OTT KPK

Wali Kota Pasuruan dan jajaran kepala daerah Jatim terjerat korupsi

Wali Kota Pasuruan Setiyono (kedua kiri) bersiap untuk menjalani pemeriksaan seusai terjaring operasi tangkap tangan (OTT), di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/10/2018).
Wali Kota Pasuruan Setiyono (kedua kiri) bersiap untuk menjalani pemeriksaan seusai terjaring operasi tangkap tangan (OTT), di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/10/2018). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Pasuruan, Setiyono sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Pusat Layanan Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah. Setiyono pun kian menambah jajaran kepala daerah di Jawa Timur yang terjerat kasus korupsi.

Status tersangka Setiyono itu bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Kamis (4/10/2018). Selain Setiyono, KPK juga menetapkan tersangka lain, yaitu pengusaha Muhamad Baqir, staf ahli wali kota sekaligus Plt Kadis PU Kota Pasuruan Wahyu Tri Hardianto, dan staf Kelurahan Purutrejo Dwi Fitri Nurcahyo.

Dalam jumpa pers Jumat (5/10/2018), Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan Setiyono, Dwi Fitri dan Wahyu diduga menerima suap dari Baqir.

Dikutip Antaranews, Alex mengatakan suap itu berkaitan dengan proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan pusat layanan usaha terpadu di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemerintah Kota Pasuruan. Anggaran proyek masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Menurut Alex, pada 7 September 2018, setelah Baqir ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek, Baqir menyerahkan uang Rp115 juta kepada wali kota melalui pihak perantara. Alex menduga Setiyono telah mengatur proyek-proyek di wilayahnya dengan adanya kesepakatan fee antara 5-7 persen dari nilai proyek.

Setiyono kian menambah jajaran kepala daerah di Jawa Timur yang terjerat KPK. Kasus teranyar adalah Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo yang hanya mencicipi jabatan bupati beberapa menit. Syahri langsung dicopot seusai pelantikan karena statusnya masih menjadi tersangka dan ditahan KPK.

Sebelumnya, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko terkena operasi tangkap tangan pada Sabtu (3/2/2018) lalu. Pengadilan Tipikor Surabaya telah telah menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara terhadap Nyono pada 4 September 2018 lalu.

Kepala daerah dari Jawa Timur lain yang terjerat kasus korupsi adalah Bupati Nganjuk Taufiqurrahman; Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko ; Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus ; serta Bupati Pamekasan Achmad Syafii .

Gubernur Jawa Timur Soekarwo melihat adanya masalah integritas pribadi kepala-kepala daerah sehingga terjerat KPK. Soekarwo berharap Jawa Timur bisa bersih dari tindak pidana korupsi dengan cara para pejabatnya mampu menjaga integritas pribadi.

"Permasalahan adalah korupsi karena integritas. Suap dan pemerasan. Gaji sudah dinaikkan, jauh lebih tinggi, sesungguhnya sudah cukup," kata Soekarwo melalui Kompas.com.

KPK Soekarwo mengapresiasi langkah para penegak hukum, khususnya dalam upaya membersihkan Provinsi Jawa Timur dari adanya tindak pidana korupsi. Ia mengharapkan para pejabat daerah mampu untuk menahan diri dan menjaga integritas pribadi.

Setiyono merupakan wali kota ke-16 Pasuruan. Ia dilantik pada 17 Februari 2016 setelah memenangkan pemilihan kepala daerah Kota Pasuruan 2015.

Sebelum menjadi orang nomor satu di Kota Pasuruan, pria kelahiran Nganjuk 18 April 1955 ini menjabat sebagai wakil wali kota di masa Wali Kota Hasani.

Sebelum menjadi wali kota, Setiyono sudah dikenal sebagai birokrat. Pria 63 tahun ini pernah menempati berbagai posisi strategis di antaranya Kepala Dinas Dukcapil hingga Sekretaris Daerah Pemkot Pasuruan.

Pada Pemilihan Kepala Daerah 2010, Setiyono yang memasuki masa pensiun sebagai Sekda maju sebagai calon wakil wali kota berpasangan dengan calon wali kota, Hasani.

Posisi calon Wakil Wali Kota Pasuruan kala itu dinilai realistis karena calon Wali Kota, Hasani merupakan Ketua PKB dengan kursi mayoritas sekaligus Ketua DPRD Kota Pasuruan.

Dalam Pilwali 2010, pasangan Hasani-Setiyono menang. Keduanya dilantik menjadi pasangan Kepala Daerah Kota Pasuruan periode 2010-2015.

Satu periode menjadi wakil wali kota, Setiyono maju sebagai calon wali kota pada Pilkada 2015. Setiyono yang berpasangan dengan Raharto Teno bersaing dengan mantan atasannya, Hasani.

Setiyono-Raharto Teno dilantik pada 17 Februari 2016. Saat menjabat, nama politikus Golkar itu sempat ramai diperbincangkan karena terseret di kasus dugaan korupsi. Kasus dugaan korupsi pengadaan kantor Kecamatan Panggungrejo pada 2016 tersebut ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan.

Kejari Kota Pasuruan tak melanjutkan penyelidikan terhadap Setiyono. Kejaksaan tidak menaikkan status kasus dugaan korupsi tersebut karena potensi kerugian negara yang ditemukan BPK ini sudah dikembalikan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR