RUU PERMUSIKAN

Usulan RUU Permusikan resmi ditarik

Anang Hermansyah, anggota Komisi X DPR RI yang juga musisi, memberi keterangan pada para jurnalis dalam konferensi pers The 90's Festival di Foodism, Kemang, Jakarta Selatan, pada Rabu (24/10/2018)
Anang Hermansyah, anggota Komisi X DPR RI yang juga musisi, memberi keterangan pada para jurnalis dalam konferensi pers The 90's Festival di Foodism, Kemang, Jakarta Selatan, pada Rabu (24/10/2018) | Indra Rosalia /Beritagar.id

Anang Hermansyah resmi menarik usulan RUU Permusikan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Anggota Komisi X DPR RI yang juga musisi itu mengumumkannya melalui rilis pers yang diterima Beritagar.id pada Kamis (7/3/2019), hanya dua hari menjelang Hari Musik Nasional yang jatuh setiap 9 Maret.

Menurut Anang, langkah itu dilakukan sebagai respons terhadap masukan dan tanggapan dari seluruh pihak terkait industri musik Tanah Air.

“Agar terjadi kondusivitas di seluruh stakeholder ekosistem musik di Indonesia," ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini.

"Saya sebagai wakil rakyat yang berasal dari ekosistem musik, wajib hukumnya menindaklanjuti aspirasi dari stakeholder. Sama halnya saat mengusulkan RUU Permusikan juga berpijak pada aspirasi dan masukan dari stakeholder. Ini proses konstitusional yang lazim dan biasa saja," lanjut Anang.

Rancangan undang-undang yang mengatur industri musik itu telah melahirkan pro dan kontra pada awal Februari. Penolakan terus muncul, karena RUU Permusikan dianggap mengekang kreativitas musisi, serta penuh dengan pasal karet yang multitafsir dan berpotensi disalahgunakan pihak tertentu.

Sebuah musyawarah besar (mubes) komunitas musik akan segera digelar, agar situasi di industri musik Tanah Air kembali kondusif. Mubes akan digelar dalam waktu tak lama setelah Pemilu 2019, yang jatuh pada 17 April.

"Mari kita rembuk dengan baik melalui musyawarah besar ekosistem musik di Indonesia," ujar Anang. “Kita berembuk bersama, kita beber persoalan yang ada di sektor musik dan bagaimana jalan keluarnya."

Mubes masih diperlukan karena, menurut Anang, banyak tantangan-tantangan yang kompleks dalam industri musik di Indonesia. Seperti regulasi hak cipta, hal-hal yang terkait dengan lagu digital, pengarsipan musik nasional, pendidikan musik, standar pendapatan musisi, dan sebagainya.

"Seperti konstruksi hukum di sektor musik kita masih (industri) 2.0, padahal saat ini eranya sudah 4.0. Di Amerika, pada 11 Oktober 2018 lalu baru disahkan Music Modernization Act (MMA), regulasi terkait dengan hak cipta untuk rekaman audio melalui teknologi berupa streaming digital. Bagaimana dengan kita di Indonesia?” jelas Anang.

Soal pendapatan musisi dan pihak-pihak terkait industri musik, Anang menuturkan bahwa Bekraf menyebut terdapat 33.482 badan usaha musik di Indonesia yang mengungkapkan standar pendapatan minimum pelaku musik sebesar 3 juta lebih.

"Pertanyaannya, apakah angka tersebut terkait dengan eksistensi profesi musisi? Meski kalau dilihat data Bekraf tahun 2016, kontribusi sektor musik ke Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 0,48 persen," papar politisi kelahiran Jember ini.

Ketimpangan juga terjadi di subsektor kuliner dan televisi yang merupakan penyumbang terbesar PDB. Dua subsektor itu banyak memanfaatkan musik, tapi Anang mempertanyakan mengapa kontribusi sektor musik ke PDB pada 2016 hanya 0,48 persen.

“Ada disparitas tajam antara subsektor televisi dan radio (8,27%) dan kuliner (41,40%) dengan subsektor musik. Padahal televisi-radio dan kuliner memanfaatkan instrumen musik,” sebut Anang.

Persoalan-persoalan tersebut, kata Anang, harus dijawab secara bersama-sama oleh ekosistem musik dengan musyawarah dan membuka semua persoalan di atas meja besar. Sehingga peran negara diperlukan untuk turut serta menyelesaikan bersama-sama ekosistem musik di tanah air.

“Pada akhirnya berbagai persoalan tersebut erat kaitannya dengan politik hukum pemerintah dalam memposisikan musik dalam bentuk kebijakan hukum,” tandas Anang.

Sebenarnya, tak semudah itu menarik sebuah rancangan undang-undang. Pencabutan usulan itu harus dilakukan melalui rapat kerja bersama pemerintah dan DPD.

Tak bisa dicabut sembarangan

Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas, menyatakan, pencabutan RUU Permusikan dari program legislasi nasional (prolegnas) kemungkinan dikabulkan, hanya saja harus sesuai mekanisme.

"Mungkin selesai pemilu itu baru digelar raker untuk evaluasi prolegnas. Karena sekali lagi keputusan prolegnas bukan semata DPR, tapi juga Menkum HAM dan DPD," tutur Supratman kepada Detik (7/3).

"Tapi secara substansi saya rasa nggak ada masalah, hanya mekanisme formalnya yang akan kita tempuh setelah pemilu," tambah Andi.

Sementara, pembatalan usulan RUU Permusikan ditanggapi dingin oleh Aris Setiawan, etnomusikolog Institut Seni Indonesia, Surakarta. Menurut Aris, ini berarti DPR tak efisien dalam bekerja.

“Dengan pembatalan RUU tersebut, berapa anggaran yang terbuang percuma atau berujung kesia-siaan demi merumuskan, membuat, atau menyusun RUU itu? Pembatalan RUU Permusikan menunjukkan laku kerja yang tak profesional,” ujar Aris pada Radar Pena (8/3).

“Sebenarnya RUU Permusikan adalah wadah yang dapat menampung masalah dan merumuskan solusi dari berbagai masalah musik. Bila isi atau pasal-pasalnya dirasa tidak relevan, bukankah tinggal diganti dengan merumuskan ulang yang lebih serius dan komprehensif?” tukas Aris.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR