TENAGA KERJA ASING

Wacana pansus hak angket ancam perpres pekerja asing

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kiri) saat menerima siswa kelas 11 SMA Taruna Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4/2018).
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kiri) saat menerima siswa kelas 11 SMA Taruna Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4/2018). | Wahyu Putro A. /Antara Foto

Keputusan pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada 26 Maret 2018 berbuntut panjang. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menyebut keputusan pemerintah itu perlu dikoreksi--termasuk dengan membentuk panitia khusus parlemen untuk menyelidikinya.

Fadli menyampaikan pendapatnya melalui serial 33 kicauan di Twitter pada Kamis (19/4/2018). Dalam beberapa butir pandangannya, Wakil Ketua Partai Gerindra ini menilai pemerintah tidak konsisten menangani pekerja asing dan bahkan lebih dari satu kali.

Misalnya, cuit Fadli, pemerintah mengubah Permenakertrans No. 12/2013 yang mengatur kewajiban bisa berbahasa Indonesia bagi pekerja asing. Pemerintah justru menghapus syarat itu melalui Permenakertrans No. 16/2015 sehingga pekerja asing tak lagi wajib bisa berbahasa Indonesia.

DPR sebenarnya sudah berusaha membentuk panitia kerja pengawas Tenaga Kerja Asing (Panja TKA), tapi rekomendasi itu disebut diabaikan pemerintah. Itu sebabnya Fadli akan mengusulkan kepada forum DPR agar dibentuk panitia khusus (pansus).

Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai perpres tersebut terindikasi melanggar UUD 1945 dan Undang-undang ketenagakerjaan. Apalagi, imbuhnya dalam Okezone, perpres dibuat pemerintah tanpa berkonsultasi dengan DPR.

Jadi perpres itu dinilai tidak memiliki dasar hukum sehingga melanggar UU. Itu sebabnya Fahri merasa perlu penyelidikan (investigasi) melalui pansus Hak Angket agar tak hanya hak interpelasi atau hak bertanya biasa.

"Kalau hak bertanya adalah hak individual anggota, kalau hak interpelasi adalah hak pertanyaan tertulis lembaga tetapi karena diduga ini levelnya adalah pelanggaran undang-undang, maka Pansus Angket untuk menginvestigasi diperlukan," ungkapnya.

Perlawanan terhadap perpres termaksud juga disuarakan Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro. Bahkan Nizar mendesak pemerintah mencabut perpres tersebut karena bisa disebut sebagai wujud ketertundukan pemerintah Indonesia terhadap investor asing (h/t JPNN).

Di sisi berseberangan atau kubu pemerintah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut perlawanan terhadap perpres adalah "kegiatan menggoreng" karena sekarang adalah tahun politik, menuju pemilihan presiden 2019.

Menggoreng yang dimaksud Pramono adalah sengaja memberi komentar atau penilaian yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan hal sebenarnya.

Politisi PDIP ini pun menyarankan kalangan kontra segera membaca perpres termaksud. "Banyak yang belum membaca perpres sudah menanggapi," ungkap Pramono dalam laman Sekretariat Kabinet, Rabu (18/4).

Menurut Pramono, perpres tersebut sebenarnya hanya memangkas administrasi birokrasi untuk pemakaian pekerja asing, terutama untuk tenaga kerja kelas menengah ke atas yang selama ini berbelit-belit dan pengurusannya memakan waktu lama.

"Perbaikan yang dilakukan dalam perpres itu adalah administrasi pengurusan agar misalnya seorang direktur yang sudah bekerja di sini kan banyak kemudian mereka harus keluar dulu ke Singapura untuk izin sementara baru masuk lagi. Nah yang begitu-begitu yang diatur dipermudah.

"Jadi bukan mempermudah tenaga kerja asing untuk masuk. Bukan, sama sekali bukan," tegas Pramono.

Apa yang disampaikan Pramono sebenarnya tak jauh berbeda dengan penjelasan Hanif Dhakiri sebagai pelaksana perpres ini. Hanif menegaskan bahwa perpres hanya memperpendek birokrasi atau menyederhanakan proses masuk pekerja asing.

Kemudian pasal 2 perpres itu dengan tegas mengatur bahwa penggunaan pekerja asing harus memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja di dalam negeri. Dan secara umum, pelbagai syarat di dalam perpres cukup berat.

Misalnya, sebuah perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga asing pada jabatan umum harus membuat Rencana Penggunaan TKA (RPTKA). Sementara RPTKA itu harus disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

RPTKA mencakup identitas pekerja asing, jabatan dan jangka waktu kerja, alasan perekrutan, penunjukan tenaga pendamping TKA, pernyataan penjaminan dari pemberi kerja TKA, ijazah pendidikan, serta sertifikasi kompetensi sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki TKA.

Namun, untuk jabatan tertentu, tak wajib menyertakan RPTKA. Mereka yang dikecualikan adalah pemegang saham yang menjabat direksi atau komisaris, pegawai diplomatik perwakilan negara asing, atau TKA di bidang pekerjaan yang memang dibutuhkan pemerintah.

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf "JK" Kalla menjamin perpres tersebut tidak akan mematikan pekerja lokal, melainkan diberlakukan untuk mendongkrak perekonomian Tanah Air.

JK memberi contoh bagaimana perekonomian Thailand menjadi lebih baik setelah mempekerjakan TKA yang jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak dibanding Indonesia. Lagi pula, lanjut JK, pekerja asing yang boleh masuk ke Indonesia hanya yang memiliki keterampilan (skill).

"Jadi bukan (untuk) menyaingi tenaga kerja Indonesia. Justru membantu Indonesia untuk skill, sehingga industri bisa maju,"imbuh JK.

Meski demikian, Fahri menyebut pemerintah telah berbohong jika TKA yang direkrut hanya untuk jabatan tertentu atau level manajerial. Politisi tanpa partai politik ini mengaku sudah meninjau ke lapangan dan melihat banyak TKA menjadi buruh.

"Saya sudah cek di lapangan, buruh itu. Sudahlah jangan bohong," ujar Fahri dikutip CNNIndonesia.com.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR