RINGKASAN SEPEKAN

Urusan sawit, postur kabinet Jokowi, dan putusan MA untuk Anies

Jokowi hingga Anies
Jokowi hingga Anies | Robotorial /Antara Foto/EPA-EFE

Negosiasi tarif bea masuk produk kelapa sawit Indonesia dengan Uni Eropa, peristiwa pendudukan Bandara Internasional Hong Kong, postur kabinet Presiden Joko Widodo, dan putusan Mahkamah Agung untuk trotoar di Jakarta menjadi kabar paling menarik perhatian pembaca Beritagar.id sepanjang pekan ini.

Ada pula kabar mengenai dugaan peritiswa penghinaan terhadap bendera merah putih dan aliran uang korupsi proyek e-KTP.

Berikut adalah ringkasan 6 berita populer dalam sepekan (11-16/8/2019):

Tarif minyak sawit dibalas produk susu olahan

Pekerja mengangkut kelapa sawit kedalam truk di Perkebunan sawit di Mesuji raya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Minggu (9/6/2019).
Pekerja mengangkut kelapa sawit kedalam truk di Perkebunan sawit di Mesuji raya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Minggu (9/6/2019). | Budi Candra Setya /AntaraFoto

Indonesia tabuh genderang perang dengan Uni Eropa. Jika sawit Indonesia dikenakan bea masuk 8-18 persen, maka tarif sejenis bakal dipasang untuk seluruh produk susu olahan asal Benua Biru itu.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut kisaran tarif masuk untuk produk susu olahan Uni Eropa bisa mencapai 20 hingga 25 persen. "Ya kalau dia kenakan tarif, ya kita tarif. Itu saja," kata Enggar di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Enggar tak peduli jika Uni Eropa menghentikan pasokan produk susu olahan mereka ke Indonesia. Sebab Indonesia bakal mencari sumber baru untuk produk ini. Meski begitu, pemerintah Indonesia saat ini masih terus melakukan negosiasi denga Uni Eropa.

Namun, di sisi lain, Indonesia justru tengah menjajaki kerja sama Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA) dalam bidang perdagangan hingga ketenagakerjaan. Pengamat menilai hal ini justru kontraproduktif dengan perselisihan tarif di atas.

Baca selengkapnya di sini.

Demonstran lumpuhkan bandara Hong Kong, bagaimana nasib TKI?

Demonstran anti-pemerintah berhasil menduduki Bandara Internasional Hong Kong, Senin (12/8/2019).
Demonstran anti-pemerintah berhasil menduduki Bandara Internasional Hong Kong, Senin (12/8/2019). | Jerome Favre /EPA-EFE

Aksi penolakan rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi di Hong Kong semakin tak terbendung. Ribuan demonstran berpakaian hitam menduduki terminal utama Bandara Internasional Hong Kong dan memaksa otoritas membatalkan seluruh penerbangan pada Senin (12/8/2019).

Aksi antipemerintah ini digelar untuk menggalang dukungan internasional bagi gerakan pro-demokrasi yang digaungkan para demonstran dalam aksi selama dua bulan terakhir.

Situasi yang semakin memanas tersebut turut berdampak pada ribuan pekerja migran asal Indonesia di Hong Kong.

Baca selengkapnya di sini.

Jokowi akan angkat menteri muda dan bentuk kementerian baru

Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (kiri) melayani ajakan swafoto pendukungnya usai pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) di Jakarta, Jumat (26/7/2019).
Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (kiri) melayani ajakan swafoto pendukungnya usai pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) di Jakarta, Jumat (26/7/2019). | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Presiden petahana terpilih Joko "Jokowi" Widodo mulai membocorkan postur kabinetnya untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan bersama Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin. Jokowi menegaskan penyusunan kabinet sudah selesai dan tinggal diumumkan ke publik.

Namun, Jokowi tidak menjelaskan kapan pengumuman bakal dilakukan. Tapi yang pasti secepatnya. "Bisa Agustus atau bisa juga Oktober saat pelantikan," katanya di sela makan siang dengan para pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Selain itu, dalam suasana yang penuh tawa itu, Jokowi juga menyebutkan bahwa kabinetnya nanti akan berisi orang muda dengan usia di bawah 30-35 tahun. Menteri berusia muda ini pun tidak akan berjumlah satu orang.

Baca selengkapnya di sini.

Uang e-KTP mengalir ke mantan mendagri hingga anggota DPR

Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari mengikuti sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari mengikuti sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8/2019). | Puspa Perwitasari /Antara Foto

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut aliran uang hasil korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) mengalir ke sejumlah pihak, mulai mantan menteri dalam negeri (mendagri), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga korporasi. Aliran uang tersebut diungkapkan jaksa penuntut umum KPK dalam sidang dakwaan atas anggota DPR periode 2009-2014, Markus Nari, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Markus didakwa memperkaya diri senilai 1,4 juta dollar AS atau setara Rp19,94 miliar. Dia didakwa korupsi dalam perkara pengadaan kartu tanda penduduk elektronik yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Tak hanya itu, Markus juga didakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana selaku anggota Badan Anggaran dan Anggota Komisi II DPR dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket penerapan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013.

Baca selengkapnya di sini.

Dua pemuda Riau bantah kencingi bendera Merah Putih

Ilustrasi: Relawan memasang bendera Merah Putih di halaman Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, Kamis (8/8/2019).
Ilustrasi: Relawan memasang bendera Merah Putih di halaman Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, Kamis (8/8/2019). | Dedhez Anggara /Antara Foto

Video dua pemuda di Indragiri Hulu (Inhu), Riau, yang dinarasikan tengah mengencingi bendera Merah Putih dan pohon yang bertuliskan lafaz Allah menjadi viral di media sosial. Polisi Inhu segera menangkap empat pemuda yang terlibat dalam video tersebut, tetapi kemudian menyatakan mereka tak bersalah.

"Didapat video atau bukti baru, di waktu yang sama saat kejadian itu, yang direkam oleh temannya juga FA (21), namun dengan sisi yang berbeda yang menunjukkan hasil video yang juga berbeda," jelas Kapolres Inhu, AKBP Dasmin Ginting, Minggu (11/8/2019).

Baca selengkapnya di sini.

MA larang Anies gunakan trotoar untuk PKL

Pedagang kaki lima berjualan trotoar Tanah Abang, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Pedagang kaki lima berjualan trotoar Tanah Abang, Jakarta, Rabu (15/5/2019). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Mahkamah Agung (MA) membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperuntukkan trotoar buat pedagang kaki lima (PKL). Dengan putusan ini, maka penggunaan trotoar untuk para PKL melanggar hukum.

Majelis hakim menetapkan, pasal 25 ayat 1 Peraturan DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, bertentangan dengan pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam pasal Perda DKI Jakarta tersebut dituliskan: Gubernur DKI Jakarta menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

Baca selengkapnya di sini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR