UU ITE

UU ITE mengintai kebebasan berpendapat

Aktivis HAM yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet (ketiga kiri) didampingi Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai menjalani pemeriksaan di Bareskirm Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/3/2019). Polisi tidak menahan Robertus Robet setelah ditetapkan tersangka dan dijerat pasal berlapis.
Aktivis HAM yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet (ketiga kiri) didampingi Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai menjalani pemeriksaan di Bareskirm Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/3/2019). Polisi tidak menahan Robertus Robet setelah ditetapkan tersangka dan dijerat pasal berlapis. | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Tim Advokasi Kebebasan Berekspresi mendesak kepolisian membebaskan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet, tanpa syarat. Lelaki itu ditangkap lantaran dianggap melanggar UU ITE saat bernyanyi dalam Aksi Kamisan di Monas, (28/2/2019).

Tim kuasa hukum Robet, Yati Andriyani menegaskan, penangkapan aktivis HAM itu tak memiliki landasan hukum dan bisa menjadi ancaman kebebasan sipil di masa reformasi.

"Penangkapan terhadap Robertus Robet tidak memiliki dasar dan mencederai negara hukum dan demokrasi," ujar Yati melalui keterangan tertulis, Kamis, (7/3/2019).

Polisi menangkap Robertus di rumahnya di Depok, Jawa Barat, pada Rabu (6/3) sekitar pukul 23.45 WIB.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo membenarkan penangkapan dan penetapan status tersangka terhadap Robet. "Robet ditangkap atas dugaan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia," kata Dedi kepada Tempo.co, Kamis (7/3).

Alasan penangkapan Robertus beber Yati, adalah Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang ITE dan atau/ Pasal 14 ayat (2) juncto Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

Pada Aksi Kamisan itu jelas Yati, menyoroti rencana pemerintah untuk menempatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kementerian dan lembaga sipil. Rencana ini, kata Yati, jelas bertentangan dengan fungsi TNI sebagai penjaga pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang TNI, dan TAP MPR VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Yati mengatakan hal ini juga berlawanan dengan semangat reformasi TNI. Tak cuma itu, rencana tersebut mengingatkan publik pada dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) semasa Orde Baru.

Robertus sendiri telah mengklarifikasi video viral yang menyebut ia mengkritik TNI. Menurutnya, aksinya dalam video tersebut bukan bermaksud untuk mengkritik atau menghina TNI.

"Lagu itu dimaksudkan sebagai kritik saya terhadap ABRI di masa lampau, bukan terhadap TNI di masa kini. Apalagi dimaksudkan untuk menghina profesi, organisasi, institusi TNI," ujar Robet, Rabu (6/3).

Robet menjelaskan sebagai dosen, dia tahu persis upaya-upaya reformasi yang telah dilaksanakan oleh TNI selama ini. Menurutnya, TNI menjadi institusi yang lebih maju dibanding lainnya terkait upaya reformasi. "Dalam banyak hal saya justru memuji dan memberikan apresiasi upaya-upaya reformasi TNI," tegasnya.

Pihak TNI sendiri merasa tidak tersinggung terhadap isi orasi yang sempat viral di media sosial itu. TNI justru menilai orasi itu bisa menjadi masukan berharga untuk terus memperbaiki diri.

"Bagi saya sebagai Kapuspen TNI, orasi Pak Robet merupakan masukan berharga untuk membangun kapasitas TNI," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Sisriadi, Kamis (7/3).

Agar tetap memegang teguh jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional yang profesional seperti yang diamanatkan UU 34/2004.

Jenderal bintang dua itu mengaku baru mengetahui adanya orasi itu. Sebagian yang beredar di media sosial, hanya memotong bagian nyayian Robet yang memelesetkan lagu ABRI. Dia mengatakan, orasi itu tidak bisa dilihat dari beberapa potongan saja, namun harus keseluruhan orasi.

"TNI jaman now tidak anti-kritik,” katanya. Dia juga menegaskan pejabat utama di mabes TNI juga memiliki pemikiran yang sama. Karena itu, TNI tak akan mengambil sikap apa-apa terhadap Robet.

Kendati berstatus tersangka dan dijerat pasal berlapis, Robertus Robet tak ditahan.

"Setelah diperiksa nanti bisa langsung pulang karena ancaman hukuman di bawah 2 tahun,” Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo Beritasatu.com, Kamis (7/3).

Pasal 28 Ayat (2) juncto, UU ITE mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ancaman serius kebebasan berekspresi

Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum ( LBH) menilai, penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Robertus Robet, merupakan ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi.

Peneliti ICJR Sustira Dirga menjelaskan, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin UUD 1945 Amandemen ke II, yaitu dalam Pasal 28 E ayat (2).

Sementara, Pasal 28 E ayat (3) secara eksplisit menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat. Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM secara lebih dalam mengatur tentang kebebasan berekpresi yang secara internasional juga dijamin Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 tahun 2005.

"Apa yang dilakukan Robertus Robet telah secara tegas didukung oleh konstitusi, pengekangan terhadap hak itu adalah pelanggaran hukum serius serta mencederai amanat konstitusi," kata Sustira Dirga melalui keterangan tertulis, Kamis (7/3).

Baik ICJR maupun LBH menilai, penjeratan Robertus Robet dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE terkait ujaran kebencian sangat tidak masuk akal.

Kedua lembaga ini bahkan menilai, Robet menyanyikan lagu yang dipersoalkan dalam Aksi Kamisan pada 28 Februari 2019, bukan melalui media elektronik. Secara subtansi, rumusan Pasal 28 ayat 2 UU ITE memiliki kesamaan norma dengan rumusan dalam KUHP, khususnya tentang tindak pidana ujaran kebencian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 KUHP.

Kedua aturan itu memiliki syarat kuat bahwa perbuatan ujaran kebencian itu harus bersifat propaganda dan penghasutan, bukan sekadar “penghinaan” atau “tuduhan”.

Baik UU ITE maupun KUHP mendasarkan pidana ini pada perbuatan berbasis SARA dan atau golongan dalam masyarakat. Sementara, pejabat pemerintah maupun lembaga negara tidak masuk dalam kategori ini.

Sejak UU ITE lahir, aparat keamanan memang semakin gencar memberi pelajaran kepada masyarakat. Catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) yang dirangkum Lokadata Beritagar.id, terdapat 245 kasus pelanggaran UU ITE pada kurun 2008-2018.

Jenis pelanggaran paling banyak pada kasus pencemaran nama baik (174 kasus), lalu menyebarkan kebencian (41 kasus), dan berikutnya pencemaran nama baik serta menyebarkan kebencian (12 kasus).

Catatan kasus yang dirangkum SAFEnet sejatinya berasal dari dua periode, yakni sebelum dan sesudah UU ITE No 11 Tahun 2008 direvisi. Sebelum direvisi jumlah pelaporan kasus pelanggaran UU ITE mencapai 179 kasus, sementara sesudah direvisi jumlah itu turun menjadi 66 kasus.

Dalam perjalanannya, UU ITE mengalami perubahan sebanyak 1 kali. UU yang awalnya disahkan oleh Presiden Susilo "SBY" Bambang Yudhoyono pada 21 April 2008 ini direvisi kembali pada 27 Oktober 2016 oleh DPR RI menjadi UU Nomor 19 Tahun 2018.

Ada tujuh poin utama perubahan. Beberapa di antaranya adalah menambahkan penjelasan terkait istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses. Ketentuan ini merupakan delik aduan, bukan delik umum.

Selain itu, revisi UU juga menurunkan ancaman pidana dengan dua ketentuan, yakni penghinaan atau pencemaran nama baik dari penjara paling lama enam tahun menjadi empat tahun dan denda dari Rp1 miliar menjadi Rp750 juta.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR