KASUS E-KTP

Vonis eks pejabat Kemendagri dan korupsi e-KTP yang kian terkuak

Terdakwa dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun angaran 2011-2012 Irman (kanan) dan Sugiharto menjalani sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/6).
Terdakwa dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun angaran 2011-2012 Irman (kanan) dan Sugiharto menjalani sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/6). | Wahyu Putro A /Antara Foto

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis kepada dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Kamis (20/7/2017). Sidang putusan itu pun kembali menegaskan keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini.

Irman, bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, divonis pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp500 juta, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Majelis hakim juga memutuskan Irman membayar uang pengganti US$500 ribu dikurangi pengembalian US$300 ribu dan Rp50 juta.

Apabila 1 bulan setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap dan Irman belum membayarnya, maka harta bendanya akan disita dan dilelang jaksa. Kalau harta benda Irman tidak mencukupi maka dia akan dipidana penjara selama 2 tahun.

Adapun Sugiharto, bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus pejabat pembuat komitmen, divonis penjara selama 5 tahun dan denda Rp400 juta, subsider 6 bulan penjara.

Sugiharto juga diminta membayar uang pengganti US$50 ribu. Jumlah itu dikurangi pengembalian yang sudah dilakukan sebesar US$30 ribu serta mobil Honda Jazz senilai Rp150 juta.

Vonis terhadap dua bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri itu sama dengan tuntutan jaksa. Irman dan Sugiharto termasuk pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) sehingga dapat mengungkap kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini. Tuntutan 7 dan 5 tahun dari jaksa telah mempertimbangkan statusnya sebagai justice collaborator.

Korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik itu telah menyeret sejumlah anggota DPR dan kemungkinan bakal terus menambah deretan tersangka. Selain Irman dan Sugiharto, KPK juga telah menetapkan pengusaha Andi Narogong sebagai tersangka.

Pada Senin (17/7/2017) lalu, KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka. Novanto diduga telah mengkondisikan pengadaan barang dan jasa e-KTP lewat Andi Narogong.

Setelah Novanto, KPK menambah koleksi tersangka e-KTP pada Rabu (19/7/2017), yaitu Markus Nari. Sebelumnya, Markus telah menjadi tersangka karena memberikan keterangan palsu pada sidang Miryam S Haryani.

Status tersangka e-KTP bisa jadi kian bertambah usai sidang putusan terhadap Irman dan Sugiharto. Ada banyak nama yang menerima duit e-KTP terungkap dalam surat dakwaan jaksa seperti Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey, Melchias Marcus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Lindrung, Gamawan Fauzi, Ade Komaruddin, dan lain-lain.

Dalam persidangan, majelis hakim menyebut nama-nama yang mendapat keuntungan dari penyimpangan proyek e-KTP yang berasal dari DPR, swasta dan panitia proyek e-KTP. "Terdapat pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan," kata hakim anggota Anwar.

Ada tiga anggota DPR yang disebut hakim, yaitu Miryam Haryani menerima US$1,2 juta, Markus Nari US$400 ribu dan Ade Komarudin US$100 ribu. Pemberian uang itu terkait jabatan Ade sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR