PELEMAHAN KPK

UU baru sah, KPK tanpa taring menghadapi korupsi

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada wartawan soal penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada wartawan soal penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akhirnya kelar. Kementerian Hukum dan HAM resmi mencatat revisi tersebut dalam Lembaran Negara sebagai UU No. 19/2019 tentang Perubahan UU KPK.

Penabalan nomor itu diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 per 17 Oktober 2019. Hal itu diungkapkan Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana, Jumat (18/10/2019).

"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No. 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK," ucap Widodo Ekatjahjana, kepada Antara (h/t detikcom).

Pemerintah seperti sengaja mengulur-ulur waktu untuk pengesahan UU yang masih menjadi kontroversi di masyarakat ini. Sebab, jika merujuk Pasal 73 ayat (2) UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, batas waktu akhir pembuatan UU setelah disetujui bersama oleh eksekutif dan legislatif adalah 30 hari.

"Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan." tulis Pasal 73 ayat (2).

Dan, proses tersebut sudah selesai pada 17 September lalu, kala rapat Paripurna DPR mengesahkan revisi UU No. 30/2002. Pun, hingga Kamis (17/10) kemarin, tidak ada satu pun pihak yang menyampaikan revisi itu sudah resmi diundangkan.

Menurut Widodo, molornya penyampaian informasi ke masyarakat ini disebabkan revisi tersebut masih diteliti oleh Sekretariat Negara. "Salinan UU masih diotentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website," kata Widodo.

Perjalanan UU No. 19/2019 ini bisa dibilang sarat kontroversial yang menyebabkan sejumlah kericuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Di Jakarta, tiga orang dilaporkan meninggal. Sedangkan di Kendari, Sulawesi Utara, dua mahasiswa meninggal saat melakukan demonstrasi menolak revisi KUHP dan UU KPK.

Jumlah tersebut belum termasuk dengan korban yang luka-luka akibat aksi demonstrasi di banyak wilayah di Indonesia --mencapai ratusan. Salah satu yang paling parah adalah mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia, Faisal Amir.

Penolakan berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa ini dilakukan karena UU No. 19/2019 tersebut sarat dengan kontroversi. Mulai dari kewenangan KPK yang dipangkas hingga dimungkinkannya lembaga antirasuah itu mengeluarkan SP3.

Ambiguitas posisi KPK

Dengan berlakunya UU KPK yang baru, artinya per hari ini para "penyapu koruptor" di komisi itu sudah harus menaati peraturan yang berlaku. Di sini lah terjadi ambiguitas. Menurut bahasa pakar hukum tata negara Refly Harun, posisi KPK menjadi tidak jelas.

"Ada beberapa ketentuan yang sudah berlaku. Misalnya soal status pimpinan KPK bukan penyidik. Ketika dikatakan bukan lagi penyidik karena sudah dihapus, apakah kemudian bisa melakukan tugas sidik?" kata Refly kepada Tempo.co.

Hal lainnya, KPK biasanya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan fasilitas penyadapan. Masalahnya, dengan UU No. 19/2019, proses penyadapan harus seizin Dewan Pengawas.

Sedangkan Dewan Pengawas yang disebutkan dalam UU KPK baru belum dibentuk. "UU ini banyak lubang yang bikin tersangka bisa menggugat di peradilan," kata Refly.

KPK telah mengidentifikasi sejumlah pasal yang dinilai bakal melemahkan posisi mereka. Setidaknya, ada 26 poin yang ditengarai dapat menyebabkan hal itu terjadi (berikut link dari laman resmi KPK soal 26 poin itu).

Gampangnya, dengan resmi berlakunya UU No. 19/2019, kini KPK seperti tanpa taring menghadapi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Meski demikian, Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan pihaknya bekerja seperti biasa meski UU baru sudah berlaku.

"Pekerjaan di KPK berjalan seperti biasa, tidak ada yang berubah. Jadi, misalkan besok ada kasus yang sudah matang dan perlu ada OTT, ya, akan dilakukan OTT," ujar Agus Rahardjo kepada wartawan (h/t CNN Indonesia) Kamis (17/10) malam.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR