PILPRES 2019

Visi misi Jokowi dan Prabowo dalam debat perdana

Pekerja menyiapkan panggung untuk debat pertama capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).
Pekerja menyiapkan panggung untuk debat pertama capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019). | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Debat pertama calon presiden-wakil presiden akan digelar Kamis malam ini (17/1/2019). Debat perdana yang dimoderatori oleh Ira Koesno dan Imam Priyono rencananya akan berlangsung selama 89 menit, terbagi dalam enam segmen. Ada tiga tema yang akan dibahas, yakni Hukum-HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Segmen pertama penyampaian visi dan misi pasangan capres dan cawapres . Segmen kedua dan ketiga, pasangan capres-cawapres berdebat dengan pertanyaan terbuka . Untuk segmen keempat dan kelima, pasangan calon untuk memberikan pertanyaan kepada rivalnya. Pada sesi ini, paslon bisa saling menimpali/menanggapi jawaban. Segmen terakhir diakhiri dengan penutup.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan debat ini penting bagi pemilih. "Ini penting bagi anda semua, untuk menjadikannya sebagai referensi untuk memilih pada tanggal 17 April 2019 yang akan datang," kata Ketua KPU RI, Arief Budiman, Rabu (16/1/2019) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Dua kubu pasangan pun sama-sama percaya diri. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyatakan jago mereka akan berdebat tanpa beban.

Menurut juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, pasangan memiliki rekam jejak yang baik, tidak dibebani kasus pelanggaran HAM berat, tidak terlibat kasus korupsi, serta memiliki pengalaman dalam aspek hukum dan pemerintahan.

"Ibarat lomba lari cepat, pasangan kami tidak harus memikul ransel dengan beban yang berat. Kakinya juga bergerak lincah tanpa tertahan kasus-kasus. Inilah yang membuat pasangan 'mantul'," ujar Ace, dalam keterangannya, Kamis (17/1/2019) seperti dikutip dari detikcom.

Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengatakan calon yang diusungnya sudah siap menjawab seluruh pertanyaan yang akan dilontarkan, termasuk isu pelanggaran HAM.

"Secara natural akan kami jawab, termasuk pertanyaan 'musiman' (isu pelanggaran HAM). Setiap musim pemilu pasti muncul. Kalau muncul lagi, kami sudah siapkan jawaban, karena problematika itu sudah clear," ujar Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso di Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) seperti dinukil dari okezone.com.

Lalu, apa saja yang mereka tawarkan pada tiga tema ini? Berikut ringkasannya:

Bidang Hukum

Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengambil tema “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya” dalam bidang ini. Pasangan ini menjanjikan akan:

  • Meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM (berwawasan HAM), termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan
  • Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu
  • Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama
  • Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pada pemanfaatan sumber daya alam yang lestari
  • Memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah pada difabel di fasilitas umum dan transportasi umum
  • Melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan
  • Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan
  • Memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah
  • Meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.

Pasangan nomor 02, Prabowo-Sandiaga, memasukan keadilan HAM sebagai salah satu bagian dari fokus visi dan misinya.

  • Melindungi hak asasi manusia (HAM) seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku
  • Menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum
  • Menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya
  • Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas, dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
  • Menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, dan transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan
  • Menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas
  • Menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum

Pemberantasan Korupsi

Untuk mencegah dan memberantas korupsi Jokowi-Ma’ruf menjanjikan:

  • Melaksanakan secara konsisten Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang fokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap Kementerian, Lembaga,Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya
  • Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
  • Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  • Meningkatkan sinergi dan kerja sama antar-institusi penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan korupsi
  • Menggiatkan transaksi non-tunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi dan pencucian uang
  • Mempertegas penindakan kejahatan perbankan dan pencucian uang.

Sedangkan Prabowo-Sandiaga menjanjikan mereka akan:

  • Menguatkan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman
  • Menjamin untuk tidak mengintervensi KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi
  • Merevisi Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di mana Jaksa Agung dan Kapolri diinstruksikan untuk mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dan detil lainnya yang justru berpotensi melindungi koruptor
  • Memperkuat program edukasi anti-korupsi bagi generasi muda serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti-korupsi di sektor swasta dan publik
  • Memperkuat edukasi anti-korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti-korupsi di sektor swasta dan publik
  • Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik dan menjamin independensi transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi
  • Mendorong peran serta elemen masyarakat untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai gerakan kolektif dimulai dengan keteladanan para pemimpin di semua lini.

Pemberantasan Terorisme

Soal Terorisme, hanya disinggung sedikit oleh kedua pasangan calon.

Dalam dokumen visi misi mereka, Jokowi-Ma'ruf hanya menulis "meningkatkan upaya terpadu untuk menanggulangi terorisme, mulai dari peningkatan pemahaman ideologi negara untuk mengurangi radikalisme, pengembangan sistem pendidikan, hingga penguatan sistem penegakan hukum untuk mengatasi tindakan terorisme”.

Sedangkan Prabowo-Sandiaga menyatakan, "memperkuat sinergi TNI dan Polri dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR