KORUPSI KEPALA DAERAH

Wali Kota Malang dihukum dua tahun penjara

Terdakwa Wali Kota nonaktif Malang, Mochamad Anton seusai menjalani sidang putusan kasus suap anggota DPRD Kota Malang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (10/8/2018).
Terdakwa Wali Kota nonaktif Malang, Mochamad Anton seusai menjalani sidang putusan kasus suap anggota DPRD Kota Malang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (10/8/2018). | Umarul Faruq /Antara Foto

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menghukum Wali Kota Malang nonaktif, Mochamad Anton, dua tahun penjara dalam kasus suap pembahasan APBD perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015.

Hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp200 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Anton.

"Terdakwa juga dicabut hak politiknya selama dua tahun terhitung setelah menjalani masa hukuman," kata Ketua Majelis Hakim Unggul Warso pada persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, dikutip Antaranews, Jumat (8/10/2018).

Hukuman terhadap Anton itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 3 tahun penjara. Jaksa juga meminta hak politik Anton dicabut selama 4 setelah selesai menjalani masa pidana.

Usai persidangan, pengacara terdakwa Harris Fajar Kustaryo mengatakan kliennya tidak banding dan menerima hasil putusan tersebut.

Sementara itu, Jaksa KPK Arif Suhermanto mengaku akan pikir-pikir terkait dengan putusan sidang itu sambil menunggu hasil koordinasi dengan pimpinan KPK terkait dengan langkah lanjutan.

Hukuman terhadap Anton ini semakin menambah deretan kepala daerah yang terjerat korupsi. Berdasarkan data Mahkamah Agung yang diolah Lokadata Beritagar.id, ada 124 terdakwa kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sejak 2001-2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Malang, Mochamad Anton, bersama dua wakil ketua dan 16 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai tersangka persekongkolan suap, pada Rabu (21/3/2018).

Kejahatan berjemaah ini berkaitan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemerintah Kota Malang untuk tahun anggaran 2015.

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK pada Ketua DPRD Malang 2014-2019 M Arief Wicaksono dan Kepala Dinas PU Malang 2015 Jarot Edy Sulistiyono pada Agustus 2017 lalu.

Arief telah dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta pada 26 Juni lalu. Arief juga mendapat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama dua tahun. Adapun Jarot dihukum 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp100 juta.

Operasi tangkap tangan itu mengarah ke Anton. Jarot dan Anton memberikan uang senilai Rp700 juta kepada Arief untuk memuluskan pembahasan APBD.

Oleh Arief, sekitar Rp600 juta dari uang yang diterimanya dibagikan kembali kepada dua wakil dan 16 anggota DPRD Kota Malang (periode 2014-2019) sebagai imbalan untuk memuluskan pembahasan anggaran perubahan itu. Jadilah korupsi berjemaah.

Dari deretan tersangka itu, ada dua orang yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Malang pada Pilkada 2018, yaitu Anton dan Yaqud Ananda Gudban.

Pemilihan Wali Kota Malang 2018 menampilkan tiga pasangan calon. Yaqud Ananda merupakan anggota DPRD Kota Malang yang berpasangan dengan Ahmad Wanedi. Pasangan nomor urut 1 ini diusung oleh PDIP, PPP, PAN, Hanura, dan Partai NasDem.

Adapun Anton, sebagai petahana, berpasangan dengan Syamsul Mahmud. Pasangan nomor urut 2 ini diusung oleh PKB, PKS dan Gerindra.

Anton dan Yaqud telah mendaftarkan pencalonannya dan disahkan oleh KPU. Pencalonan keduanya terus dilanjutkan meski Anton dan Yaqud meringkuk di tahanan KPK.

Pemungutan suara pemilihan Wali Kota Malang tetap diikuti tiga pasangan. Anton dan Yaqud kalah. KPU menetapkan Sutiaji-Sofyan Edi Sarwoko sebagai pemenang.

Pada Pilkada 2018, nasib Anton dan Yaqud juga dialami beberapa calon kepala daerah lainnya.

Calon kepala daerah berstatus tersangka yakni, calon Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo; calon Gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus; calon Bupati Subang, Imas Aryumningsih; calon Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko; calon Gubernur NTT, Marianus Sae; calon Gubernur Lampung, Mustafa; serta calon Gubernur Sultra, Asrun;

Di antara sembilan calon itu, dua calon kepala daerah menang di Tulungagung dan Maluku Utara.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan akan melantik pasangan calon kepala daerah yang memenangkan Pilkada 2018 meski calon kepala daerah bersangkutan menyandang status tersangka.

BACA JUGA