KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Wacana MUI keluarkan fatwa haram ke Israel

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) menyalami Khatib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf (kiri) disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (dua kanan) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri seusai mengikuti prosesi pelantikan sebagai anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/5/2018). Yahya Cholil Staquf menjadi sorotan karena kunjungannya ke Israel.
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) menyalami Khatib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf (kiri) disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (dua kanan) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri seusai mengikuti prosesi pelantikan sebagai anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/5/2018). Yahya Cholil Staquf menjadi sorotan karena kunjungannya ke Israel. | Wahyu Putro A /Antara Foto

Kunjungan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya ke Israel pada Minggu (10/6/2018) berbuntut panjang. Berbagai kecaman datang silih berganti sampai muncul wacana agar Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa haram atas kunjungan muslim Indonesia ke Israel.

Wacana itu muncul lewat pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah seusai berkunjung ke Rumah Dinas Ketua DPR Bambang Soesatyo, Jumat (15/6/2018). Kedatangan Gus Yahya sendiri dinilai Fahri dapat disalahartikan memberi kesan kepada dunia internasional, bahwa Indonesia turut mendukung Israel.

"Sebaiknya MUI mengeluarkan fatwa tentang kunjungan ke Israel dinyatakan haram saja supaya tidak ada orang lagi ke sana karena pergi ke negara yang dikuasai zionis," kata Fahri dikutip dari Kontan.co.id.

Kehadiran Gus Yahya dalam kegiatan yang digelar American Jewish Committee (AJC) Global Forum di Yerusalem menuai polemik. Kunjungan itu tambah menjadi sorotan karena Gus Yahya merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Beberapa hari setelah kegiatan AJC Global Forum, Gus Yahya melanjutkan serangkaian acara di Israel untuk bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Netanyahu memposting pertemuannya dengan Yahya lewat akun Twitternya. Postingan itu juga memicu reaksi beragam dari warganet dan juga masyarakat Indonesia.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan kedatangan pejabat atau tokoh Indonesia ke Israel bisa memicu kegaduhan terlebih hal itu terjadi berdekatan dengan kontestasi politik seperti Pilkada serentak, Pilpres dan Pileg.

"Tentu disayangkan kalau ada tindakan elite yang menimbulkan kontroversi dan membuat kegaduhan politik," kata Bambang melalui Antaranews.

Bagi Bambang, kunjungan anggota Gus Yahya memicu situasi yang tidak kondusif. bambang menyatakan seharusnya ada kesadaran bersama agar situasi kondusif menjelang pesta demokrasi 2018 dan 2019 nanti.

Ihwal fatwa, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mengatakan, usulan Fahri mesti didiskusikan lebih jauh. Ma'ruf mengatakan, kunjungan WNI muslim ke Israel belum tentu wilayahnya MUI.

"Itu harus ada pelaporan serta harus ada muasabah-nya, artinya ada relevansinya nggak orang pergi ke Israel di fatwa itu? Artinya wilayah fatwa atau bukan, itu harus didiskusikan," ujar Ma'ruf melalui Detikcom.

Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah dengan kata lain yaitu nasihat orang alim.

Dalam situs Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa MUI merupakan sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat.

Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin AF, mempersilakan Fahri Hamzah mengajukan permohonan penerbitan fatwa haram bagi warga negara Indonesia (WNI) muslim yang akan berkunjung ke Israel.

Hasanuddin mengatakan bahwa permohonan tersebut bisa diajukan dengan melayangkan surat resmi ke MUI secara langsung. MUI siap untuk membahas dan mengkaji permohonan tersebut. "Ajukan saja, nanti dibahas Komisi Fatwa MUI," kata Hasanuddin melalui CNNIndonesia.

BACA JUGA