OTT KPK

Walkot Kendari dan cagub Sultra pun dibawa ke Jakarta

Calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun (tengah depan) dan putranya, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (tengah belakang) saat akan dibawa KPK ke Jakarta dari Kendari, Rabu (28/2/2018) malam.
Calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun (tengah depan) dan putranya, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (tengah belakang) saat akan dibawa KPK ke Jakarta dari Kendari, Rabu (28/2/2018) malam. | La Ode Pandi Sartiman /Beritagar.id

Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 12 jam di gedung Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon gubenur Sultra Asrun digelandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta, Rabu 28 Februari 2018 sekira pukul 19.30 WITA.

Dua orang bertalian darah bapak (Asrun) dan anak (Adriatma) ini terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK bersama dengan seorang pengusaha pada Rabu subuh. Adapun pengusaha termaksud adalah Hasmun Hamzah, Direktur PT Sarana Bangun Nusantara --distributor cat jenama (merek) Jotun.

Selain mereka bertiga, KPK turut membawa dua orang lainnya ke Jakarta. Adalah pensiunan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari Fatmawati Faqih dan seorang lagi diduga pejabat di lingkup pemkot Kendari yang belum diketahui namanya.

Mereka berlima dibawa KPK dengan kendaraan Pengendali Massa (Dalmas) Polda Sultra Menuju Bandar Udara Halu Oleo. Pengawalan bersenjata juga menyertai kelima orang.

Sesekali Asrun dan Adriatma yang mengenakan masker pun melirik ke kamera awak media. Namun sayang, mereka tak melontarkan sepatah kata pun.

Sedangkan Fatmawati tak menutup wajahnya, kecuali mengenakan kain penutup kepala berwarna hijau. Demikian pula Hazmun, tetapi mereka berdua juga tak memberi komentar apapun dan terus menundukkan kepala dengan berjalan cepat.

Sebelum membawa kelimanya ke Jakarta, para penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Kendari pada sekira pukul 13.30 WITA. Setidaknya, dua ruangan yang digeledah oleh tiga penyidik KPK adalah bidang Aset dan Penatausahaan dan ruangan Pelaporan Aset Pemerintah Kota Kendari.

Adriatma resmi menjadi wali kota Kendari pada 9 Oktober 2017. Kala itu, ia disumpah langsung oleh Plt Gubernur Sultra HM Saleh Lasata di Aula Bahteramas Kantor Gubernur.

Sebelum menjadi wali kota Kendari, Adriatma merupakan Ketua Komisi III DPRD Sultra asal daerah pemilihan Kota Kendari. Ia sukses memperoleh suara terbanyak dari enam kursi di dapil "neraka" itu berkat nama besar ayahnya, Asrun, yang saat itu masih berstatus sebagai wali kota Kendari.

Pada 2016, Adriatma didorong oleh ayahnya untuk maju pemilihan wali kota Kendari bersama Sulkarnain. Pasangan nomor urut 2 ini mampu menumbangkan dua lawannya, Abdul Rasak-Haris Andi Surahman (nomor urut 1) dan Mohammad Zayat Kaimoeddin-Suri Syahriah Mahmud (nomor urut 3).

Berkat kemenangan suara terbanyak pilihan rakyat kota Kendari, Adriatma resmi memimpin ibu kota provinsi Sultra itu. Bahkan, pada usianya yang masih 28 tahun, Adriatma masuk daftar kepala daerah dengan usia termuda.

Berdasarkan biografi pribadinya, Adriatma kelahiran Kendari 28 Mei 1989. Namun prestasi itu tercoreng karena hanya dalam waktu 143 hari sebagai wali kota Kendari, ia sudah terjaring OTT KPK.

Dari informasi yang dihimpun Viva, keempat orang berlatar pemerintahan Kendari dan Sultra tersebut diduga terlibat suap-menyuap dengan pihak swasta. Namun belum diketahui secara pasti proyek apa yang terkait.

Lantas berapa nilai suap yang terlibat? "Diduga miliaran rupiah...," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK, dalam Kumparan.

KPK mengatakan bakal menjelaskan dalam jumpa pers lebih lanjut. Kemungkinan besar, jumpa pers akan digelar pada Kamis (1/3/2018) ini di Jakarta karena tak bisa melewati 1x24 jam untuk menahan seseorang tanpa status yang jelas.

Sementara penangkapan terbaru seorang pemimpin kepala daerah (kotamadya) disambut penyesalan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan kementeriannya sudah berkali-kali memperingatkan agar para pejabat daerah tidak melakukan korupsi.

Yang jelas, menurut data Kementerian Dalam Negeri 2004-2017, ada 392 kepala daerah yang tersangkut hukum dan 313 kasus di antaranya adalah delik korupsi (h/t Liputan6.com).

Menurut data Mahkamah Agung yang dipelajari Lokadata Beritagar.id, ada 99 kepala daerah yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan dalam kasus korupsi selama kurun 2001-2017.

Sementara pada 2018 yang baru berjalan dua bulan, OTT KPK terhadap para pejabat pemerintahan daerah terjadi di Jombang, Jawa Timur; Ngada, Nusa Tenggara Timur; Subang, Jawa Barat; dan Lampung Tengah, Lampung.

Khusus di Lampung Tengah, bupati yang juga calon gubernur Lampung Mustafa turut diciduk KPK. Sementara di Ngada, bupati Marianus Sae menjadi tersangka utama.

Adapun di Jombang, bupati Nyono Suharli Wihandoko menjadi tersangka kasus suap untuk keperluan mahar pilkada 2018. Suap untuk keperluan pilkada 2018 juga menyergap Bupati Subang Imas Arumyiningsih.

"Kami prihatin itu saja. Mau ngomong apalagi," kata Tjahjo pasrah dalam CNNINdonesia.com.

Mantan wali kota Kendari dan calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun (tengah), menolak memberi komentar saat tiba di Gedung KPK di Kuningan, Jakarta, Rabu (28/2/2018) malam.
Mantan wali kota Kendari dan calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun (tengah), menolak memberi komentar saat tiba di Gedung KPK di Kuningan, Jakarta, Rabu (28/2/2018) malam. | Puspa Perwitasari /Antara Foto
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR