PEMERINTAH DAERAH

Wagub baru DKI berpotensi ditentukan DPRD baru

Sandiaga Uno saat berkampanye pada Pilpres 2019 di Kota Madiun, Jawa Timur (6/2/2019). Hampir setahun ia mundur dan DPRD DKI belum juga menentukan wagub baru.
Sandiaga Uno saat berkampanye pada Pilpres 2019 di Kota Madiun, Jawa Timur (6/2/2019). Hampir setahun ia mundur dan DPRD DKI belum juga menentukan wagub baru. | Siswowidodo /Antara Foto

Seminggu lagi tepat setahun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bekerja sendirian. Para wakil rakyat di DPRD DKI belum juga bisa menentukan pengganti Sandiaga Uno, wakil gubernur yang resmi mundur pada 10 Agustus 2018 untuk ikut Pemilihan Presiden 2019.

Kini bahkan ada kemungkinan wakil gubernur baru Jakarta akan ditentukan oleh anggota baru DPRD. Mereka yang terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 akan dilantik pada 26 Agustus 2019 dan beberapa anggota legislatif saat ini memperkirakan takkan bisa menentukan wagub baru hingga pelantikan itu berlangsung.

"Periode yang ini tinggal beberapa hari lagi dan masih banyak pekerjaan," kata Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bestari Barus, kepada Kompas.com, Kamis (1/8/2019).

Wakil Ketua DPD Gerindra, Syarif, juga membuka kemungkinan serupa. "Sangat berpotensi (rapat paripurna) akan berlangsung setelah anggota DPRD yang baru. Saya kira ini terjadi karena PKS (Partai Keadilan Sejahtera) kurang optimal dalam melakukan pendekatan dan lobi-lobi," ujarnya, dikutip iNews, Jumat (2/8/2019).

Anies-Sandi merupakan pasangan yang didukung Partai Gerindra dan PKS pada Pemilihan Gubernur DKI 2017. Mereka berhasil mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP, Hanura, Golkar, dan Nasdem.

Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), posisi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang kosong diisi melalui mekanisme DPRD sesuai usulan partai politik atau gabungan partai pengusung.

Ketika Sandi mundur, muncul perdebatan antara Gerindra dan PKS tentang siapa yang berhak untuk mengusulkan calon penggantinya ke DPRD. Masalahnya, Sandiaga adalah kader Gerindra, sementara Anies bukanlah kader kedua partai tersebut.

I'm not coming back

Sandiaga Uno

Kedua partai merasa berhak untuk mengajukan calon masing-masing. Setelah perdebatan panjang, Gerindra akhirnya "merelakan" kursi cawagub DKI kepada PKS. Partai berbasis Islam tersebut kemudian mengajukan dua nama cawagub pilihannya, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Akan tetapi, tiga kali rapat pembahasan draf tata tertib (tatib) pemilihan Wagub DKI Jakarta tertunda. Draf tatib sendiri sudah selesai disusun pada Selasa 9 Juli. Rapat paripurna pengesahan tatib pemilihan wagub DKI Jakarta yang direncanakan berlangsung pada 22 Juli juga dibatalkan.

Isu bahwa Gerindra melakukan langkah-langkah untuk memperlambat proses pemilihan merebak. Bahkan muncul rumor bahwa partai pimpinan Prabowo Subianto itu membujuk Golkar dan Hanura menolak calon yang diajukan PKS.

Tentu saja Gerindra membantah tuduhan tersebut. Syarif menegaskan persoalan kekosongan pendamping Anies bisa cepat selesai bila PKS bergerak lebih aktif.

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, mengutarakan pendapat yang sama dengan Syarif. Dikutip Kompas.com, Pangi mengatakan, lamanya proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta disebabkan gagalnya PKS dalam melobi fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Komunikasi politik antara PKS dengan fraksi-fraksi lain di DPRD DKI Jakarta, disebutnya, tidak cair.

Walau membantah telah memperlambat proses pemilihan, Gerindra menyatakan siap mengajukan dua nama baru untuk cawagub, jika Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu gagal terpilih.

"Lihat saja nanti, kalau sudah mengarah mencapai paripurna pemilihan jika sekali itu tidak kuorum diberikan waktu 10 hari, kemudian 10 hari selanjutnya nggak kuorum berarti ada pengajuan nama baru berarti kan nggak diterima," tutur Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni, kepada Republika.co.id.

Salah satunya kemungkinan besar adalah nama yang kerap digaungkan, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik.

Sementara itu, Sandiaga menegaskan, meski telah kalah dalam Pilpres 2019, ia tidak akan kembali ke kursi wagub DKI.

"Dan saya waktu itu sudah memutuskan untuk meninggalkan balai kota dan sudah hampir satu tahun kosong. Ini peringatan buat para politisi yang ada di seputar DKI untuk segera mengisi kekosongan itu karena I'm not coming back," tandas Sandiaga Uno, dikutip Suara.com.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR