, orang yang membawa bendera ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ke acara Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat, sebagai tersangka. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Uus tidak ditahan polisi.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Umar Surya Fana, dikutip Antaranews, mengatakan Uus dijerat dengan Pasal 174 KUHP karena telah membuat kegaduhan dalam sebuah acara.

Pasal 174 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang tidak terlarang, dengan mengadakan huru hara, atau membuat gaduh, dihukum penjara selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp900.

Umar mengatakan dua orang pembakar bendera masih berstatus sebagai saksi. Polisi menilai para pelaku pembakaran bendera bertindak atas dasar spontanitas dan tidak memiliki niat jahat sehingga tidak memenuhi unsur pidana.

Acara Hari Santri Nasional di Kabupaten Garut, Jawa Barat, berlangsung tertib dan aman. Pada akhir acara, Uus menyelinap ke lokasi acara. Ia mengeluarkan bendera yang ditalikan di tongkat. Uus kemudian mengibarkan bendera di arena upacara.

Dalam acara itu, panitia telah menetapkan beberapa peraturan di antaranya peserta yang hadir tidak boleh membawa atribut selain bendera Merah Putih. Acara itu pun menekankan sikap toleransi antaragama, meningkatkan rasa nasionalisme santri, dan menanamkan nilai Pancasila pada santri.

"Akhirnya Uus diamankan karena khawatir mengganggu keamanan," kata Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistyanto melalui Antaranews.

Uus kemudian dibawa anggota Banser ke tenda panitia dan dimintai penjelasan mengenai bendera tersebut. Saat ditanya, kata Arief, Uus menjelaskan bahwa bendera itu adalah bendera HTI.

Anggota Banser akhirnya meminta Uus meninggalkan lokasi acara. Sementara bendera yang dibawa Uus disita Banser. "Banser tahu bahwa ini bendera ormas yang dilarang pemerintah berdasarkan UU, maka dengan spontan, Banser membakar bendera itu," kata Arief.

Arief mengatakan, berdasarkan berita acara pemeriksaan Uus membawa dan mengibarkan bendera HTI karena menyukai bendera itu. Uus memperoleh bendera itu dengan membeli secara daring yang diiklankan akun facebook.

Arief mengatakan para pelaku pembakaran bendera bertindak atas dasar spontanitas dan tidak memiliki niat jahat. "Pembakaran dilakukan agar bendera tidak dikibarkan lagi," kata Arief.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR