OTT KPK

Wali Kota Medan todong anak buah bayar pelesir keluarganya ke Jepang

Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (tengah) mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (tengah) mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/10/2019). | M Risyal Hidayat / ANTARA FOTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE) kerap meminta uang kepada anak buahnya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kepentingan pribadi. Sebagian duit tersebut diduga digunakan untuk melunasi tagihan pelesir dirinya bersama keluarga ke Jepang setelah perjalanan dinas.

Kisah bermula saat Dzulmi melakukan perjalanan dinas dalam rangka kerja sama sister city antara Medan, Indonesia, dengan Ichikawa, Jepang, pada Juli 2019. Lantaran memperpanjang masa kunjungan setelah dinas, tagihan travel pun membengkak hingga Rp330 juta.

"Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas wali kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, merujuk keterangan resmi.

Untuk memenuhi tagihan, Dzulmi memerintahkan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar (SFI) mencari uang tambalan dari SKPD. Nama Isa Ansyari, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Medan, muncul dalam daftar yang dibuat Syamsul.

Alasannya, Isa berhutang budi kepada Syamsul karena mendapatkan posisi tersebut. Rencananya Isa bakal ditagih duit Rp250 juta.

Pada 13 Oktober 2019, Syamsul berkomunikasi dengan Isa untuk meminta duit tersebut dan membahas cara pengirimannya. Duit Rp200 juta pun diserahkan melalui transfer ke rekening kerabat Aidiel Pratama, ajudan Syamsul.

Ajudan lain, Andika (AND), mendapat tugas mengambil sisa Rp50 juta di rumah Isa. Pada 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Andika ke rumah Isa untuk mengambilnya.

Namun, belum sempat diterima Syamsul, penyidik KPK menghentikan laju mobil Andika. Dia ogah keluar mobil dan justru kabur. "KPK mengimbau AND untuk segera menyerahkan diri ke KPK dan membawa serta uang Rp50 juta yang masih dalam penguasaannya," kata Febri.

Jerat hukum

Kini penyidik lembaga antirasuah masih terus menggali modus korupsi lainnya yang dilakukan Dzulmi, yang diduga tak hanya sekali menerima uang dari anak buahnya.

Dari pemeriksaan, penyidik menemukan Dzulmi menerima setoran Isa sebulan sekali sebesar Rp20 juta per bulan sejak Maret hingga Juni 2019. Pada tanggal 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Dzulmi.

Setoran ini diberikan sejak Isa diangkat langsung oleh Syamsul sebagai Kepala Dinas PUPR pada 6 Feb 2019.

Dzulmi dan Syamsul ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Semantara Isa dijerat pasal pemberi suap, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam catatan KPK, Dzulmi menjadi kepala daerah yang ke-49 yang ditangkap tangan oleh KPK dan menjadi kegiatan tangkap tangan yang ke-21 tahun ini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR