PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Waspada defisit dari perdagangan bebas dengan empat negara Eropa

Menteri Perdagangan RI, Enggatiasto Lukita (kanan) berbincang bersama Kepala Departemen Hubungan Ekonomi Swiss Johann N. Schneider-Ammann (kiri) usai Penandatanganan dokumen kerja sama Indonesia - EFTA CEPA di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu (16/12/2018).
Menteri Perdagangan RI, Enggatiasto Lukita (kanan) berbincang bersama Kepala Departemen Hubungan Ekonomi Swiss Johann N. Schneider-Ammann (kiri) usai Penandatanganan dokumen kerja sama Indonesia - EFTA CEPA di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu (16/12/2018). | Muhammad Adimaja /Antara Foto

Pemerintah Indonesia secara resmi telah menandatangani perjanjian dagang kemitraan komprehensif (CEPA) dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA). Dengan kesepakatan itu, lebih dari enam ribu tarif bea masuk ke masing-masing negara EFTA, seperti Norwegia, Islandia, Swiss, dan Liechtenstein akan dihapus.

Adapun, proses negosiasi pakta kerja sama tersebut telah selesai pada 23 November 2018 dan ditandatangani oleh pejabat masing-masing negara pada 16 Desember 2018. Untuk saat ini, baik Indonesia maupun EFTA, masih menunggu proses ratifikasi di parlemen.

Perundingan ini menghasilkan sejumlah poin kesepakatan, khususnya terkait penghapusan bea masuk produk Indonesia kepada negara EFTA. Beberapa produk Indonesia yang mendapatkan tarif preferensi tersebut adalah minyak kelapa sawit, ikan, emas, alas kaki, kopi, mainan, tekstil, furnitur, peralatan listrik, mesin, sepeda, dan ban.

Untuk Norwegia, terdapat penghapusan bea masuk pada 6.333 pos tarif atau 90,97 persen dari total pos tarif Norwegia dengan cakupan 99,75 persen nilai impor dari Indonesia.

Kemudian, ada penghapusan tarif pada 8.100 pos tarif atau 94,28 persen total pos tarif Islandia yang mencakup 99,94 persen nilai impor dari Indonesia. Terakhir, penghapusan tarif pada 7.042 pos tarif atau 81,74 persen total pos tarif Swiss yang mencakup 99,65 persen nilai impor dari Indonesia.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan perjanjian Indonesia EFTA CEPA merupakan perjanjian ketiga yang diselesaikan selama satu tahun terakhir, setelah Indonesia-Chile CEPA (14 Desember 2017) dan Indonesia-Australia CEPA (31 Agustus 2018).

"Proses ini dari nego yang kami lakukan, hambatan utama kenapa lama adalah karena mereka menahan sawit. Untuk itu kita tahan salmon dari Norwegia," kata Enggartiasto dalam Tempo.co, dilansir Selasa (18/12/2018).

Penandatanganan kerja sama itu pun menjadi bukti, Indonesia masih bisa melangsungkan keterbukaan perdagangan di tengah kondisi proteksionis perdagangan global.

Perjanjian Indonesia-EFTA CEPA tak hanya mencakup isu-isu perdagangan barang dan perdagangan jasa, tetapi juga terkait investasi, hak kekayaan intelektual, pembangunan berkelanjutan, ketentuan asal dan bea cukai, fasilitasi perdagangan, pengamanan perdagangan, persaingan usaha, legal, serta kerja sama dan pembangunan kapasitas.

Indonesia juga mendapatkan akses tenaga kerja kepada EFTA untuk semakin terbuka. Perundingan ini juga membuahkan kesepakatan lain seperti kerja sama dan pengembangan kapasitas di bidang promosi ekspor, pariwisata, UMKM, HKI, kakao dan kelapa sawit, pendidikan vokasional, industri maritim, dan perikanan.

EFTA akan memperoleh peningkatan akses pasar ke Indonesia untuk produk emas, obat-obatan, tekstil, kimia, jam, makarel, mesin, jus, tanker, dan parfum. Melalui komitmen fasilitas perdagangan juga akan menyederhanakan peraturan perdagangan maupun prosedur kepabeanan sehingga lebih transparan.

"Kami juga akan meminta dunia usaha untuk segera mempelajari kesempatan dan segera membangun jembatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan EFTA CEPA," kata Enggar dalam keterangan resmi.

Selain itu, pelaku usaha dalam negeri juga akan diuntungkan dengan eliminasi bea masuk untuk impor barang modal, bahan baku, dan penolong.

"Dengan harga bahan baku yang semakain murah, maka biaya produksi dapat ditekan sehingga daya saing produk Indonesia akan meningkat serta ada implementasi self-declaration pada Surat Keterangan Asal," ujar Enggar.

Perjanjian dengan Indonesia ini sangat ditunggu pelaku usaha dari EFTA yang ingin mengembangkan bisnisnya dengan Indonesia sebagai regional hub di kawasan Asia Tenggara. Sebab, hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan EFTA belum dioptimalkan dengan nilai yang baru mencapai $2,4 miliar AS pada 2017.

Waspada defisit perdagangan

Kendati sukses menuntaskan negosiasi dagang, Indonesia harus mewaspadai risiko pelebaran defisit neraca perdagangan dengan negara anggota EFTA.

Ketua Komite Tetap Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Handito Joewono, menegaskan pakta kerja sama Indonesia-EFTA memang bisa membuka akses ekspor bagi lebih dari 90 persen pos tarif (kode HS) produk ekspor asal Indonesia ke negara-negara anggota EFTA.

Tapi, pemerintah juga harus berhati-hati dalam menerapkan IE-CEPA ketika selesai diratifikasi nanti.

"Pasalnya, selama ini, tanpa adanya kerja sama ekonomi yang di dalamnya menyertakan kesepakatan pembebasan bea masuk atas sejumlah produk, neraca dagang Indonesia dengan semua negara anggota EFTA mengalami defisit," katanya kepada Bisnis.com

Untuk itu, dia berharap di tengah proses ratifikasi perjanjian kerja sama tersebut, pemerintah dapat menarik investasi dari para anggota EFTA terlebih dulu.

Ia pun melihat hambatan dagang nontarif (nontariff barriers/NTB) di keempat negara tersebut masih cukup besar.

“Dari segi tarif memang sudah hampir semua dieliminasi bea masuknya. Namun, dari sisi nontarif ini yang masih jadi kendala. Kampanye negatif minyak sawit (crude palm oil/CPO) dan kayu asal Indonesia, contohnya, tidak tercakup dalam pakta kerja sama ekonomi atau dagang yang ada,” ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR