POLEMIK PAPUA

Veronica Koman merasa dikriminalisasi

Foto Ilustrasi. Massa melakukan aksi di Jayapura, Senin (19/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
Foto Ilustrasi. Massa melakukan aksi di Jayapura, Senin (19/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. | Gusti Tanati /Antara Foto

Veronica Koman, pengacara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang ditetapkan tersangka provokasi lewat media sosial oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) akhirnya bersuara. Selama ini ia memilih untuk tidak menanggapi tuduhan polisi lewat media.

Dalam keterangan tertulis yang dikutip Beritagar.id, Sabtu (14/9/2019), Veronica menjelaskan, dengan kesadaran penuh, untuk pertama kalinya sejak menjadi tersangka memberi keterangan. Ia merasa telah dikriminalisasi.

"Hal ini saya lakukan bukan berarti karena semua yang dituduhkan itu benar, namun karena saya tidak ingin berpartisipasi dalam upaya pengalihan isu dari masalah pokok yang sebenarnya sedang terjadi di Papua," jelas Veronica.

Menurut Veronica, kriminalisasi terhadap dirinya hanyalah satu dari sekian banyak kasus kriminalisasi dan intimidasi besar-besaran yang dialami orang Papua saat ini. "Hal yang jauh dari ingar-bingar. Aspirasi ratusan ribu orang Papua yang turun ke jalan dalam rentang waktu beberapa minggu ini seolah hendak dibuat menjadi angin lalu," tegasnya.

Dia menilai, pemerintah beserta aparaturnya tidak kompeten dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua, hingga mencari kambing hitam atas apa yang terjadi saat ini. Cara seperti ini, kata dia, sesungguhnya sedang memperdalam luka dan memperuncing konflik Papua.

"Saya menolak segala upaya pembunuhan karakter yang sedang ditujukan kepada saya, (pengacara resmi AMP). Kepolisian telah menyalahgunakan wewenangnya dan sudah sangat berlebihan dalam upayanya mengkriminalisasi saya, baik dalam caranya maupun dalam melebih-lebihkan fakta yang ada," beber Veronica.

Terkait persoalan beasiswa, Veronica mengakui terlambat memberikan laporan studi kepada institusi pemberi beasiswa. "Tetapi urusan itu telah selesai per 3 Juni 2019 ketika universitas tempat saya studi mengirimkan seluruh laporan studi saya kepada institusi beasiswa (saya)," jelasnya.

Ia mengisahkan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia pernah mengganggu studinya. Saat dirinya usai berbicara tentang pelanggaran HAM Papua di acara yang digelar Amnesty International Australia dan gereja-gereja di Australia.

"Para staf KBRI tidak hanya datang ke acara tersebut untuk memotret dan merekam guna mengintimidasi pembicara, tapi saya juga dilaporkan ke institusi beasiswa atas tuduhan mendukung separatisme di acara tersebut," jelasnya.

Hal tersebut menurutnya, membuat hubungan dirinya dengan institusi pemberi beasiswa menjadi dingin. "Dan saya tidak meminta lagi pembiayaan beberapa hal yang seharusnya masih menjadi tanggungan beasiswa," tandasnya.

Polisi salahgunakan wewenang

Begitu juga terkait saldo rekeningnya dalam batas nominal yang wajar sebagai pengacara dan kerap melakukan penelitian. "Tentu betul saya menarik uang di Papua ketika saya berkunjung ke Papua, dengan nominal yang sewajarnya untuk biaya hidup sehari-hari," cetusnya.

Ia juga mengaku hanya pernah ke Surabaya sekali dalam seumur hidupnya, selama 4 hari, yakni ketika pendampingan aksi 1 Desember 2018 bagi kliennya AMP. Ia bahkan tak ingat bila pernah menarik uang di Surabaya.

"Apabila saya sempat pun ketika itu, saya yakin maksimal hanya sejumlah batas sekali penarikan ATM untuk biaya makan dan transportasi sendiri," tukasnya.

Ia menganggap pemeriksaan rekening pribadinya tidak ada sangkut-paut dengan tuduhan pasal yang disangkakan kepada dirinya. "Ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang kepolisian, apalagi kemudian menyampaikannya ke media massa dengan narasi yang teramat berlebihan," jelas Veronica.

Ia menambahkan, waktu dan energi negara dialokasikan untuk menyampaikan propaganda negatif selalu jauh lebih besar ketimbang yang betul-betul digunakan untuk mengusut dan menyelesaikan pelanggaran HAM yang saat ini terjadi di Papua.

"Secara terang benderang, kita melihat metode ‘shoot the messenger’ sedang dilakukan aparat untuk kasus ini. Ketika tidak mampu dan tidak mau mengusut pelanggaran/kejahatan HAM yang ada, maka serang saja si penyampai pesan itu," tandasnya.

Papua, sambungnya, adalah sebuah wilayah yang paling ditutup di dunia. "Dan kembali saya tegaskan, kriminalisasi terhadap saya adalah rangkaian dari upaya negara untuk terus membungkam informasi yang keluar dari Papua," tukasnya.

Polda Jatim menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka pada Rabu (4/9). Ia diduga melakukan provokasi lewat media sosial.

Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Luki Hermawan menyebut Veronica telah menyebar berita bohong atau hoaks serta provokasi terkait Papua. Itu dilakukannya melalui akun Twitter @VeronicaKoman.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR