PENINDAKAN KORUPSI

Vonis ringan minus pencabutan hak politik Bupati Bandung Barat

Terdakwa kasus korupsi suap, Abu Bakar, menjalani sidang pembacaan putusan di PN Bandung, Jawa Barat, Senin (17/12/2018).
Terdakwa kasus korupsi suap, Abu Bakar, menjalani sidang pembacaan putusan di PN Bandung, Jawa Barat, Senin (17/12/2018). | M Agung Rajasa /Antara Foto

Upaya jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik tak selamanya dipenuhi di pengadilan. Terpidana korupsi yang lolos dari pencabutan hak politik adalah mantan Bupati Bandung Barat, Abubakar, meskipun baru di pengadilan tingkat pertama.

Putusan minus pencabutan hak politik terhadap Abubakar itu mendapat sorotan. Selama ini, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan hukuman pemberatan berupa pencabutan hak politik untuk menambah efek jera.

"Kami berharap ada sikap yang sama kuatnya dari pengadilan juga untuk memerangi korupsi politik yang dilakukan oleh para politisi," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah dikutip Detikcom, Selasa (18/12/2018).

Dalam catatan KPK, ada 26 orang terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya selama 2013-2017. Para terpidana korupsi itu menjabat ketua umum dan pengurus partai politik; anggota DPR dan DPRD; kepala daerah serta jabatan lain yang memiliki risiko publik besar jika menjadi pemimpin politik.

Pencabutan hak politik menjadi pidana tambahan bagi terpidana korupsi sejak 2013. Dasar hukum pencabutan hak politik tersebut terdapat pada Pasal 10 KUHP. Demikian pula Pasal 18 UU Tipikor Ayat 1 mengenai pidana tambahan, bisa berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu.

Hukuman tambahan lebih dimaksudkan mencegah seseorang menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang lagi. Terpidana korupsi pertama yang dicabut hak politiknya adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Irjen Djoko Susilo.

Terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya adalah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dan dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Pada 2018, ada beberapa nama yang dicabut hak politiknya seperti eks Ketua DPR, Setya Novanto; mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nur Alam; eks Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti; eks Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari; terakhir mantan Bupati Ngada, Marinus Sae.

Ada juga eks Bupati Kebumen, Jawa Tengah, M Yahya Fuad; Wali Kota Kendari 2012-2017, Asrun, dan anaknya yang merupakan Wali Kota Kendari 2017-2022, Adriatma Dwi Putra; serta eks Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Febri mengatakan Abubakar masih berpeluang menduduki jabatan politik meski telah menjadi bupati selama dua periode. Meski begitu, Febri mengatakan KPK menghormati putusan hakim.

Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menghukum Abubakar divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan pada Senin (18/12/2018) kemarin.

Ketua Majelis Hakim, Dewa Suarditha mengatakan Abubakar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi menerima suap secara bersama-sama.

Vonis terhadap Abubakar itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang meminta hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp400 juta. Tak hanya vonis yang lebih ringan, hakim pun tak mengabulkan tuntutan jaksa yang meminta hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

Dewa Suardhita, mengatakan pencabutan hak politik tidak akan berimbas karena Abubakar sudah dua periode menjabat serta usianya yang sudah tua. Abubakar kelahiran Cimahi, Jawa Barat , 9 Desember 1952. Kalau masa pidana dijalani secara penuh, Abubakar baru bebas pada usia 71 tahun.

KPK menetapkan Abubakar sebagai tersangka dalam dugaan suap setelah operasi tangkap tangan pada Selasa (10/4/2018). Abu Bakar diduga menerima sejumlah uang untuk keperluan kampanye istrinya, Elin Suharliah, yang mengikuti Pilkada Bandung Barat.

Selain sang bupati, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat sebagai tersangka.

Weti Lembanawati dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Adapun Adiyoto dihukum 4,5 tahun dan Asep Hidayat 2 tahun penjara.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR