TRANSPORTASI DARING

Wacana aplikasi transportasi daring buatan pemerintah

Ilustrasi gambar. Anggota Komunitas Kuliner Binjai memakai topeng bergambar Bakal Calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto berswafoto dengan pengemudi ojek daring di Medan, Sumatera Utara, Kamis (13/9).
Ilustrasi gambar. Anggota Komunitas Kuliner Binjai memakai topeng bergambar Bakal Calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto berswafoto dengan pengemudi ojek daring di Medan, Sumatera Utara, Kamis (13/9). | Irsan Mulyadi /Antara Foto

Kementerian Perhubungan tengah mengkaji untuk membangun aplikasi transportasi daring (online) yang akan meramaikan persaingan industri di dalam negeri. Ide tersebut rencananya akan direalisasikan dengan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Telkom Indonesia Tbk (Persero).

Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani, mengatakan alasan pemerintah menggandeng Telkom karena perseroan telah memiliki pengalaman di bidang teknologi dan inovasi. Selain itu, perusahaan pelat merah tersebut juga telah terlebih dahulu terjun ke bisnis sistem pembayaran melalui TCash.

"Telkom juga memang sudah ada job di situ buat aplikasi pembayaran dan tidak tunai, mereka punya semua jadi kita nanti diskusi," jelasnya kepada detikFinance, Sabtu (15/9/2018).

Ahmad juga menjelaskan, pemerintah tak menutup kemungkinan bila ada perusahaan swasta berminat untuk membangun aplikasi tersebut dan memberikan penawaran yang lebih baik.

Sementara itu Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, mengatakan pembuatan aplikasi transportasi daring merupakan inisiatif dari sejumlah aliansi pengemudi transportasi daring. Budi mengklaim aplikasi yang nantinya dikelola langsung pemerintah ini dapat lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kendati sedang menggodok rencana tersebut, Budi membantah apabila pemerintah lantas mengesampingkan perbaikan kualitas transportasi publik. Ia mengatakan rencana pembuatan aplikasi itu tak lebih dari upaya pemerintah dalam mengakomodasi bisnis transportasi online yang kian menjamur.

“Untuk penyedia seperti aplikator Go-Jek dan Grab pun kami tetap membuat regulasi terkait transportasinya. Bisnis transportasi online ini kan merupakan disrupsi, sehingga harus kami atur agar tidak seperti sekarang ini,” kata Budi dalam Tirto.id.

Budi menegaskan bahwa pemerintah juga sedang berupaya untuk menyamakan beleid soal transportasi online dengan transportasi publik. Budi berharap kedua jenis transportasi tersebut dapat memiliki standar pelayanan yang sama

Pengamat transportasi publik, Djoko Setijowarno, menilai pemerintah semestinya bisa lebih fokus pada perbaikan transportasi umum. Menurut Djoko, pemerintah perlu mempercepat langkah-langkah perbaikannya itu, sehingga masyarakat bisa mulai beralih dari penggunaan transportasi daring.

“Saya bilang pemerintah akan lebih baik berfokus pada percepatan [pengadaan] transportasi umum,” ujar Djoko saat dihubungi Beritagar.id, Minggu (16/9/2018).

Djoko menilai rencana pembuatan aplikasi online itu masih kalah penting dibandingkan janji pemerintah untuk meningkatkan kualitas transportasi umum. Ia mengatakan, sampai dengan saat ini pemerintah masih belum bisa menciptakan pembangunan transportasi umum yang merata di seluruh kota di Indonesia.

Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, kepada Beritagar.id, Minggu (16/9), menyatakan rencana pemerintah tersebut akan menambah persaingan transportasi daring yang saat ini didominasi oleh dua operator besar yakni Go-Jek dan Grab.

Namun, ia menilai, tinggi atau rendahnya peminat dari aplikasi transportasi daring buatan pemerintah tersebut nantinya tergantung pada minat pengemudi dan respon konsumen.

Apabila aplikasi tersebut dinilai ramah pengguna dan lebih kompetitif dari segi bagi hasil dengan pengemudi, maka pasti akan laris. Kecuali, sistem aplikasi tersebut banyak mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Sejauh ini penggunaan aplikasi sifatnya sukarela," kata Danang.

Sisi baik dari terjun langsungnya pemerintah, menurutnya, adalah dampaknya kepada kemudahan aturan jasa transportasi daring. Selama ini aturan jasa transportasi daring kerap menjadi polemik, yang hingga kini belum ada titik temu.

Polemik taksi daring sendiri belum selesai setelah Mahkamah Agung (MA) meminta Menteri Perhubungan untuk membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017.

Permintaan muncul setelah peninjauan kembali (PK) atas peraturan tersebut dikabulkan sebagiannya oleh MA. Dalam putusan terbarunya, MA menyatakan Permenhub 108 adalah pemuatan ulang materi norma yang sudah pernah dibatalkan dalam Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 pada 20 Juni 2017.

Sesuai dengan amar putusan yang dikabulkan sebagian, dalam gugatan ini MA hanya membatalkan 23 pasal dalam Permenhub 108.

Beberapa pasal yang dicabut itu mengatur kewajiban besaran tarif, kewajiban pemasangan stiker, kelengkapan dokumen perjalanan, serta ukuran tulisan identitas kendaraan. Dengan putusan ini, maka taksi daring kembali tak memiliki payung hukum.

Namun di sisi lain, pembatalan ini membuat persyaratan yang harus dijalankan operator maupun pengemudi taksi daring menjadi lebih ringan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR