PERANG DAGANG

Waspada kegagalan bayar utang akibat perang dagang

Seorang mengunjung memotret layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (28/6/2019).
Seorang mengunjung memotret layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (28/6/2019). | Puspa Perwitasari /Antara Foto

Perang dagang yang melibatkan Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) mulai menimbulkan risiko bagi beberapa perusahaan di Indonesia. Kelesuan ekonomi global membuat ekonomi negara-negara mitra dagang RI melambat sehingga permintaan produk menurun.

Lembaga rating S&P Global Ratings mengatakan bea masuk baru senilai 25 persen yang dikenakan oleh AS untuk produk impor asal Tiongkok, membuat pabrikan tekstil asal negeri Tirai Besi merelokasi penjualannya ke negara-negara yang lebih bersahabat (dalam hal bea masuk) seperti Indonesia.

Gempuran produk dari Tiongkok membuat pasar tekstil dalam negeri kebanjiran pasokan (oversupply) sehingga harga pun jatuh. Di saat yang bersamaan, S&P mencatat bahwa konsumsi masyarakat Indonesia sedang relatif lemah dan satu perusahaan tekstil besar Indonesia pun menjadi korbannya.

Pada Selasa (16/7/2019) lalu, S&P Global Ratings memutuskan untuk memangkas habis peringkat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan PT Delta Merlin Dunia Textile (DMDT).

Perusahaan ini berada di bawah naungan Grup Duniatex yang merupakan pemain besar di industri tekstil tanah air. Tak tanggung-tanggung, pemangkasan yang dieksekusi oleh S&P langsung sebanyak enam level, dari BB- menjadi CCC-.

Dalam publikasinya yang dikutip Kamis (25/7), S&P menilai bahwa penurunan likuiditas yang signifikan pada induk usaha Delta Merlin yakni Grup Duniatex mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dalam beberapa bulan ke depan.

S&P menyebut bahwa Delta Merlin berpotensi menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban terkait pinjaman sindikasi senilai AS$5 juta yang akan jatuh tempo pada September 2019. Delta Merlin diproyeksi hanya mampu melunasi bunga dari pinjaman lama senilai AS$300 juta pada bulan yang sama.

Kondisi likuiditas Grup Duniatex yang begitu ketat juga membuat anak usahanya yang lain, yakni PT Delta Dunia Sandang Tekstil (DDST) yang bergerak di bidang pemintalan, gagal memenuhi kewajiban utangnya mulai pekan lalu.

"Kami melihat bahwa kurangnya likuiditas yang mencukupi dan dukungan modal dari perbankan dapat menghambat produksi di perusahaan-perusahaan pemintalan," tulis S&P dalam publikasinya.

Jika sampai Delta Merlin tak mampu memenuhi kewajiban terkait pinjaman sindikasi senilai AS$5 juta yang akan jatuh tempo pada September 2019, S&P membuka kemungkinan untuk kembali memangkas peringkat perusahaan ke level Selective Default (SD).

Bahkan, peringkat perusahaan bisa dipangkas hingga ke level D jika induk usahanya, Grup Duniatex, memasukkan Delta Merlin ke dalam skema restrukturisasi utang.

Peringkat SD diberikan kala S&P meyakini bahwa sebuah perusahaan telah gagal untuk melunasi surat utang tertentu yang diterbitkannya, namun akan tetap mampu untuk memenuhi kewajiban atas surat utang lainnya.

Sementara itu, peringkat D diberikan kala S&P meyakini bahwa sebuah perusahaan akan mengalami gagal bayar (baik secara sebagian maupun keseluruhan) atas seluruh surat utang yang diterbitkannya.

Mitigasi risiko industri keuangan

Menghadapi kabar gagal bayar itu, bank-bank Indonesia yang menyalurkan kreditnya kepada Delta Merlin memutuskan mengambil langkah mitigasi. Salah satu kreditur Duniatex, PT Bank Mandiri Tbk, sudah mengurangi jumlah kredit yang disalurkan kepada perusahaan tersebut sejak 2015.

Bank Mandiri sudah menjadi kreditur Delta Merlin sejak 2002 dengan portfolio kredit rata mencapai Rp5 triliun. Namun per 2015, jumlah tersebut mulai dikurangi secara bertahap oleh Mandiri.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Rohan Hafas, mengatakan selama ini Duniatex berstatus masih lancar dan selalu menunaikan kewajibannya. Tetapi manajemen Mandiri, katanya, telah mempertimbangkan laju industri tekstil yang belakangan kurang baik.

"Kami sudah memitigasi risikonya, setelah melihat ada potensi industri tekstil sudah cukup senja di Indonesia," ucap Rohan saat dihubungi, Rabu (24/7/2019).

Langkah mitigasi lainnya, Mandiri telah meminta tambahan jaminan. Beberapa tahun lalu bank plat merah itu meminta jaminan dua kali lipat dalam bentuk aset tetap.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan risiko gagal bayar mesti dicermati dengan saksama di tengah kondisi ekonomi dunia yang tengah menghadapi ketidakpastian.

"Kami pasti cermati beberapa debitur yang terancam gagal bayar. Tapi sejauh ini, itu kan masalah masing-masing perusahaannya. Namun seberapapun, saya ingin cermati berapa pengaruhnya terhadap bank," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana di Jakata, Rabu (24/7/2019).

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Komisioner OJK, Nurhaida, mengatakan kasus Duniatex tidak bisa diambil sebagai cerminan industri tekstil secara keseluruhan. Bahkan menurut dia, kasus Duniatex malah menunjukkan anomali sebab penurunan peringkat S&P terjadi hanya dalam waktu empat bulan setelah perusahaan menerbitkan surat utang.

Ke depan, ia berharap seluruh pelaku industri tekstil tetap memperhatikan sistem tata kelola perusahaan yang prima, baik untuk perusahaan tekstil yang melantai di bursa atau tidak.

"Kami mengimbau agar seluruh stakeholder dalam sektor ini cermat dalam menilai kasus ini sebagai sesuatu yang menggambarkan karakter sebuah individu, dan bukan potret industri prioritas pemerintah saat ini," ujar Nurhaida.

Obligasi alias surat utang sudah biasa menjadi sumber pembiayaan eksternal yang biasa digunakan oleh sejumlah korporasi untuk mengembangkan bisnis maupun untuk membayar kembali (refinancing) utang yang telah jatuh tempo. Dalam struktur permodalan suatu perusahaan, obligasi biasanya diterbitkan jika laba ditahan (retained earning) atau pinjaman perbankan tidak mencukupi.

OJK mencatat perdagangan obligassi korporasi (outstanding) yang terdiri dari obligasi, sukuk, dan Efek Beragun Aset (EBA) meningkat 4,9 persen per April 2019 (yoy) menjadi Rp424,4 triliun dari Rp405 triliun pada April 2018. Meski nominal perdagangan cenderung meningkat, pertumbuhannya justru melambat dari tahun sebelumnya yang berada pada titik 23,4 persen.

Dalam delapan tahun terakhir, tren perdagangan meningkat dan memuncak pada April 2019, namun puncak pertumbuhan terjadi pada 2017 sebanyak 27,8 persen dengan nominal Rp328,1 triliun.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR