Vonis Fahd merembet ke politisi Senayan

Terdakwa dugaan suap dalam pengadaan laboratorium komputer MTs tahun anggaran 2011 dan Al Quran tahun anggaran 2011-2012 di Kemenag Fahd El Fouz mendengarkan kuasa hukumnya membacakan nota pembelaannya dalam sidang pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Terdakwa dugaan suap dalam pengadaan laboratorium komputer MTs tahun anggaran 2011 dan Al Quran tahun anggaran 2011-2012 di Kemenag Fahd El Fouz mendengarkan kuasa hukumnya membacakan nota pembelaannya dalam sidang pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (7/9/2017). | Rosa Panggabean /Antara Foto

Fahd El Fouz divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dalam perkara kasus pengadaan laboratorium komputer MTs dan Alquran. Ketua Angkatan Muda Partai Golkar ini pun berharap kasus ini diusut tuntas dan mengusut semua pihak yang terlibat, termasuk sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (28/9/2017), Majelis hakim juga memutuskan untuk merampas uang yang dititipkan Fahd ke KPK sebesar Rp3,411 miliar serta sejumlah uang lain yang terkait dengan perbuatan Fahd.

Vonis terhadap anak pedangdut, mendiang A Rafiq itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. Fahd dituntut 5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus pengadaan laboratorium komputer di madrasah tsanawiyah (MTs) tahun anggaran 2011 dan Alquran tahun anggaran 2011-2012 pada Kementerian Agama.

Fahd beberapa kali menerima uang dari Abdul Kadir Alaydrus, Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia. Fahd melalui Zulkarnaen Djabar, yang kala itu menjabat anggota Badan Anggaran DPR, memenangkan perusahaan Abdul Kadir dalam proyek penggandaan Alquran di Kemenag.

Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra (anak Zulkarnaen Djabar) terbukti menerima beberapa kali hadiah dengan total Rp13,99 miliar dari Abdul Kadir. Fahd memperoleh bagian yang seluruhnya berjumlah Rp3,411 miliar.

Fahd El Fouz pernah menjadi terpidana kasus korupsi dengan hukuman 2,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta pada 2012. Ia divonis bersalah karena menyuap mantan anggota DPR RI Wa Ode Nurhayati agar mengupayakan tiga kabupaten di Aceh sebagai daerah penerima Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah 2011. Wa Ode telah divonis 6 tahun penjara pada 2012.

Saat menjalani masa tahanan, nama Fahd disebut dalam surat dakwaan Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia. Zulkarnaen telah divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 1 bulan kurungan pada 30 Mei 2013.

Adapun putranya, Dendy Prasetya divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 1 bulan kurungan. Vonis bapak anak itu diperkuat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

KPK mengumumkan Fahd sebagai tersangka pada Kamis (27/4/2017). Ia disangka melanggar Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) juncto ayat (1) huruf b lebih subsider Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Fahd akhirnya divonis 4 tahun dalam perkara korupsi pengadaan Alquran. Ia menyatakan menerima vonisnya, tetapi berharap seluruh pihak yang terlibat diusut.

"Kemudian bagaimana kasus ini tidak berhenti di sini. Karena nanti politik. Di dalam persidangan, baik semua fraksi, Pak Zulkarnaen Djabar, Dendy, dan saksi lain (sudah bersaksi). Kita lihat KPK sejauh mana memproses itu," kata Fahd melalui Detikcom.

Pada sidang sebelumnya, Fahd menyebut keterlibatan semua anggota Komisi VIII DPR bidang agama dan sosial periode 2011-2012. Fahd mengatakan, tidak mungkin ia dapat mengendalikan proyek pengadaan Al Quran apabila tidak dibekingi oleh anggota DPR.

"Anggota komisi VIII semuanya terima. Sudah disampaikan oleh Pak Zulkarnaen Djabar dalam kesaksian waktu itu. Semua yang terlibat harus diungkap, agar kasusnya tidak politis," ujar Fahd dalam sidang, Kamis (3/8/2017).

Menurut Fahd, dalam pembahasan anggaran di Komisi VIII DPR dan Badan Anggaran DPR, telah ditentukan jatah atau bobot yang akan diterima oleh masing-masing anggota DPR. Penyerahan uang dilakukan melalui tiap-tiap ketua kelompok fraksi.

Dalam surat tuntutan, jaksa pun menyebut politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso tercantum dalam catatan penerima fee pada proyek pengadaan laboratorium Komputer MTs Tahun 2011 dan pengadaan kitab suci Al Quran Tahun 2011. Priyo disebut mendapatkan fee 1 persen pada pengadaan laboratorium Komputer MTs Tahun 2011 dengan nilai proyek Rp31,2 miliar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR