PENINDAKAN KORUPSI

Vonis Zumi Zola dan pekan pencabutan hak politik napi korupsi

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Zumi Zola (kiri) meninggalkan ruangan seusai mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Zumi Zola (kiri) meninggalkan ruangan seusai mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/11/2018). | Reno Esnir /Antara Foto

Dalam sepekan ini, hakim pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan hukuman pidana berupa pencabutan hak politik. Ibarat pekan pencabutan hak politik. Setelah Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi, giliran Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola dicabut hak politiknya.

Dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (6/12/2018), Zumi divonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Politisi PAN itu juga dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah menjalani masa tahanan.

Hakim menganggap Zumi terbukti menerima gratifikasi dan memberikan suap kepada sejumlah anggota DPRD Jambi. "Menyatakan terdakwa Zumi Zola telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim Yanto dikutip Detikcom.

Sebelumnya, KPK menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka pada 2 Februari 2018 bersama Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Arfan.

Zumi diduga menerima gratifikasi Rp40,477 miliar ditambah $177,3 ribu AS (sekitar Rp2,594 miliar) serta $100 ribu Singapura (sekitar Rp1,067 miliar) sehingga totalnya mencapai Rp44,138 miliar dan mobil Alphard.

Status Zumi Zola bertambah setelah KPK kembali menetapkan Zumi sebagai tersangka pada Selasa (10/7/2018). Zumi didakwa menyuap 53 anggota DPRD Provinsi Jambi senilai total Rp16,5 miliar.

Dalam kasus suap uang ketok palu, Zumi menugaskan orang kepercayaannya untuk mengumpulkan uang dari para kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Jambi. Semua penerimaan dan pemberian uang dari para kontraktor dilakukan atas persetujuan dirinya.

Dua perkara yang melibatkan Zumi itu merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018. KPK melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Jambi pada 28 November 2017.

KPK menetapkan empat tersangka, yaitu anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN 2014-2019 Supriono; Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik; Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan; serta Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifuddin.

KPK telah memeriksa 48 anggota DPRD, namun Supriono yang menjadi tersangka. Kasus suap ini berpotensi menyeret anggota DPRD lainnya karena Zumi Zola mengakui adanya pemberian uang itu.

Zumi mengatakan pemberian uang ke anggota DPRD Jambi atas sepengetahuannya. Setiap anggota, kata Zumi, meminta Rp200 juta dan jumlahnya akan lebih besar untuk jatah pimpinan serta ketua fraksi.

Uang itu lazim disebut "uang ketok" alias "uang pelicin" agar para anggota DPRD menghadiri rapat pengesahan RAPBD. Suap diberikan karena ada dugaan para wakil rakyat ini tidak akan menghadiri rapat untuk menghambat pengesahan.

Uang "ketok" itu diakui anggota DPRD dari Fraksi Golkar Mayloedin dalam sidang Senin (17/9/2018). Mayloedin mengatakan uang ketok palu sedianya sudah mengalir sejak 2009. Tradisi uang ketok palu itu, kata Mayloedin, tak pernah menjadi persoalan.

Dengan dua dakwaan itu, jaksa menuntut agar Zumi dihukum 8 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Tak cukup hukuman penjara dan denda, jaksa juga meminta pencabutan hak politik Zumi Zola selama 5 tahun selesai menjalani masa pidana.

Jaksa juga menolak permohonan justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum yang diajukan terdakwa Zumi Zola pada 25 Oktober 2018.

Tuntutan maksimal hanya dikabulkan hakim dari sisi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Vonis tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Zumi kian menambah jumlah terdakwa yang menghadapi hukuman pidana tambahan.

"Setelah saya konsultasikan dengan penasihat hukum, saya ucapkan terima kasih dan putusan saya terima," ujar Zumi Zola.

Dalam catatan KPK, ada 26 orang terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya selama 2013-2017. Para terpidana korupsi itu menjabat ketua umum dan pengurus partai politik; anggota DPR dan DPRD; kepala daerah serta jabatan lain yang memiliki risiko publik besar jika menjadi pemimpin politik.

Pencabutan hak politik menjadi pidana tambahan bagi terpidana korupsi sejak 2013. Dasar hukum pencabutan hak politik tersebut terdapat pada Pasal 10 KUHP. Demikian pula Pasal 18 UU Tipikor Ayat 1 mengenai pidana tambahan, bisa berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu.

Hukuman tambahan lebih dimaksudkan mencegah seseorang menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang lagi. Terpidana korupsi pertama yang dicabut hak politiknya adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Irjen Djoko Susilo.

Pencabutan hak politik Djoko diputuskan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Desember 2013. Kemudian pada tingkat kasasi, pencabutan hak politik Djoko tersebut diperkuat.

Terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya adalah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dan dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Pada 2018, ada beberapa nama yang dicabut hak politiknya seperti eks Ketua DPR, Setya Novanto; mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nur Alam; eks Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti; eks Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari; terakhir mantan Bupati Ngada, Marinus Sae.

Ada juga eks Bupati Kebumen, Jawa Tengah, M Yahya Fuad yang dicabut hak politiknya lewat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, pada Senin (22/10/2018). Yahya divonis empat tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan. Pidana tambahannya adalah pencabutan hak politik 3 tahun setelah menjalani masa pidana.

Pencabutan hak politik juga dijatuhkan kepada bapak anak, yaitu Wali Kota Kendari 2012-2017, Asrun, dan anaknya yang merupakan Wali Kota Kendari 2017-2022, Adriatma Dwi Putra.

Bapak-anak itu dihukum seragam, yaitu 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan pada 30 Oktober 2018. Keduanya juga dicabut hak politiknya 2 tahun setelah menjalani masa tahanan.

Pencabutan hak politik terbaru dijatuhkan Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis terhadap Ahmadi 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan pada 4 Desember.

Ahmadi yang diusung partai Golkar dalam Pilkada 2017, mendapat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama dua tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana.

BACA JUGA