PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Wacana pilkada tak langsung kembali bergulir

Simpatisan Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (25/3/2018)
Simpatisan Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (25/3/2018) | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung kembali bergulir. Calon yang terseret kasus korupsi, dan kampanye yang kebablasan, jadi sebagian alasan munculnya kekhawatiran berbagai pihak. Ini seperti mengulang drama pada 2014.

Pelaksanaan pilkada langsung dan serentak sekarang ini dinilai tak sebanding dengan energi yang dikeluarkan. Secara tak langsung, Pemilu Presiden 2014 dan Pilkada DKI Jakarta pada 2017 menjadi contoh kasus yang menimbulkan kekhawatiran.

"Ternyata Pilkada langsung pemilihan gubernur dan bupati/walikota menyisakan luka yang lama sembuhnya. Lukanya banyak, politik, sosial, ekonomi, energi yang tertumpah besar termasuk uang atau logistik. Seolah-olah tidak sebanding dengan energi yang dikeluarkan itu," kata Priyo Budi Santoso, sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Rabu (28/3/2018), dalam Republika Online.

Priyo gundah, pilkada langsung belakangan ini telah kebablasan dengan merebaknya berita-berita bohong (hoax), yang akan merusak sendi-sendi dan nilai-nilai bangsa. Untuk itu, kata dia, dampak tersebut harus segera diantisipasi.

"Hari ini hancur itu, masyarakat kita gampang tersulut amarah karena persoalan gesekan politik dan sosial. Antarpemimpin harus bertanggung jawab, pemimpinlah yang harus mengubahnya," jelas dia.

Alasan lain dikemukakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Moh. Mahfud MD. Dia menyatakan sistem pilkada seharusnya dikembalikan ke DPRD. Secara blak-blakan ia bilang, kekuatan koalisi partai Prabowo Subianto (Gerindra dkk.) pada 2014 adalah alasan di balik penundaan usulan pilkada kembali ke DPRD.

Menurut Mahfud, pada 2012 dia pernah berdiskusi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menko Polhukam Joko Suyanto dan Mendagri Gamawan Fauzi. Kesimpulannya, pilkada harus dikembalikan ke DPRD. Namun, wacana tersebut urung dilakukan karena "adanya peristiwa politik yang dapat menggoyang stabilitas".

"Kalau pilkada diserahkan ke DPRD, nanti seluruh kepala daerah itu akan dikuasai oleh Prabowo. Karena koalisinya Prabowo itu menang di legislatif tetapi kalah di eksekutif," ujar Mahfud yang dikutip Liputan6.com (4/4/2018).

Menurut Mahfud, pemilihan kepala daerah lewat DPRD tidak akan bertentangan dengan konstitusi. Pun pelaksanaannya tetap bisa disebut demokratis. Dalam hematnya, pilkada lewat DPRD dapat melokalisir terjadinya politik uang di tengah pilkada.

"Demokratis itu boleh lewat DPRD, boleh lewat langsung. Itu sama-sama boleh. Oleh karena itu tidak ada problem konstitusional di situ," kata Mahfud lagi. Lagipula, menurut dia, situasi pada 2014 belum tentu berulang pada masa mendatang.

Usulan kembali ke pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti mengulang drama pada 2014. Kala itu usulan tersebut dimentahkan publik, sehingga Presiden RI (saat itu) harus menganulirnya lewat Perppu.

UU Pilkada yang telah disetujui DPR akhirnya dibatalkan Presiden SBY lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Meskipun sempat ditekennya, UU yang ingin mengembalikan pilkada melalui DPRD itu hanya berumur kurang dari sehari.

Sebelum lengser pada 20 Oktober, Presiden SBY mengeluarkan Perppu dengan memasukkan 10 butir perbaikan pilkada langsung, seperti usulan partainya, Partai Demokrat. Pilkada pun tetap berlangsung secara langsung.

Kekhawatiran soal pelaksanaan pilkada langsung, juga dikemukakan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. Tito menilai sistem pilkada langsung yang digunakan saat ini tak efektif. Ia menyarankan adanya evaluasi, tanpa menyinggung soal pilkada lewat DPRD.

Ia menegaskan, hasil evaluasi bisa dipakai untuk menentukan apa yang akan dilakukan. "Ya kalau ternyata banyak manfaatnya, lanjut jalan. Kalau dampak negatifnya lebih banyak, cari solusi yang lain," ujarnya seperti dilansir JPNN, Sabtu (31/3).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat Ketua DPR yang baru, Bambang Soesatyo, sudah pernah meminta agar wacana pilkada tak langsung dikaji serius di Komisi II DPR. Bambang menyoroti maraknya politik transaksional dalam dunia politik.

"Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan. Betapa banyak kepala daerah dari mulai gubernur sampai bupati ditangkap KPK..." ujarnya yang dikutip Kompas.com (8/3).

Tanggapan datang dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. Ia menilai pemilihan kepala daerah lewat DPRD tidak akan menyelesaikan masalah korupsi dan politik uang. Ia meyakini, korupsi akan tetap ada meski kepala daerah dipilih DPRD.

"Ini namanya kita menyelesaikan masalah tidak pada akarnya. Kalau genteng bocor kena sofa, menurut saya usulan ini cuma menggeser sofa. Tidak menyelesaikan masalah bocor di gentengnya," kata Mardani kepada Kompas.com, Jumat (9/3).

Mengantisipasi isu politik uang dan kampanye kebablasan, pada pilkada kali ini telah disiapkan beragam satgas. Ada satgas antipolitik uang yang mengawasi pilkada serentak di 171 wilayah tahun ini, bentukan kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pun ada satgas anti-SARA yang akan berkoordinasi dengan sentra penegakan hukum terpadu di bawah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Personel Polri akan mengikuti pelatihan khusus agar menguasai ruang lingkup penegakan hukum ihwal pemilu.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR