PUNGUTAN LIAR

Wajar tak wajar uang mengurus KTP hingga KUA

Petugas membantu warga melakukan perekaman KTP Elektronik di Kantor kecamatan Kota Palembang,Sumsel, Jumat (23/12).
Petugas membantu warga melakukan perekaman KTP Elektronik di Kantor kecamatan Kota Palembang,Sumsel, Jumat (23/12). | Feny Selly /Antara Foto

"Seikhlasnya saja". Kalimat itu mungkin sering terdengar ketika berhadapan dengan petugas pelayanan publik, seperti ketika membuat Kartu Tanda Penduduk.

Di Karawang, Jawa Barat, misalnya, petugas catatan sipil tidak mematok biaya namun tak menolak apabila mendapat uang. Seikhlasnya, tetapi warga biasanya mengeluarkan uang Rp20 ribu untuk setiap pos.

Kutipan uang dalam pembuatan KTP di sebuah desa di Karawang itu berlangsung sejak tingkat kelurahan, kecamatan dan catatan sipil. Kisah itu terekam melalui laporan warga dalam situs LAPOR!.

Lain lagi kisah Susanti, warga Kampung Bedeng, Kabupaten Sukabumi. Kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) belum juga terbit, padahal sudah membayar Rp100ribu untuk dua KTP bersama suaminya. Susanti memberikan uang karena dijanjikan petugas bahwa pembuatan KTP selesai sebulan.

Kisah uang seikhlasnya serta pelicin agar KTP segera selesai tak hanya dialami satu dua orang di Indonesia. Padahal, semua urusan KTP ini tak dipungut bayaran alias gratis seperti termuat dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Sanksi pungutan liar pun tak main-main. Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang melakukan pungutan biaya kepada penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75 juta.

Praktik memberi atau diminta uang ketika berurusan dengan pelayanan publik sejalan dengan survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Lokadata Beritagar. Banyak orang yang memberi uang di tingkat RT/RW ketika mengurus surat pengantar seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain.

Pengurusan KTP memiliki rantai panjang, mulai dari RT/RW, Kelurahan/Kecamatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ketiga pos pengurusan KTP itu masih berada di bawah Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta Kantor Urusan Agama (KUA). PLN untuk mendapatkan pemasangan dan layanan gangguan listrik sementara KUA untuk mengurus pernikahan atau perceraian.

Pada tahun 2017 pelayanan publik yang diberikan PLN dan KUA paling banyak menyebabkan masyarakat membayar melebihi ketentuan.

Pengalaman masyarakat berurusan dengan pelayanan publik. Persentase masyarakat yang mengurus sendiri dan memberikan uang/barang melebihi ketentuan.
Pengalaman masyarakat berurusan dengan pelayanan publik. Persentase masyarakat yang mengurus sendiri dan memberikan uang/barang melebihi ketentuan. | Lokadata /BPS

BPS melakukan survei perilaku antikorupsi di 170 kabupaten/kota di 33 provinsi terhadap 10.000 rumah tangga pada Februari 2017. Survei perilaku antikorupsi bertujuan mengukur tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK).

Indeks Perilaku Antikorupsi itu terdiri dari pengalaman dan persepsi. Dari sisi pengalaman, setidaknya ada 10 pos (3 di antaranya menjadi lokasi pengurusan KTP) di mana masyarakat mengakui pernah memberikan uang atau barang melebihi ketentuan.

Berdasarkan dimensi persepsi terlihat bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar menganggap pemberian uang untuk mengurus KTP dan Kartu Keluarga itu tidak wajar. Tetapi masih banyak pula yang menganggap wajar apabila seseorang memberikan uang kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi itu.

Praktik lain yang bisa jadi dianggap wajar adalah seseorang yang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri atau swasta. Masyarakat pun banyak yang menganggap wajar guru mendapat jatah di sekolah tempatnya mengajar.

Pada dasarnya, sebagian besar masyarakat menganggap pemberian uang di sektor pelayanan publik adalah tidak wajar. Indeks persepsi pun menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun 2012 ke 2017. Hal ini menggambarkan pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap perilaku korupsi semakin baik.

Sebaliknya, pengalaman masyarakat memberikan uang atau barang yang melebihi ketentuan itu dimensi pengalaman terjadi perubahan dari pola tren yang menurun pada tahun 2012-2015 menjadi meningkat untuk tahun 2017.

Indeks itu memperlihatkan adanya perbaikan dalam pengetahuan atau persepsi anti korupsi masyarakat, tetapi tidak dipraktikkan dalam kehidupan keseharian. Dengan kata lain masyarakat semakin membenci korupsi tetapi tidak selalu sejalan dalam praktik kesehariannya.

Persepsi masyarakat mengenai kebiasaan yang terjadi pada saat mengakses pelayanan publik.
Persepsi masyarakat mengenai kebiasaan yang terjadi pada saat mengakses pelayanan publik. | Lokadata /BPS

Survei BPS, termasuk kutipan dalam proses pembuatan KTP, tergolong dalam kategori korupsi skala kecil. Tindakan yang termasuk korupsi skala kecil (petty corruption) antara lain perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism).

Korupsi skala kecil terus terjadi. Korupsi skala kecil dapat dengan mudah dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat, meskipun sesungguhnya korupsi besar berasal dari korupsi kecil.

Korupsi kecil pun dapat menjadi sangat besar kalau dilakukan terus menerus kemudian digabungkan. Jumlah uang dari korupsi kecil kalau dikumpulkan selama 2016 diperkirakan paling sedikit Rp1,2 triliun. Angka itu berdasarkan berdasarkan kajian ICW dan Polling Center yang dirilis Juli 2017 lalu.

Dalam kajian itu, permintaan uang tidak resmi paling umum dilakukan di kepolisian dan aplikasi pegawai negeri. Sektor lainnya adalah pengadilan, layanan dokumen administratif, pelayanan perawatan kesehatan, berhubungan dengan pihak administrasi dan guru, dan universitas umum.

Peneliti Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari, mengatakan ada banyak faktor yang menjadikan pungutan tak resmi pada sektor layanan publik terus terjadi.

Ia mencontohkan ada masyarakat terpaksa memberikan uang kepada petugas agar KTP cepat selesai meskipun mereka tahu layanan itu gratis. Tak hanya keinginan agar cepat selesai, ada juga masyarakat yang memberi uang secara sukarela sebagai ungkapan rasa terima kasih.

"Ada juga yang tidak tahu bahwa layanan publik itu gratis," kata Siti Juliantari ketika dihubungi Selasa (27/3/2018). "Jadi pembenahan sistem pada sektor pelayanan publik secara menyeluruh sangat penting."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR