PILKADA 2018

Upaya terdakwa korupsi Ahmad Mus raih kursi Gubernur Malut kandas

Mantan Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara dan calon Gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus (kiri) mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Mantan Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara dan calon Gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus (kiri) mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/11/2018). | Reno Esnir

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara menetapkan pasangan calon Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali sebagai pemenang pilkada Maluku Utara. Penetapan calon gubernur dan wakil gubernur petahana itu sekaligus mengandaskan Ahmad Hidayat Mus yang kini sedang menjalani persidangan karena kasus korupsi.

Dilansir Antaranews, Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo mengatakan, dokumen hasil pleno penetapan itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.

Pleno KPU pada Minggu (15/12/2018) tersebut menetapkan pasangan Abdul-Yasin yang diusung PDIP dan PKPI meraih suara terbanyak dengan total 176.669 suara, disusul pasangan nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar dengan perolehan 175.749 suara.

Pasangan nomor urut 2 Burhan Abdurahman-Ishak Jamaludin dengan perolehan 139.365 suara serta pasangan nomor 4 Muhammad Kasuba-Madjid Husen 63.602. suara.

Pasangan terpilih berdasarkan Keputusan KPU nomor : 68/PL/03.7-Kpt/82/Provide/XII/2018 dan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis (13/12) pekan lalu yang menyatakan paslon AGK-YA peraih suara terbanyak yakni 176.669 suara akumulasi hasil suara PSU dan suara sah pada 27 Juni 2018.

Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar sempat dinyatakan sebagai pemenang pemilihan gubernur-wakil gubernur Maluku Utara. Pasangan yang diusung Partai Golkar dan PPP itu menang dengan 176.993 suara.

Mereka mengalahkan pasangan calon petahana Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (169.123 suara), Burhan Abdurahman-Ishak Djamaludin (143.416 suara), dan Muhammad Kasuba-Abdul Madjid Husen (65.202 suara).

Kemenangan Ahmad mendapat banyak sorotan karena KPK menetapkannya sebagai tersangka pada Jumat (16/3/2018), tiga bulan sebelum pencoblosan. KPU sudah menetapkan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sehingga Ahmad terus melaju di Pilkada 2018.

Selain Ahmad, KPK juga menjerat sang adik kandungnya --Ketua DPRD Kepulauan Sula periode 2009-2014, Zainal Mus. Adapun kasus yang disangkakan ke mereka berdua adalah korupsi pembebasan lahan Bandar Udara Bobong di Kepulauan Sula.

Ahmad menjalani sidang perdana pada 22 November 2018. Bupati Kepulauan Sula periode 2004-2010 ini didakwa melakukan perbuatan korupsi pengadaan lahan bandara Bobong, Maluku Utara sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp3,448 miliar.

Kasus korupsi ternyata tak banyak berpengaruh dalam pemilihan gubernur di Malut. Ahmad sempat dinyatakan menang. Kubu Abdul-Yasin menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena dugaan kecurangan.

Mahkamah Kontitusi akhirnya memerintahkan pemungutan suara ulang pada 17 Oktober lalu. MK meminta KPU setempat melakukan PSU di enam desa yakni desa Bobaneigo, Pasir Putih, Tetewang, Gamsugi, Dum-dum, Akelamo Kao, dan di Kecamatan Sanana serta Taliabu Barat.

Hasil pemungutan ulang mengantarkan Abdul-Yasin meraih kemenangan tipis dibandingkan Ahmad-Rivai. Kemenangan kubu Abdul-Yasin pun mendapat perlawanan dari kubu Ahmad-Rivai yang menggugatnya di PTUN Ambon.

Kubu Ahmad-Rivai melaporkan Abdul-Yasin ke Bawaslu Maluku Utara karena calon petahana itu diduga melakukan pelanggaran ketentuan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 71 ayat (2) yang melarang petahana melakukan penggantian jabatan dalam kurun waktu enam bulan. Abdul Ghani diduga melakukan serangkaian mutasi jabatan pada Agustus dan September lalu.

Bawaslu merekomendasikan agar KPU mendiskualifikasi Abdul Ghani. KPU Maluku Utara melalui rapat pleno 8 November 2018, memutuskan Abdul Gani Kasuba tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah. Kubu Ahmad Rivai pun melaporkan putusan KPU itu ke PTUN Ambon.

Ketua KPU Maluku Utara, Syahrani Somadayo, dikutip Kompas.com, mengatakan proses hukum di PTUN ranahnya berbeda. Katanya, seluruh proses Pilkada Maluku Utara telah selesai berdasarkan putusan ada putusan dari Mahkamah Konstitusi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR