UNJUK RASA

Warga Pulau Wawonii tolak tambang, bentrok dengan aparat

Massa Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW) bentrok dengan petugas keamanan saat berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (6/3/2019).
Massa Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW) bentrok dengan petugas keamanan saat berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (6/3/2019). | La Ode Pandi Sartiman /Beritagar.id

Ratusan masyarakat Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Sultra, Rabu (6/3/2019). Massa yang tergabung dalam Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW) ini menuntut Gubernur Sultra mencabut 13 izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Pulau Wawonii.

Namun, demonstrasi yang bermula damai berakhir dengan bentrokan antara masyarakat dan aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Pemprov Sultra. Korban dari kedua belah pihak tak terelakkan.

Setidaknya, ada 7 orang warga yang menjadi korban bentrokan. Mayoritas mereka mengalami luka di muka dan tubuh usai dihantam pentungan aparat.

Selain korban luka, terdapat dua ibu-ibu yang juga bagian dari massa aksi, pingsan karena mengalami gangguan pernapasan akibat gas air mata yang dilontarkan polisi.

Pihak pengamanan pun ada yang jadi korban. Sebanyak tiga orang mengalami luka di wajah akibat terkena lemparan batu dan kayu.

Rusdin Hamzah, salah satu koordinator lapangan menyatakan, bentrokan ini seharusnya tidak terjadi karena masyarakat hanya menuntut hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sultra untuk mencabut 13 IUP yang beroperasi di Pulau Wawonii.

“Kami aksi damai. Polisi tidak punya hak untuk memukuli masyarakat yang menuntut kewajiban pemerintah,” kata Rusdin, Rabu (6/3).

Kapolres Kendari AKBP Jemi Junaidi mengklaim, pembubaran paksa unjuk rasa tersebut dilakukan karena massa tidak mengantongi izin dari kepolisian.

“Memang mereka melayangkan surat, tapi kami tidak izinkan karena ini (demo) lanjutan dari unjuk rasa hari Senin,” kata Kapolres. Demonstrasi warga Wawonii ini sudah beberapa kali terjadi, termasuk pada Senin (4/3).

Selain korban luka, demo penolakan tambang di pulau yang namanya mashyur dengan kelapa ini turut menyeret satu orang warganya ke jeruji penjara.

Tambang Melanggar Aturan

Sebelum memekarkan diri dari Kabupaten Konawe pada 2013, Kabupaten Konawe Kepulauan bernama Pulau Wawonii. Nama dalam bahasa lokal tersebut berarti "di atas kelapa". Selain populer karena kualitas kelapanya, Wawonii juga terkenal dengan hasil perikanannya.

Namun belakangan, kehidupan warga terganggu dengan hadirnya beberapa perusahaan tambang. Mereka beberapa kali terlibat bentrok dengan aparat yang menjaga perusahaan.

Mando Maskuri, warga Wawonii yang juga koordinator FRSBW, menuturkan bahwa 13 IUP di Pulau Wawonii diterbitkan antara 2007 sampai 2013. Kala itu, Wawonii masih bergabung dengan Kabupaten Konawe yang dipimpin Lukman Abunawas yang kini menjadi Wakil Gubernur Sultra.

Beberapa perusahaan yang mendapatkan IUP dari Lukman Abunawas yakni, PT Cipta Puri Sejahtera, PT Hasta Karya Megacipta, PT Investa Kreasi Abadi, PT Gema Kreasi Perdana, PT Natanya Mitra Energi, PT Derawan Berjaya Mining, PT Bumi Konawe Mining, PT Kimco Citra Mandiri, PT Alotama Karya, PT Konawe Bakti Pratama dan PT Pasir Berjaya Mining.

Seluruh perusahaan tersebut mengolah tambang nikel dan kromit di enam kecamatan, yaitu Wawonii Barat, Tengah, Selatan, Timur, Utara, dan Tenggara.

Total luas lahan IUP sebanyak 23.373 hektare atau 32,08 persen dari total luas daratan Kepulauan Wawonii yang mencapai 73.992 hektare.

“Perusahaan itu, beberapa telah mengantongi izin eksplorasi, studi kelayakan, izin operasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan,” kata Mando.

Padahal, lanjutnya, merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pulau kecil dengan panjang kurang dari 2 ribu kilometer dilarang untuk aktivitas penambangan pasir dan mineral pada wilayah teknis, ekologis sosial dan budaya karena akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta merugikan masyarakat.

Senada dengan Mando, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra Saharuddin menyebutkan bahwa selain Pulau Wawonii, Pulau Kabaena juga tidak diperuntukan bagi eksplorasi pertambangan.

“Pulau-pulau kecil ini hanya untuk pertanian, perikanan dan pariwisata,” kata Saharuddin kepada Beritagar.id.

Menurut dia, seluruh IUP yang berada di pulau kecil, sudah sepantasnya dicabut karena jelas bertentangan dengan aturan dimaksud. "Pemerintah harus tegas. Sebab, keberadaan IUP di Pulau Wawonii ini jelas melanggar," ujarnya.

Data yang dikemukakan Mando, berbeda dengan data yang disampaikan Plt Kepala Dinas ESDM Sultra, Andi Asis. Menurut dia, ada 7 IUP tambang logam dan mineral yang ada di Konawe Kepulauan. Sebanyak 11 izin untuk kategori bukan logam, atau bebatuan.

Terhadap tuntutan masyarakat Wawonii untuk mencabut IUP, Andi Asis menyatakan masih akan berkoordinasi dengan lembaga terkait semisal Kementerian ESDM dan pemerintah kabupaten.

“Kewenangan itu ada di masing-masing lembaga. Tapi ini menjadi perhatian serius kami,” kata Andi Asis saat menemui massa di Kantor Gubernur Sultra.

Meski demikian, Andi mengklaim, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kategori tambang mineral, logam, dan bebatuan sama kedudukannya.

“Antara mineral logam dan batuan itu sama dengan kedudukannya dengan izin non logam dan non batuan,” jelasnya.

Menurutnya, ketika izin pertambangan logam dan batu bara dihentikan di Pulau Wawonii, maka berimbas pada pemberian izin non logam dan batuan yang banyak dibutuhkan masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR