Vonis pengeluh volume suara masjid picu ragam kritik

Terdakwa kasus penistaan agama, Meliana mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan, di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/8/2018).
Terdakwa kasus penistaan agama, Meliana mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan, di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/8/2018). | Irsan Mulyadi /Antara Foto

Pengeluh suara volume pengeras masjid, Meiliana, divonis 18 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatra Utara, Selasa (21/8/2018).

“Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 156 huruf a,” ucap Ketua Majelis Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo dan dua hakim anggota, Erintuah Damanik dan Saryana, saat menutup pembacaan vonis.

Masa hukuman Meiliana akan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalankan perempuan berusia 44 tahun itu di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Medan, sejak Mei 2018.

Laporan Okezone menggambarkan raut muka Meiliana yang datar, tanpa ekspresi. Berbeda dengan derai air mata saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan atas kasus penodaan agama yang menjeratnya, sepekan lalu.

Ranto Sibarani, anggota tim penasihat hukum Meiliana mengaku akan mengajukan banding atas putusan ini. Ranto meyakini, tindak pidana ini cacat hukum lantaran tidak memiliki bukti yang kuat.

Begitu pula dengan Jaksa Anggia Y Kesuma yang menyatakan akan pikir-pikir, meski vonis yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan yang diajukan pihaknya.

Sementara, sejumlah pengunjung persidangan yang tergabung dalam beberapa organisasi massa (ormas) Islam memprotes vonis ini.

Ketua Forum Umat Islam Sumatra Utara, Indra Suheri, menganggap vonis atas kasus yang berawal dari protes Meiliana atas suara toa masjid ini tak membawa keadilan bagi umat Islam.

Padahal beberapa hari sebelum vonis dibacakan, Indra mengaku menemui Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk meminta hakim yang menyidangkan perkara ini untuk tidak mendengarkan intervensi dari pihak manapun.

“Masak seorang penista agama hanya dituntut 1 tahun dan enam bulan penjara. Ada apa ini?” kata Indra.

Sejak awal, kasus Meiliana mendapat banyak sorotan. Bukan hanya kerusuhan yang terjadi pasca-keluhan itu menyebar ke masyarakat, kasus ini juga terjadi tak lama setelah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama terjerat dalam persoalan yang sama.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menganggap putusan yang dijatuhkan kepada Meiliana ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum minoritas. Apalagi, bentuk dikriminasi itu kembali menggunakan dalih penistaan agama yang mengandung banyak pasal karet di dalamnya.

“Pasal 156a KUHP tidak dirumuskan dengan ketat dan karenanya dapat menimbulkan tafsir yang sangat beragam dalam implementasinya. Ini akan berakibat buruk bagi iklim toleransi di masyarakat serta merugikan kepentingan kelompok minoritas lainnya,” sebut ICJR dalam rilis resminya, Rabu (22/8/2018).

Terlebih, vonis yang dijatuhkan kepada Meiliana jauh lebih berat dibanding vonis terhadap delapan pelaku perusakan dan pembakaran vihara yang reratanya hanya menerima vonis tiga bulan penjara.

Untuk diketahui, keluhan Meiliana menyinggung sejumlah orang yang berujung pada aksi massa yang merusak rumahnya. Bahkan, massa merusak dan membakar empat vihara di Tanjungbalai, Sumatera Utara, 29 Juli 2016.

Lembaga nirlaba untuk kasus hak asasi manusia (HAM), Setara Institute, mencatat sudah ada 19 kasus penistaan agama berawal dari persoalan yang sebenarnya tak patut dijadikan perbuatan kriminal.

“Nilai-nilai toleransi di masyarakat semakin tipis, lantaran perbedaan selalu ditanggapi dengan kriminalisasi,” ucap Wakil Ketua Setara Bonar Tigor Naipospos, dalam lansiran tempo.co.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum, HAM, dan Perudang-undangan Robikin Emhas turut mempersoalkan vonis ini.

Menurutnya, keluhan suara dari masjid melalui pengeras suara yang terlalu kencang seharusnya tidak perlu menjadi persoalan yang besar. Seharusnya warga bisa melihat keluhan itu sebagai kritik konstruktif dalam kehidupan masyarakat yang plural.

“Saya tidak melihat ungkapan suara azan terlalu keras sebagai ekspresi kebencian atau sikap permusuhan terhadap golongan atau agama tertentu,” kata Robikin.

Di sisi lain, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir mengatakan pihaknya menghormati keputusan yang dijatuhkan pengadilan kepada Meiliana.

Haedar menegaskan, kasus Meiliana ini bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi seluruh umat agar selalu menjunjung toleransi dan menjaga perasaan umat lain.

“Warga juga jangan terlalu sensitif. Kadang masyarakat kurang proporsional juga, kalau ada hiburan kadang tanpa izin gede-gede suaranya enggak terganggu, tapi ada suara azan dikit kencang terganggu,” tukas Haedar dalam Liputan6.com.

Catatan redaksi: Redaksi menghilangkan frasa "azan" dalam judul dan kalimat pembuka karena tak sesuai dengan berkas kronologi perkara.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR