HARI ANAK NASIONAL

Vonis tak setimpal anak korban pemerkosaan di Jambi

Foto ilustrasi anak di penjara.
Foto ilustrasi anak di penjara. | Khwanchai_s /Shutterstock

Kamis (19/7/2018), WA (15) divonis enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batanghari, Jambi. Pidana yang dilakukannya adalah menggugurkan dan membuang janinnya yang baru berusia 8 bulan.

Aborsi itu dilakukan dengan bantuan ibunya, AD (38). Alasannya, sang ibu malu anak perempuannya hamil di luar nikah oleh pria yang kebetulan juga adalah anak laki-lakinya, alias kakak kandung WA, AS (18).

Lembaga swadaya masyarakat yang berkonsentrasi di reformasi hukum, Institute Criminal Justice Reform (ICJR), menyoroti vonis yang dijatuhkan kepada WA, anak yang menjadi korban pemerkosaan itu.

Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju, menganggap pengadilan telah mengambil sebuah keputusan yang tidak didasarkan pada faktor-faktor yang membuat WA melakukan perbuatan aborsi.

“Saya kira ini yang tidak tepat,” kata Anggara, dalam rilisnya, Sabtu (21/7/2018).

Anggara menekankan, meski pengecualian korban pemerkosaan dapat melakukan aborsi sudah ada dalam UU Kesehatan, namun dalam perjalanannya ketentuan itu tidak memberikan jalan keluar bagi trauma yang harus dijalani para korban.

“Ada faktor-faktor di luar akal sehat. Perbuatannya mungkin terbukti benar (di pengadilan), tapi ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban,” sambung Anggara.

Mengacu Pasal 346 KUHP serta Pasal 45A juncto 77A UU Nomor 23 Tahun 2002 juncto UU Nomor 35 Tahun 2014 juncto UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, tindakan aborsi merupakan salah satu perbuatan yang dapat dipidana.

Kendati begitu, aborsi bisa saja dilakukan dengan beberapa ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 31 PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati menilai, putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada WA sudah mengikuti aturan UU Kesehatan yang ada, sebab aturan itu mengizinkan aborsi selama janin belum menginjak hari ke-40.

“Tetapi ini sudah lebih (usia kandungan). Aborsi juga diketahui orang tuanya, dan ini menjadi masalah. Belum lagi jika melihat peran orang tua,” kata Rita, mengutip VOA Indonesia, Senin (23/7/2018).

Melihat ketimpangan ini, ICJR mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada, terutama terhadap perlindungan hukum pada anak.

Sampai 2014, merujuk data yang diolah Lokadata Beritagar.id, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah yang terbanyak dalam peristiwa yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. ABH itu meliputi kekerasan seksual (pemerkosaan, pencabulan, sodomi) dan kekerasan fisik.

Sampai periode tahun itu, kasus ABH mencapai 1.250 dari total 21.985 peristiwa. Angka ini kemudian turun drastis pada 2015, digeser kasus kekerasan di ranah keluarga dan pengasuhan alternatif.

Jawa Barat, menilik data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, tercatat sebagai provinsi dengan jumlah ABH tertinggi--dan paling dominan--dibandingkan provinsi lainnya.

Hukum pidana hingga sosial

Hubungan seksual dengan paksaan yang dialami WA terjadi sebanyak delapan kali, sejak September 2017. Selama itu pula, WA kerap mendapat ancaman siksaan fisik jika berani menolak berahi, apalagi mengadukan perilaku bejat AS.

Sering menonton konten pornografi, menjadi penyebab AS tega memerkosa adik satu-satunya itu.

“Kalau saya enggak mau, saya dipukuli kakak saya. Sudah sering terjadi (dipukuli) sampai saya hamil. Ibu saya awalnya enggak tahu saya hamil karena kakak saya,” kata WN, mengutip laporan iNews, 4 Juni 2018.

Seiring berjalannya waktu, AD melihat adanya perubahan fisik yang tidak biasa pada tubuh WA. AD hanya tinggal bersama dua anaknya itu setelah berpisah dari sang suami.

Begitu mengetahui WA hamil, dan yang menghamilinya adalah AS, AD langsung memutuskan untuk menggugurkan janin tersebut.

“Awalnya saya beri ramuan tradisional, selanjutnya, perut itu dipijat hingga akhirnya janin bayi keluar,” kata AD dalam Kumparan.

Supaya perbuatannya tidak diketahui warga, bayi yang baru lahir itu disimpan di bawah sofa. Akan tetapi, saat AD pulang dari kebun, bayi itu sudah hilang.

Beberapa hari kemudian, warga dihebohkan dengan kabar penemuan bayi di kebun sawit di Desa Pulau, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari.

Satu keluarga itu diringkus polisi. AS divonis dua tahun penjara karena melanggar Pasal 81 Ayat 3 juncto Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa sebanyak tujuh tahun.

AS dan WA juga wajib menjalani rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jambi.

AD masih menjalani persidangan. Namun dirinya dikenakan pasal berlapis, Pasal 77 juncto Pasal 45 UU tentang Perlindungan Anak dan Pasal 55 UU KUHP tentang keterlibatannya dalam pidana aborsi.

Selain sanksi pidana, satu keluarga itu juga mendapatkan sanksi sosial dari warga lantaran melakukan hubungan inses atau sedarah. Mereka pun akan diusir dari desa.

“Mereka (warga) juga tidak menerima jasad bayi dimakamkan di Desa Pulau,” kata Kepala Desa Pulau, Damanhuri.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR