ANALISIS POLITIK

UU KPK bakal menjadi UU Pemberantasan KPK?

Ilustrasi: UU No.30/2002 tentang Pemberantasan KPK
Ilustrasi: UU No.30/2002 tentang Pemberantasan KPK | Salni Setyadi /Beritagar.id

Suara genta penolakan revisi UU No.30/2002 Tengang Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditabuh oleh berbagai elemen masyarakat, mungkin hanya sayup-sayup di dengar pemerintah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan secara prinsip pemerintah menyetujui inisiatif DPR untuk merevisi UU KPK. Namun bentuk revisinya terbatas. Menurut Kalla, pemerintah hanya menyetujui beberapa hal, Selasa (10/9/2019).

Saat ini pemerintah sedang membuat draf revisi versi pemerintah. Revisi tersebut bukan untuk mempersulit kerja KPK, tapi justru dapat membuat kinerja KPK lebih baik.

Dalam revisi terbatas ini, pemerintah menyetujui 3 butir revisi. Misalnya pembentukan Dewan Pengawas; Pemberian kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan (SP3) bagi KPK. Juga pengaturan penyadapan dan memasukkan status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara.

Dengan menyetujui 3 butir perubahan tersebut, sesungguhnya perubahan KPK sudah sangat signifikan.

Tentang persetujuan pemerintah bahwa karyawan KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), tentu memberi konsekuensi karyawan KPK harus taat pada UU ASN. Akibatnya KPK secara tidak langsung sama dengan lembaga pemerintah yang lain, bukan lagi sebagai lembaga independen.

Pemberian kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan (SP3) jelas bukan memperkuat KPK, tapi cara sistematis untuk melemahkan KPK. Lembaga ini diberi ruang untuk “bermain-main” dengan kasus yang ditangani.

Dengan diberi kewenangan SP3, sebenarnya malah memberikan peluang KPK untuk bermain mata dengan tersangka. Sebuah kasus bisa selesai dengan SP2, bukan di pengadilan.

Selama ini KPK harus sangat berhati-hati dalam memutuskan seseorang untuk dijadikan tersangka. KPK tidak bisa begitu saja “mengkriminalisasi” seseorang. KPK harus punya bukti yang cukup. Sebab, sekali ditetapkan menjadi tersangka, KPK harus bisa membuktikannya di persidangan.

Kewenangan menerbitkan SP3 untuk KPK, ini bisa diartikan membuat KPK sejajar dengan Kejaksaan dan Polri, yang sama-sama memiliki kewenangan SP3.

Padahal bukan rahasia, SP3 di tangan Polri dan Kejaksaan sering diduga menjadi alat permainan kasus. Sebuah kasus yang dinanti publik akan terbuka di pengadilan, bisa tiba-tiba selesai dengan diterbitkannya SP3.

Menyejajarkan KPK dengan Kejaksaan dan Polri dalam penindakan korupsi ini bertentangan dengan harapan dibentuknya KPK pada 2002.

Diktum UU KPK, antara lain menyebut: Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi (Kejaksaan dan Polri –red) belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Karenanya perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara persetujuan pemerintah dengan dibentuknya Dewan Pengawas, juga bukan bentuk penguatan KPK. Sebab Dewan Pengawas memiliki tugas memantau dan memastikan semua prosedur di KPK dilaksanakan dengan baik. Konsekuensinya, KPK wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan.

Kewenangan yang begitu kuap pada Dewan Pengawas, bisa diartikan akan membatasi gerak KPK khususnya dalam penindakan, apalagi bila kemudian Dewan Pengawas tidak memberikan izin. Selain itu, siapa yang bisa menjamin penyelidikan KPK terhadap suatu kasus tidak akan bocor, bila untuk melakukan penyadapan KPK harus minta izin.

Presiden Joko Widodo memang belum menerbitkan surat persetujuan (surpres) revisi UU KPK. Alangkah baiknya bila presiden mempertimbangkan lebih mendalam lagi ihwal revisi UU KPK ini. Harapan masyarakat agar presiden menolak inisiatif DPR tersebut sangat tinggi.

Bukan tanpa alasan masyarakat berharap banyak pada presiden. Mereka tentu masih mencatat pidato kenegaraan presiden pada HUT Ke-73 RI di Gedung DPR, Kamis (16/8/2018). Saat itu presiden mengatakan: “Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa.”

Sesuai Undang-undang, presiden memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan langkah “luar biasa” menerima atau menolak usulan revisi tersebut.

Bila presiden menolak itu adalah langkah luar biasa seperti yang diharapkan publik. Namun bila pun presiden menerima dan membuat surpres, itu pun langkah luar biasa, sebab setelah di revisi UU KPK, bisa menjadi UU Pemberantasan KPK.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR